Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, baik itu hubungan keluarga, harta benda, maupun perikatan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi pondasi dan pedoman dalam penafsiran serta penerapan aturan hukum. Memahami asas-asas ini sangat krusial bagi siapa pun yang ingin mendalami atau berinteraksi dengan hukum perdata.
Meskipun tidak ada daftar tunggal yang baku mengenai "12 asas hukum perdata" yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun melalui kajian doktrin, yurisprudensi, dan praktik hukum, beberapa prinsip utama telah diakui sebagai asas-asas penting. Asas-asas ini memberikan kerangka kerja yang konsisten dan adil dalam penyelesaian sengketa perdata. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa asas kunci yang sering dikemukakan dalam diskusi mengenai hukum perdata:
Ini mungkin merupakan asas yang paling terkenal dalam hukum perdata. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Asas ini menekankan bahwa suatu perjanjian pada umumnya dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, meskipun belum ada wujud fisik atau pelaksanaan. Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana undang-undang mensyaratkan bentuk tertentu, seperti perjanjian tertulis atau akta otentik.
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, layaknya sebuah undang-undang.
Setiap pihak dalam suatu hubungan hukum perdata, terutama dalam pelaksanaan perjanjian, diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik. Ini berarti bertindak jujur, terbuka, dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas ini terkait erat dengan itikad baik. Suatu tindakan atau perjanjian dianggap patut jika sesuai dengan kebiasaan umum, akal sehat, dan keadilan dalam masyarakat. Kepatutan seringkali menjadi tolok ukur dalam menafsirkan ketentuan perjanjian yang ambigu atau dalam menentukan ganti rugi.
Setiap individu berhak mendapatkan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Artinya, aturan hukum harus jelas, terprediksi, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat.
Hukum perdata, sebagaimana hukum pada umumnya, bertujuan untuk mencapai keadilan. Asas ini memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta upaya penyelesaian sengketa berorientasi pada keadilan substantif.
Dalam menentukan hak dan kewajiban, serta dalam menjatuhkan sanksi atau ganti rugi, asas proporsionalitas menekankan agar tindakan yang diambil seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai atau kerugian yang ditimbulkan. Tidak boleh berlebihan namun juga tidak boleh kurang.
Semua subjek hukum diperlakukan sama di hadapan hukum perdata, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya.
Asas ini menganggap bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti individu. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan, dan bertanggung jawab atas kewajibannya.
Dalam konteks hukum perdata, asas ini umumnya berarti bahwa suatu perubahan hukum tidak berlaku surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum perubahan tersebut, kecuali jika undang-undang secara tegas menetapkannya. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum.
Meskipun lebih umum dalam hukum pidana, asas teritorial juga berlaku dalam hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang berlaku di suatu wilayah negara (Indonesia) adalah hukum yang ditetapkan oleh negara tersebut, dan berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah tersebut.
Memahami 12 asas hukum perdata ini, meskipun beberapa di antaranya merupakan prinsip umum dan ada interpretasi yang beragam, sangat penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana hubungan perdata diatur dan diselesaikan di Indonesia. Asas-asas ini menjadi panduan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk menavigasi kompleksitas hukum perdata dengan lebih baik.