Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan tonggak sejarah penting dalam penataan hukum pertanahan di Indonesia. Salah satu prinsip fundamental yang mendasari UUPA adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat. Pengakuan ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan yuridis, tetapi juga upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan harmoni antara masyarakat dengan tanahnya, yang telah terjalin sejak lama melalui sistem hukum adat.
Hukum adat adalah sistem norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia bersifat tradisional, dinamis, dan mencerminkan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal. Dalam konteks agraria, hukum adat mengatur berbagai aspek kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak atas tanah yang bersifat komunal maupun individual, tergantung pada tradisi masyarakat setempat. Signifikansinya dalam UUPA terletak pada fungsinya sebagai sumber hukum yang hidup dan relevan untuk menciptakan landasan agraria yang berkeadilan.
UUPA secara eksplisit maupun implisit merangkum beberapa asas hukum adat yang menjadi pijakan utamanya. Asas-asas ini sangat penting untuk dipahami demi menginterpretasikan dan mengimplementasikan UUPA secara tepat sasaran.
Hukum adat menekankan bahwa hak atas tanah tidak semata-mata merupakan hak untuk memiliki, tetapi juga kewajiban untuk memanfaatkan tanah demi kesejahteraan bersama. Asas ini diimplementasikan dalam UUPA melalui prinsip bahwa hak atas tanah harus digunakan secara terus-menerus dan produktif. Tanah yang tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan dapat dikenakan sanksi, bahkan pencabutan hak. Hal ini selaras dengan filosofi hukum adat yang mengutamakan kepentingan komunal di atas kepentingan individu yang berlebihan.
Berhubungan erat dengan asas kemanfaatan, asas fungsi sosial kepemilikan tanah menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki tanggung jawab sosial. Pemegang hak atas tanah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara. UUPA menegaskan hal ini dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Semua pertanahan di dalam wilayah Republik Indonesia diatur dan dipergunakan untuk kesuburan dan kemakmuran rakyat, serta keamanan dan pertahanan negara, sebagai modal dan sarana pembangunan yang berkeadilan."
Banyak masyarakat hukum adat di Indonesia menganut sistem kepemilikan komunal atas tanah. Artinya, tanah dikuasai dan dikelola oleh sekelompok masyarakat secara bersama-sama di bawah kepemimpinan adat. UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sebagai perwujudan dari asas ini. Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengolah, dan memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah teritorialnya. UUPA memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ulayat ini, meskipun tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional.
Hukum adat selalu berupaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan tanah, serta antar sesama anggota masyarakat. UUPA mewarisi semangat ini dengan menghapus dualisme hukum pertanahan antara hukum adat dan hukum Barat, serta menciptakan sistem pertanahan yang terpadu dan berkeadilan. Upaya redistribusi tanah melalui program-program agraria juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan kepemilikan.
Pengakuan asas hukum adat dalam UUPA membawa implikasi yang signifikan. Di satu sisi, ini memperkuat legitimasi UUPA di mata masyarakat tradisional dan menjaga kelestarian budaya agraria. Namun, di sisi lain, penerapannya seringkali menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan keberadaan hak-hak adat yang bersifat non-tertulis. Selain itu, tumpang tindih antara hak adat dengan hak-hak yang diakui UUPA juga dapat menimbulkan sengketa.
Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai asas hukum adat dan implementasinya dalam UUPA menjadi krusial. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan agraria yang terkandung dalam UUPA dapat terwujud secara optimal, selaras dengan warisan luhur hukum adat Nusantara.