Dalam lanskap ekonomi modern yang semakin kompleks, prinsip-prinsip syariah menawarkan sebuah kerangka kerja yang holistik dan etis. Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah konsep akad, atau perjanjian. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merumuskan berbagai asas yang mendasari setiap akad, memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan prinsip menghindari kerugian (gharar) serta praktik riba. Memahami asas-asas ini menjadi krusial bagi setiap pelaku ekonomi yang berlandaskan syariah.
Secara umum, sebuah akad dalam hukum ekonomi syariah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dan mengikat secara hukum. Rukun akad merupakan unsur-unsur esensial yang jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal. Sementara itu, syarat akad adalah ketentuan-ketentuan yang melengkapi rukun dan bersifat penyempurna.
Rukun akad yang paling mendasar meliputi:
Adapun syarat-syarat akad meliputi berbagai aspek, seperti syarat sahnya pihak yang berakad (dewasa, berakal sehat, dan tidak dipaksa), syarat sahnya objek akad (spesifik, dapat dimiliki, dan halal), serta syarat sahnya shighat akad (tidak bertentangan dengan syara', tidak mengandung unsur ketidakpastian berlebih).
Selain rukun dan syarat dasar, KHES menekankan beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap akad. Asas-Asas ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi.
Setiap individu atau badan hukum memiliki kebebasan untuk membuat akad sesuai dengan kehendak masing-masing, selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih jenis akad, menentukan objek akad, serta menetapkan syarat-syarat yang disepakati, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.
Setiap akad harus mencerminkan prinsip keadilan, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. KHES melarang segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan manipulasi dalam transaksi. Keseimbangan dalam akad berarti bahwa hak dan kewajiban para pihak harus proporsional dan dapat dipenuhi.
Riba, yaitu penambahan tertentu pada pokok harta karena pertukaran dengan harta lain yang sejenis atau karena penundaan, dilarang keras dalam Islam. Asas ini sangat fundamental dalam semua akad keuangan syariah, baik itu dalam transaksi jual beli, pinjaman, maupun investasi. KHES memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan syariah bebas dari unsur riba.
Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan mengenai objek akad, baik dari segi jenis, kuantitas, kualitas, maupun penyerahannya. Akad yang mengandung gharar berlebih dapat menimbulkan sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga dilarang dalam ekonomi syariah. Contohnya adalah jual beli barang yang belum jelas keberadaannya atau belum dapat diserahkan.
Maisir atau perjudian adalah transaksi yang melibatkan pertaruhan untung-untungan di mana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan dari pihak lain tanpa adanya aktivitas ekonomi yang produktif. KHES secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang menyerupai perjudian atau bersifat spekulatif murni.
Setiap pihak yang telah melakukan akad wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Mengingkari atau melanggar janji dalam akad dianggap sebagai perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam.
Setiap bentuk penipuan, penyembunyian cacat barang, atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam sebuah akad sangat dilarang. Transaksi syariah menekankan kejujuran dan keterbukaan.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyediakan fondasi hukum yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan menguntungkan, tetapi juga beretika dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas akad ini menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut.