Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, melainkan sebuah ibadah yang memiliki landasan hukum kuat dan tujuan mulia. Hukum perkawinan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Memahami asas-asas hukum ini sangat penting bagi setiap Muslim agar dapat menjalankan bahtera rumah tangga sesuai dengan ajaran agama, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Salah satu asas fundamental hukum perkawinan Islam adalah bahwa pernikahan dianggap sebagai sunnah (ajaran) Nabi Muhammad SAW dan sebuah ibadah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits, "Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Pernikahan dipandang sebagai cara untuk menyempurnakan separuh agama, mencegah dari perbuatan dosa, dan meneruskan keturunan yang shaleh.
Inti dari sahnya sebuah perkawinan dalam Islam adalah adanya ijab qabul. Ijab adalah ungkapan dari wali mempelai wanita atau wakilnya yang menyatakan penyerahan atau perwalian putrinya untuk dinikahkan. Qabul adalah ungkapan persetujuan dari mempelai pria yang menyatakan penerimaan atas ijab tersebut. Lafadz ijab qabul harus jelas, tegas, dan mengandung makna pernikahan. Tanpa adanya ijab qabul yang sah, pernikahan tidak dapat dianggap berlaku menurut syariat Islam.
Asas penting lainnya adalah prinsip kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Pernikahan tidak sah apabila dilakukan atas paksaan, terutama bagi mempelai wanita. Kerelaan ini harus datang dari hati yang tulus, tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menegaskan bahwa seorang wanita tidak bisa dinikahkan kecuali dengan izinnya.
Peran wali nikah sangat krusial dalam perkawinan Islam, khususnya bagi mempelai wanita. Wali nikah berfungsi untuk memastikan kesempurnaan ijab qabul, melindungi hak-hak mempelai wanita, dan memberikan pertimbangan yang bijak. Urutan wali nikah telah diatur dalam fikih Islam, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, hingga kerabat laki-laki lainnya. Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak.
Kehadiran dua orang saksi yang adil dan baligh merupakan rukun yang tidak terpisahkan dari sahnya akad nikah. Saksi berperan untuk menyaksikan langsung proses ijab qabul dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara syar'i. Kehadiran saksi juga berfungsi sebagai pengaman dan bukti bahwa telah terjadi ikatan pernikahan yang sah, sehingga dapat mencegah adanya penyangkalan di kemudian hari.
Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda penghargaan dan bentuk keseriusan dalam melamar. Mahar bukanlah harga dari wanita, melainkan hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami. Mahar dapat berupa uang, emas, perhiasan, atau benda lain yang bernilai. Besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan kesepakatan kedua belah pihak, yang penting adalah mahar tersebut jelas dan dapat dimiliki oleh mempelai wanita.
Hukum perkawinan Islam juga mengatur larangan pernikahan bagi orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab (keturunan), semenda (perkawinan), atau sesusuan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab, mencegah kerusakan sosial, dan menjaga kehormatan keluarga.
Asas-asas hukum perkawinan Islam yang telah disebutkan di atas menjadi pilar penting dalam membangun institusi keluarga yang kuat dan harmonis. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap pasangan Muslim dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang diridhai Allah SWT, melahirkan generasi yang berkualitas, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Perkawinan dalam Islam bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang tanggung jawab, komitmen, dan ibadah yang berkesinambungan.