Simbol yang merepresentasikan keseimbangan dan persetujuan dalam kontrak.
Hukum kontrak adalah tulang punggung dari berbagai transaksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis yang kompleks. Sebuah kontrak, pada intinya, adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Agar kesepakatan ini dapat diakui dan ditegakkan oleh hukum, terdapat beberapa asas fundamental yang harus dipenuhi. Memahami asas-asas ini sangat krusial bagi setiap individu atau entitas yang terlibat dalam pembuatan atau pelaksanaan kontrak.
Ini mungkin adalah asas yang paling mendasar dalam hukum kontrak. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) menegaskan bahwa para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa mereka ingin mengadakan perjanjian, dan bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Kebebasan ini dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Artinya, selama kedua belah pihak sepakat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, mereka dapat menciptakan klausul-klausul yang unik sesuai kebutuhan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak mutlak. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat membuat kontrak menjadi batal demi hukum.
Asas Konsensualisme (Consensualism) menyatakan bahwa suatu kontrak pada umumnya telah sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Hal ini berarti, dalam banyak kasus, kesepakatan yang terjadi secara lisan pun sudah cukup untuk menciptakan sebuah kontrak yang sah, meskipun dalam praktik, bukti tertulis seringkali menjadi sangat penting untuk keperluan pembuktian.
Secara sederhana, jika Anda dan pihak lain telah mencapai kesepakatan mengenai apa yang akan dilakukan, hak dan kewajiban masing-masing, maka kontrak tersebut sudah terbentuk. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa jenis kontrak yang menurut undang-undang memerlukan bentuk tertentu, misalnya akta notaris, agar sah. Ini adalah pengecualian terhadap asas konsensualisme.
Asas ini sering disebut sebagai hukum kontrak itu sendiri, karena inti dari hukum kontrak adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah harus ditaati oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda (Agreements must be kept) merupakan prinsip utama yang menjamin kepastian dan kestabilan dalam hubungan hukum. Tanpa asas ini, perjanjian tidak akan memiliki kekuatan mengikat dan akan kehilangan maknanya.
Ketika sebuah kontrak ditandatangani, para pihak diharapkan untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan isi kontrak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaksanaan atau kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Asas Itikad Baik (Good Faith) menuntut para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Ini berarti bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kontrak, mulai dari negosiasi, pembuatan kontrak, hingga pelaksanaan dan pengakhiran, para pihak harus bertindak secara wajar dan tidak mencoba untuk mengeksploitasi atau merugikan pihak lain secara tidak adil. Asas ini menjadi standar perilaku yang diharapkan dalam berinteraksi hukum kontrak.
Tindakan yang dianggap melanggar asas itikad baik bisa beragam, mulai dari menyembunyikan informasi penting saat negosiasi, memberikan informasi palsu, hingga mencoba memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam pelaksanaan kontrak.
Asas Kepribadian (Personality Principle) menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya. Artinya, sebuah kontrak tidak dapat menciptakan hak atau kewajiban bagi orang ketiga yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Namun, seperti asas lainnya, ada beberapa pengecualian, seperti dalam kasus warisan atau penunjukan pihak ketiga sebagai penerima manfaat (beneficiary).
Memahami dan menerapkan asas-asas dalam hukum kontrak adalah kunci untuk membangun hubungan hukum yang kuat dan saling menguntungkan. Asas-asas ini tidak hanya menjadi panduan dalam pembuatan kontrak, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum ketika terjadi perselisihan. Dengan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, itikad baik, dan kepribadian, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial yang harmonis.