Dunia jurnalistik di Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Ledakan informasi digital, penyebaran berita palsu (hoaks), serta tantangan terhadap independensi media menjadi isu sentral yang memerlukan penanganan serius. Dalam konteks inilah, peran institusi regulator seperti Dewan Pers menjadi semakin krusial. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan dinamika institusi ini adalah Arif Zulkifli, yang kontribusinya dalam menjaga etika dan profesionalisme pers patut dicermati.
Dewan Pers memiliki mandat konstitusional untuk mengembangkan dan mengawasi kehidupan pers nasional. Tugas ini mencakup tiga fungsi utama: menegakkan kebebasan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, dan memediasi sengketa pers. Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini, figur-figur seperti Arif Zulkifli seringkali berada di garis depan dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan zaman.
Kehadiran media sosial telah mengubah lanskap konsumsi berita. Kecepatan distribusi informasi seringkali mengalahkan akurasi. Di sinilah integritas yang diusung oleh lembaga seperti Dewan Pers, yang didukung oleh figur-figur berpengalaman, diuji. Arif Zulkifli, dalam berbagai diskusinya, sering menekankan pentingnya literasi media bagi masyarakat sekaligus penegakan kode etik bagi para pelaku pers.
Pers yang profesional adalah pilar demokrasi yang sehat. Tanpa kerangka etika yang kuat, pers rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau komersial sempit. Dewan Pers harus memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan adil, melindungi baik narasumber maupun hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Ini adalah pekerjaan rumah besar yang membutuhkan ketegasan dan netralitas.
Salah satu fokus utama Dewan Pers adalah standarisasi kompetensi wartawan. Sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengatasnamakan profesi jurnalis memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pers, kode etik, dan teknik pelaporan yang berimbang. Peran aktif tokoh seperti Arif Zulkifli Dewan Pers dalam mendorong program-program pelatihan dan sertifikasi ini menunjukkan komitmen pada kualitas.
Di sisi lain, isu tentang kekerasan terhadap wartawan dan impunitas juga menjadi perhatian serius. Dewan Pers bertindak sebagai garda terdepan dalam membela kebebasan pers dari tekanan eksternal. Perlindungan ini penting agar wartawan dapat bekerja tanpa rasa takut, sehingga mampu menyajikan berita investigasi yang tajam dan kritis, yang merupakan fungsi kontrol sosial esensial.
Fenomena hoaks telah merusak kepercayaan publik terhadap media arus utama. Banyak pihak yang mencoba meniru format berita profesional untuk menyebarkan disinformasi. Oleh karena itu, Dewan Pers, melalui inisiatif yang didorong oleh tokoh-tokoh kuncinya, harus terus memperkuat mekanisme verifikasi dan edukasi publik. Masyarakat perlu diajarkan cara membedakan antara produk jurnalistik yang bertanggung jawab dan konten yang dibuat sekadar untuk memancing sensasi atau memanipulasi opini.
Arif Zulkifli seringkali menyuarakan bahwa solusi jangka panjang bukanlah dengan membatasi kebebasan berekspresi, melainkan dengan memperkuat kemampuan kritikal masyarakat dan meningkatkan integritas industri pers itu sendiri. Ketika pers mampu membuktikan dirinya sebagai sumber informasi yang terpercaya, ia secara alami akan mengatasi gempuran informasi palsu. Ini adalah pertarungan antara profesionalisme melawan sensasionalisme.
Keberlanjutan pers yang sehat bergantung pada kemampuannya beradaptasi sambil mempertahankan prinsip dasarnya. Keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki visi jelas mengenai masa depan media, seperti yang sering diperlihatkan oleh figur yang dekat dengan kerja Dewan Pers, sangat dibutuhkan. Mereka menjadi jembatan antara regulasi yang diperlukan dan praktik lapangan yang dinamis.
Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pers, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akan menentukan kualitas ruang publik di Indonesia. Pengawasan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan profesionalisme jurnalisme Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Perjuangan untuk pers yang beretika adalah perjuangan untuk demokrasi yang lebih matang.