Hukum positif, atau ius positum, merupakan sebuah sistem norma dan peraturan yang dibuat dan berlaku secara nyata di suatu wilayah negara pada waktu tertentu. Konsep ini berlawanan dengan hukum alam atau hukum kodrat yang dianggap sebagai hukum yang berlaku universal dan berasal dari Tuhan atau akal budi manusia. Hukum positif meletakkan fondasi bagi tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan memiliki kepastian. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum positif dibangun di atas beberapa asas fundamental yang menjadi pilar utamanya. Memahami asas-asas ini krusial untuk mengapresiasi peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hukum positif tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan efektivitas dan penerimaannya oleh masyarakat. Beberapa asas yang paling menonjol meliputi:
Ini adalah salah satu asas yang paling krusial dalam hukum pidana, namun juga memiliki relevansi dalam cabang hukum lainnya. Asas legalitas menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana atau dikenai sanksi jika ada peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas mengatur perbuatan tersebut sebelum perbuatan itu dilakukan. Tanpa aturan tertulis yang mengikat, tidak ada orang yang dapat dianggap bersalah atau dihukum. Frasa Latin "nullum delictum sine lege" berarti "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang," sementara "nulla poena sine lege" berarti "tidak ada pidana tanpa undang-undang." Asas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa.
Asas kepastian hukum merupakan tujuan utama dari pembentukan hukum positif. Prinsip ini menuntut agar hukum yang berlaku dapat memberikan jaminan bagi individu bahwa hak dan kewajiban mereka akan selalu dihormati dan dilindungi. Hukum harus jelas, terjangkau, dan dapat diprediksi agar masyarakat dapat bertindak sesuai dengan aturan tanpa rasa cemas akan perubahan mendadak atau interpretasi yang tidak konsisten. Kepastian hukum tercapai ketika norma hukum dirumuskan secara lugas, konsisten, dan diterapkan secara seragam oleh lembaga penegak hukum.
Meskipun hukum positif berfokus pada aturan yang dibuat manusia, ia tetap berupaya untuk mewujudkan keadilan. Asas keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan menerima apa yang menjadi haknya. Keadilan dalam konteks hukum positif sering kali diinterpretasikan sebagai keadilan distributif (pembagian yang adil atas sumber daya dan beban) dan keadilan korektif (pemulihan keadaan yang tidak seimbang akibat pelanggaran hukum). Hukum positif harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat demi terciptanya harmoni sosial.
Selain legalitas, kepastian, dan keadilan, hukum positif juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Asas kemanfaatan berfokus pada hasil dari penerapan hukum. Sebuah peraturan dianggap baik jika dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (prinsip utilitarianisme). Dalam praktiknya, asas ini mengharuskan para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sebuah undang-undang sebelum disahkan. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang solutif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong kemajuan.
Dalam sistem hukum modern, terutama yang menganut prinsip supremasi konstitusi, asas konstitusionalitas memegang peranan penting. Asas ini menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber dari segala hukum. Setiap peraturan yang dibuat di bawah konstitusi harus menghormati dan mencerminkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.
Asas-asas hukum positif tersebut saling terkait dan saling menopang. Ketiadaan salah satu asas dapat merusak tatanan hukum secara keseluruhan. Misalnya, hukum yang sangat legalistik namun tidak adil atau tidak bermanfaat akan sulit diterima dan dihormati oleh masyarakat. Demikian pula, hukum yang dianggap adil namun tidak pasti atau tidak legal akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya berkutat pada implementasi aturan tertulis, tetapi juga pada pemahaman mendalam dan penerapan asas-asas fundamental yang mendasarinya. Dengan demikian, hukum positif dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang beradab, tertib, dan sejahtera.