Asas Hukum Pidana Internasional: Pilar Keadilan Global

Hukum pidana internasional merupakan bidang hukum yang kompleks dan berkembang pesat, bertujuan untuk menegakkan keadilan di tingkat global, terutama dalam menghadapi kejahatan yang melampaui batas-batas negara atau yang sangat serius sehingga dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana hukum pidana nasional yang dibangun di atas serangkaian asas, hukum pidana internasional juga memiliki fondasi konseptual yang sama, yang menjadi dasar pijakan bagi penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan internasional. Memahami asas-asas ini sangat krusial untuk mengerti bagaimana keadilan dapat ditegakkan melintasi yurisdiksi nasional.

Prinsip Yurisdiksi: Batas Wewenang Pengadilan

Salah satu pilar utama hukum pidana internasional adalah prinsip yurisdiksi, yang menentukan sejauh mana suatu negara atau badan peradilan internasional memiliki kewenangan untuk mengadili suatu tindak pidana. Terdapat beberapa asas yurisdiksi yang diakui secara luas:

• Asas Teritorialitas (Territorial Principle): Asas ini menyatakan bahwa suatu negara berhak mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayah kedaulatannya, baik pelakunya warga negara maupun bukan. Ini adalah asas yang paling fundamental dan paling sering diterapkan.
• Asas Kebangsaan Aktif (Nationality Principle / Active Personality Principle): Berdasarkan asas ini, suatu negara dapat mengadili warga negaranya sendiri atas tindak pidana yang dilakukannya di mana pun tindak pidana tersebut terjadi. Prinsip ini memastikan bahwa warga negara tidak dapat lolos dari tanggung jawab hukum hanya dengan melakukan kejahatan di luar negeri.
• Asas Kebangsaan Pasif (Passive Personality Principle): Asas ini memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan terhadap warga negaranya, terlepas dari di mana tindak pidana itu terjadi dan kewarganegaraan pelaku. Asas ini sangat relevan untuk melindungi warga negara di luar negeri.
• Asas Perlindungan (Protective Principle): Asas ini memungkinkan suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di luar wilayahnya, apabila tindak pidana tersebut membahayakan kedaulatan, keamanan, atau kepentingan vital negara tersebut. Contohnya adalah pemalsuan mata uang negara.
• Asas Universalitas (Universality Principle): Ini adalah asas yang paling mencolok dalam hukum pidana internasional. Asas universalitas memungkinkan setiap negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius (seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme), terlepas dari lokasi tindak pidana terjadi, kewarganegaraan pelaku, maupun kewarganegaraan korban. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap seluruh umat manusia, sehingga setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangani pelaku.

Prinsip Non-Impunitas dan Pertanggungjawaban Individu

Asas lain yang sangat penting adalah prinsip non-impunitas (non-impunity), yang menekankan bahwa tidak seorang pun boleh dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang serius. Prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), serta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang permanen. Ide di balik asas ini adalah untuk mengakhiri siklus impunitas yang seringkali terjadi di masa lalu dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan berat diadili.

Pertanggungjawaban individu adalah jantung dari hukum pidana internasional. Berbeda dengan masa lalu di mana hukum internasional lebih sering berfokus pada negara, kini individu dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan atas nama negara atau seorang pemimpin. Hal ini memperkuat gagasan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak melakukan kejahatan yang melanggar norma-norma dasar kemanusiaan.

Asas Nullum Crimen Sine Lege dan Nulla Poena Sine Lege

Sama seperti dalam sistem hukum pidana nasional, hukum pidana internasional juga menganut asas nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) dan nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang). Asas ini menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya merupakan tindak pidana yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat perbuatan itu dilakukan, dan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks internasional, asas ini memastikan adanya kepastian hukum dan mencegah penuntutan yang sewenang-wenang, terutama mengingat sifat kejahatan internasional yang bisa jadi baru dikodifikasikan.

Menuju Keadilan Universal yang Berkelanjutan

Asas-asas hukum pidana internasional ini saling terkait dan bekerja sama untuk membangun sistem keadilan global yang efektif. Dengan menerapkan prinsip yurisdiksi yang luas dan menekankan pertanggungjawaban individu tanpa impunitas, hukum pidana internasional berupaya mencegah kejahatan-kejahatan mengerikan, memberikan keadilan bagi para korban, dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas dunia. Perkembangan hukum pidana internasional terus berlanjut, menyesuaikan diri dengan tantangan global yang semakin kompleks, namun fondasi asas-asasnya tetap menjadi kompas utama dalam perjuangan melawan impunitas dan penegakan keadilan bagi semua.