Dalam dunia hukum, keteraturan dan kepastian adalah dua pilar utama yang menopang sistem perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengandalkan berbagai prinsip dan asas yang telah teruji waktu. Salah satu asas fundamental yang sering kali menjadi sorotan dan memiliki peran krusial dalam penyelesaian sengketa hukum adalah asas hukum "khusus mengesampingkan hukum umum". Asas ini dalam bahasa Latin dikenal sebagai Lex Specialis Derogat Legi Generali.
Secara sederhana, asas ini menyatakan bahwa ketika terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, di mana salah satunya bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus, maka peraturan yang bersifat khusus itulah yang harus didahulukan atau diterapkan. Peraturan yang bersifat umum kemudian dikesampingkan atau tidak berlaku untuk kasus yang diatur secara spesifik oleh peraturan khusus tersebut. Ini bukan berarti peraturan umum menjadi batal atau tidak berlaku sama sekali, melainkan hanya tidak diterapkan pada objek hukum yang sudah diatur secara mendalam oleh aturan yang lebih spesifik.
Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali sangat penting demi menciptakan kejelasan dan prediktabilitas dalam penegakan hukum. Bayangkan jika tidak ada asas ini. Dalam suatu kasus, hakim atau aparat penegak hukum akan dihadapkan pada pilihan yang membingungkan ketika menemukan beberapa peraturan yang relevan. Peraturan umum mungkin menawarkan kerangka dasar, sementara peraturan khusus memberikan detail dan nuansa yang sangat penting untuk situasi tertentu. Tanpa hierarki penerapan yang jelas, putusan hukum bisa menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakadilan.
Asas ini memastikan bahwa niat legislator dalam membuat peraturan khusus dapat terwujud sepenuhnya. Ketika sebuah peraturan dibuat untuk mengatur suatu masalah yang spesifik, itu berarti ada pertimbangan mendalam mengenai kebutuhan dan karakteristik unik dari subjek tersebut. Peraturan umum, yang dirancang untuk cakupan luas, mungkin tidak mampu menangkap semua detail penting dari kasus khusus tersebut. Oleh karena itu, memberikan prioritas pada peraturan khusus adalah bentuk penghormatan terhadap maksud dan tujuan pembentukan peraturan tersebut.
Salah satu contoh paling umum dari penerapan asas ini dapat ditemukan dalam sistem hukum pidana dan perdata. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering kali dianggap sebagai hukum umum yang mengatur berbagai tindak pidana. Namun, terdapat undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana yang lebih spesifik, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi, maka undang-undang tersebut yang akan diterapkan, bukan hanya pasal-pasal umum dalam KUHP.
Dalam ranah perdata, hal serupa juga terjadi. Hukum Perjanjian yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat dikesampingkan oleh undang-undang yang lebih spesifik yang mengatur jenis perjanjian tertentu, misalnya Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur perjanjian jual beli efek, atau Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur perjanjian lisensi. Peraturan khusus ini sering kali berisi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan disesuaikan dengan karakteristik industri atau objek hukum yang diatur.
Meskipun asas ini sangat berguna, penerapannya terkadang tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menentukan apakah suatu peraturan benar-benar bersifat khusus dan apakah ia bertentangan atau hanya melengkapi peraturan umum. Batasan antara "umum" dan "khusus" bisa menjadi kabur, dan interpretasi hakim menjadi sangat krusial. Terkadang, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap sistematika, tujuan, dan latar belakang pembentukan undang-undang untuk memastikan penerapan asas ini dilakukan dengan tepat.
Selain itu, perlu diperhatikan pula kemungkinan adanya tumpang tindih atau konflik antar peraturan khusus itu sendiri. Dalam kasus seperti itu, asas lain, seperti asas hierarki peraturan perundang-undangan (undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah) atau asas kesusilaan, mungkin perlu diterapkan. Namun, dalam konteks asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, fokusnya adalah pada hubungan antara peraturan yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik.
Pada akhirnya, asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum adalah instrumen penting yang memastikan bahwa sistem hukum dapat beradaptasi dengan kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Dengan mengedepankan ketentuan yang lebih spesifik, sistem hukum dapat memberikan keadilan yang lebih presisi dan kepastian yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat.