Di dalam sebuah negara hukum, peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar peraturan tersebut efektif, adil, dan berkeadilan, diperlukan pemahaman mendalam mengenai asas-asas yang mendasarinya. Asas-asas ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi filosofis dan normatif yang membimbing pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan setiap produk hukum di Indonesia. Tanpa penguasaan terhadap asas-asas ini, upaya menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan akan terhambat.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini secara eksplisit memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh setiap pembentuk undang-undang. Memahami asas-asas ini sangat krusial bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum agar dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggariskan beberapa asas fundamental yang harus menjadi pedoman. Asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan tujuan negara dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan beradab.
Asas ini menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Artinya, suatu perbuatan yang terjadi sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan tersebut. Asas ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari penerapan hukum yang bersifat retroaktif, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas dikecualikan oleh hukum.
Setiap warga negara berhak memperoleh informasi mengenai kebijakan publik. Asas keterbukaan mewajibkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Hal ini meliputi penyampaian rancangan undang-undang kepada publik, pengumuman peraturan yang telah disahkan, serta kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen terkait. Keterbukaan memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses legislasi.
Peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti peraturan tersebut tidak boleh memihak pada kelompok tertentu, diskriminatif, atau memberatkan sebelah pihak tanpa dasar yang rasional. Keadilan dalam pembentukan hukum mencakup keadilan dalam perlakuan, keadilan dalam pembagian beban dan manfaat, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa.
Asas ini menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Adanya kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat karena mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti. Peraturan yang tidak pasti dapat menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan tersebut memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak, penataan administrasi, atau pencapaian tujuan pembangunan. Jika suatu peraturan tidak memberikan manfaat yang berarti, maka pembentukannya menjadi tidak efisien dan berpotensi membebani.
Asas ini terkait dengan bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku dalam suatu wilayah hukum. Peraturan yang telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang berlaku akan memiliki kekuatan mengikat. Hal ini mencakup ruang lingkup berlakunya, seperti berlakunya secara nasional, regional, atau khusus.
Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini berarti peraturan tersebut harus menghargai harkat dan martabat manusia, serta tidak boleh menimbulkan penderitaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Asas ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap produk hukum.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan kebijaksanaan dari pembentuk undang-undang. Kebijaksanaan ini mencakup pertimbangan yang matang, fleksibilitas dalam penerapannya di lapangan, serta kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat.
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kewenangan dan tugas dari lembaga-lembaga negara yang berwenang. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki hierarki dan lembaga pembentuknya masing-masing. Hal ini untuk memastikan adanya tatanan dan pembagian kekuasaan yang jelas dalam pembentukan hukum.
Memahami dan menerapkan asas-asas ini secara konsisten adalah kunci untuk membangun sistem hukum nasional yang kuat, adaptif, dan mampu melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bukan hanya tanggung jawab para pembuat kebijakan, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan.