Asas Hukum dan Sistem Hukum di Indonesia

Memahami hukum dalam sebuah negara tidak lepas dari dua konsep fundamental: asas hukum dan sistem hukum. Keduanya saling terkait erat dan menjadi fondasi bagi bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan. Di Indonesia, konsep-konsep ini memiliki kekhasan tersendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan perkembangan masyarakatnya. Artikel ini akan mengupas secara mendalam mengenai asas-asas hukum yang mendasari serta gambaran umum sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Apa Itu Asas Hukum?

Asas hukum dapat diartikan sebagai kaidah dasar atau prinsip fundamental yang mendasari pembentukan dan berlakunya suatu sistem hukum. Asas hukum bersifat abstrak dan umum, namun memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman dalam penafsiran dan penerapan norma hukum yang lebih konkret. Tanpa asas hukum, sebuah sistem hukum akan kehilangan arah dan konsistensinya, serta rentan terhadap inkonsistensi dan ketidakadilan.

Beberapa asas hukum yang paling umum dan relevan dalam konteks hukum Indonesia antara lain:

• Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Asas ini menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berada di puncak, diikuti oleh ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
• Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: Asas ini menegaskan bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum. Jika ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama, namun salah satunya lebih spesifik, maka peraturan yang spesifik itulah yang harus diterapkan.
• Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: Asas ini menyatakan bahwa peraturan hukum yang dibuat kemudian mengesampingkan peraturan hukum yang dibuat sebelumnya, jika keduanya mengatur hal yang sama dan tidak ada kekhususan. Ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
• Asas Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah): Dalam hukum pidana, asas ini menekankan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap.
• Asas Ne Bis In Idem: Seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenal Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum adalah rangkaian peraturan hukum yang berlaku di suatu negara serta lembaga-lembaga yang membentuk dan menegakkan peraturan tersebut. Indonesia menganut sistem hukum campuran (mixed legal system) yang mengadopsi unsur-unsur dari berbagai sistem hukum, terutama hukum sipil (civil law), hukum common law (common law), dan hukum agama.

Struktur sistem hukum Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber Hukum Tertulis (Primary Legal Sources)

Ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam hierarki mulai dari yang tertinggi hingga terendah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda)

Sumber Hukum Tidak Tertulis (Secondary Legal Sources)

Sumber hukum ini tidak terkodifikasi secara formal dalam undang-undang, namun memiliki kekuatan mengikat dan menjadi rujukan dalam praktik hukum:

• Hukum Kebiasaan (Adat): Khususnya di Indonesia yang kaya akan keragaman suku, hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, terutama di bidang perdata dan kekerabatan.
• Yurisprudensi: Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam kasus serupa. Ini menjadi penting dalam sistem common law, namun di Indonesia juga menjadi rujukan yang kuat.
• Traktat: Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara.
• Doktrin: Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan rujukan dalam penafsiran hukum.

Pengaruh Sistem Hukum Lain

Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental (civil law) yang menekankan kodifikasi hukum tertulis. Namun, unsur-unsur common law juga terlihat, terutama dalam praktik peradilan dan peran yurisprudensi. Selain itu, hukum agama (terutama Islam) juga memiliki pengaruh signifikan, yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum waris.

Penegakan Hukum dan Tantangannya

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung beserta badan peradilannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi hukum dan keadilan dapat tercapai. Namun, seperti sistem hukum pada umumnya, sistem hukum Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, lambatnya proses peradilan, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat merupakan beberapa isu yang terus diupayakan untuk diperbaiki.

Memahami asas-asas hukum dan sistem hukum yang berlaku adalah langkah awal yang krusial bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat membela hak-haknya secara adil dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.