Hukum Perdata Islam, yang dikenal juga sebagai hukum keluarga Islam atau munakahat dan muamalah, merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan personal dan materiil antar individu dalam kerangka ajaran Islam. Sistem hukum ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama sepanjang sejarah. Memahami asas-asas yang mendasarinya sangat krusial untuk mengaplikasikan hukum ini secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.
Asas keadilan adalah pilar utama dalam seluruh aspek hukum Islam, termasuk hukum perdata. Keadilan dalam konteks ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, memberikan hak kepada yang berhak, dan menghindari segala bentuk penindasan atau ketidaksetaraan yang tidak dibenarkan. Dalam hukum perdata, asas ini tercermin dalam pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, waris, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
Islam menekankan persamaan derajat antara sesama manusia di hadapan Allah SWT dan di mata hukum. Dalam hukum perdata, asas ini berarti bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam banyak hal, meskipun ada perbedaan peran yang ditetapkan berdasarkan fitrah. Contohnya adalah dalam hak waris, hak untuk mengajukan gugatan, atau hak untuk memiliki harta. Perbedaan perlakuan hanya dibenarkan apabila ada dasar syar'i yang jelas dan prinsipnya adalah untuk mewujudkan keadilan.
Asas ini berkaitan dengan kebebasan individu untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ranah hukum perdata Islam, ini berlaku untuk berbagai jenis akad, seperti akad nikah, jual beli, hibah, dan lainnya. Para pihak berhak menentukan isi dan syarat-syarat akad, asalkan rukun dan syarat sahnya akad terpenuhi. Kebebasan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Dalam setiap transaksi dan hubungan perdata, Islam sangat menganjurkan untuk berlaku jujur dan benar. Asas ini menuntut para pihak untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, atau menyembunyikan cacat barang. Kejujuran dalam segala bentuk transaksi, termasuk dalam persaksian, menjadi fondasi kepercayaan yang sangat penting dalam masyarakat yang islami. Pelanggaran terhadap asas ini dapat membatalkan suatu akad atau menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.
Prinsip kemaslahatan atau kepentingan umum juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan hukum perdata Islam. Hukum dibuat untuk mewujudkan kebaikan, mencegah kemudaratan, dan menjaga tatanan masyarakat. Dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas, ulama dapat menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar untuk mengeluarkan hukum (fatwa) atau kebijakan. Hal ini memastikan bahwa hukum senantiasa relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa menyimpang dari tujuan syariat.
Meskipun sering dikaitkan dengan hukum ekonomi, larangan riba juga memiliki implikasi dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan utang-piutang dan transaksi finansial antar individu. Riba, yaitu penambahan tertentu atas harta pokok dalam transaksi pinjaman, dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, segala bentuk perjanjian yang mengandung unsur riba dianggap batal atau haram menurut syariat.
Memahami dan mengamalkan asas-asas hukum perdata Islam ini tidak hanya penting bagi umat Islam secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang mengarahkan pada terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis, adil, dan berkah, sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam.