Membedah Asas Kemanfaatan: Fondasi Tindakan yang Berdampak

Pengantar: Apa Sebenarnya Asas Kemanfaatan?

Dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam skala individu maupun negara, setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu berhadapan dengan satu pertanyaan fundamental: "Apa gunanya?" Pertanyaan ini, dalam bentuknya yang lebih formal dan terstruktur, merupakan inti dari asas kemanfaatan. Asas ini bukanlah sekadar konsep abstrak yang melayang di ruang hampa teoretis, melainkan sebuah prinsip panduan yang sangat praktis dan mendalam, yang meresap ke dalam ranah hukum, ekonomi, etika, dan kebijakan publik. Secara sederhana, asas kemanfaatan menyatakan bahwa setiap tindakan, peraturan, atau kebijakan haruslah bertujuan untuk menghasilkan kebaikan, kebahagiaan, atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-banyaknya.

Prinsip ini menempatkan dampak atau konsekuensi dari sebuah tindakan sebagai tolok ukur utama nilai moral dan kebenarannya. Sebuah peraturan dianggap baik bukan karena ia sejalan dengan tradisi kuno atau dogma tertentu, melainkan karena ia terbukti secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi penderitaan, dan memajukan peradaban. Sebaliknya, sebuah tindakan yang menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan, meskipun niat awalnya baik, akan dianggap keliru berdasarkan kacamata asas kemanfaatan. Fokus pada "hasil" inilah yang membuat asas ini menjadi alat analisis yang kuat dan relevan dalam menghadapi kompleksitas masalah modern.

Memahami asas kemanfaatan adalah memahami cara kerja di balik layar pembuatan undang-undang, perumusan kebijakan pemerintah, hingga keputusan bisnis strategis. Mengapa pemerintah membangun jalan tol baru meskipun harus menggusur beberapa pemukiman? Mengapa sebuah perusahaan meluncurkan produk ramah lingkungan meskipun biaya produksinya lebih tinggi? Mengapa seorang hakim memberikan putusan yang lebih ringan dalam kasus tertentu? Seringkali, jawabannya dapat dilacak kembali ke pertimbangan mendalam tentang manfaat dan mudarat yang akan timbul. Artikel ini akan membawa Anda menyelami lebih dalam seluk-beluk asas kemanfaatan, mulai dari akar filosofisnya, penerapannya dalam berbagai bidang, hingga kritik dan tantangan yang dihadapinya di dunia nyata.

Akar Filosofis: Utilitarianisme sebagai Landasan

Untuk memahami asas kemanfaatan secara utuh, kita harus menengok ke belakang, pada akar pemikiran filosofis yang melahirkannya, yaitu Utilitarianisme. Aliran filsafat etika ini berkembang pesat di Inggris pada abad ke-18 dan ke-19, dengan tokoh-tokoh sentral seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Merekalah yang meletakkan fondasi teoretis yang kokoh bagi prinsip yang kini kita kenal sebagai asas kemanfaatan.

Jeremy Bentham dan Kalkulus Kebahagiaan

Jeremy Bentham (1748-1832) sering dianggap sebagai bapak utilitarianisme modern. Dalam karyanya yang monumental, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," Bentham mengajukan gagasan radikal pada masanya. Ia berpendapat bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah dua penguasa utama: rasa sakit (pain) dan kesenangan (pleasure). Menurutnya, segala sesuatu yang kita lakukan didorong oleh keinginan untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dari premis ini, ia merumuskan "Prinsip Kegunaan" (Principle of Utility), yang menyatakan bahwa tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit bagi semua pihak yang terkena dampaknya.

Bentham tidak berhenti pada pernyataan umum. Ia mencoba membuat prinsipnya menjadi lebih ilmiah dan terukur melalui apa yang disebut "Kalkulus Hedonistik" atau kalkulus kebahagiaan. Ia mengusulkan agar setiap tindakan dievaluasi berdasarkan tujuh dimensi untuk mengukur jumlah kesenangan atau rasa sakit yang dihasilkannya:

Intensitas: Seberapa kuat kesenangan atau rasa sakit itu?
Durasi: Berapa lama kesenangan atau rasa sakit itu berlangsung?
Kepastian: Seberapa pastikah kesenangan atau rasa sakit itu akan terjadi?
Kedekatan: Seberapa cepat kesenangan atau rasa sakit itu akan dirasakan?
Kesuburan (Fecundity): Apakah tindakan ini akan diikuti oleh sensasi sejenis (kesenangan diikuti kesenangan lain)?
Kemurnian (Purity): Apakah tindakan ini tidak akan diikuti oleh sensasi yang berlawanan (kesenangan yang tidak diikuti rasa sakit)?
Jangkauan (Extent): Berapa banyak orang yang akan terpengaruh oleh tindakan ini?

Meskipun dalam praktiknya kalkulus ini sulit untuk diterapkan secara presisi, gagasannya sangat berpengaruh. Bentham mengubah diskusi etika dari yang sebelumnya berfokus pada niat, kewajiban ilahi, atau hukum alam, menjadi analisis konsekuensi yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

John Stuart Mill: Kualitas di Atas Kuantitas

John Stuart Mill (1806-1873), seorang filsuf yang dididik langsung dalam tradisi Benthamite, memberikan penyempurnaan penting terhadap utilitarianisme. Mill setuju dengan prinsip dasar bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mempromosikan kebahagiaan. Namun, ia mengkritik pandangan Bentham yang cenderung menyamaratakan semua jenis kesenangan. Bagi Mill, ada perbedaan kualitatif antara berbagai jenis kesenangan.

"Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada seekor babi yang puas; lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada orang bodoh yang puas." - John Stuart Mill

Dengan kutipan terkenalnya itu, Mill memperkenalkan konsep kesenangan tingkat tinggi (intelektual, emosional, spiritual) dan kesenangan tingkat rendah (sensual, badani). Menurutnya, kesenangan yang melibatkan kapasitas intelektual dan moral manusia memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kesenangan fisik semata. Membaca puisi, berdiskusi filsafat, atau melakukan tindakan altruistik, bagi Mill, memberikan kebahagiaan yang lebih berharga daripada sekadar makan enak atau bermalas-malasan.

Pembedaan ini mengatasi salah satu kritik utama terhadap utilitarianisme Bentham, yang dituduh sebagai "filsafat babi" karena seolah-olah hanya mengejar kenikmatan jasmaniah. Mill menegaskan bahwa kebahagiaan sejati manusia terkait erat dengan pengembangan potensi luhur dalam dirinya. Kontribusi Mill lainnya adalah penekanannya pada kebebasan individu sebagai salah satu komponen terpenting dari kebahagiaan jangka panjang. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang paling bahagia adalah masyarakat yang melindungi kebebasan berbicara, berekspresi, dan berpikir, karena hanya dalam iklim kebebasanlah manusia dapat mencapai potensi tertingginya dan menemukan kebenaran yang lebih besar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemanfaatan kolektif.

Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas kemanfaatan tidak hanya berdiam di menara gading filsafat. Ia telah turun dan menjadi salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Prinsip ini menjadi jiwa yang menuntun para legislator, hakim, dan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya jelas: hukum haruslah menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku dan dogmatis.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, asas kemanfaatan secara eksplisit diakui sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap materi muatan dalam peraturan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ini berarti, setiap rancangan undang-undang atau peraturan daerah harus melalui uji kemanfaatan.

Proses ini melibatkan beberapa pertimbangan kunci:

Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis): Sebelum sebuah peraturan disahkan, idealnya dilakukan kajian mendalam mengenai dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Ini mencakup dampak ekonomi (apakah akan mendorong investasi atau justru membebani pelaku usaha?), dampak sosial (apakah akan meningkatkan keadilan sosial atau menciptakan gesekan baru?), dan dampak lingkungan (apakah akan melindungi kelestarian alam atau mempercepat kerusakan?).
Keseimbangan Kepentingan: Legislator dihadapkan pada tugas berat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Misalnya, dalam menyusun undang-undang ketenagakerjaan, kepentingan pengusaha untuk efisiensi dan profitabilitas harus diseimbangkan dengan kepentingan pekerja untuk mendapatkan upah layak dan jaminan sosial. Asas kemanfaatan menuntun legislator untuk mencari titik temu yang menghasilkan keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak dan masyarakat secara luas.
Prioritas Alokasi Sumber Daya: Negara memiliki sumber daya yang terbatas. Asas kemanfaatan membantu dalam menentukan prioritas. Apakah lebih bermanfaat mengalokasikan anggaran besar untuk membangun ibu kota baru atau untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh negeri? Pertanyaan semacam ini dijawab dengan menimbang mana yang akan memberikan faedah terbesar bagi rakyat dalam jangka panjang.

Contoh nyata penerapan asas ini adalah dalam pembuatan kebijakan subsidi. Pemerintah harus terus-menerus mengevaluasi apakah subsidi energi, misalnya, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat miskin (sesuai tujuan awalnya) atau justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu dan membebani anggaran negara secara tidak efisien. Evaluasi berbasis kemanfaatan inilah yang mendorong reformasi kebijakan dari waktu ke waktu.

Dalam Penegakan dan Penafsiran Hukum

Asas kemanfaatan tidak berhenti setelah undang-undang disahkan. Ia terus hidup dalam ranah penegakan hukum, terutama di tangan para hakim. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum, menyatakan bahwa ada tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya harus berada dalam keseimbangan yang dinamis.

Dalam praktiknya, hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana penerapan aturan hukum secara kaku (demi kepastian) justru akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah asas kemanfaatan berperan. Seorang hakim dapat menggunakan penafsiran hukum yang progresif (penemuan hukum atau rechtsvinding) untuk mencapai putusan yang lebih bermanfaat.

Misalnya, dalam kasus pencurian buah kakao oleh seorang nenek karena kelaparan. Jika hakim hanya menerapkan pasal pencurian secara harfiah, sang nenek bisa dipenjara. Namun, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, hakim bisa melihat bahwa memenjarakan seorang nenek miskin karena tindakan subsisten tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat. Sebaliknya, hal itu justru akan menimbulkan penderitaan dan membebani negara. Putusan yang lebih ringan atau bahkan membebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan sosial seringkali dianggap lebih adil dan bijaksana.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) juga berakar kuat pada asas kemanfaatan. Daripada hanya fokus pada penghukuman pelaku (retributif), pendekatan ini bertujuan memulihkan kerugian yang dialami korban dan merehabilitasi pelaku agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuannya adalah menciptakan manfaat jangka panjang dengan mengurangi residivisme dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, sebuah tujuan yang sangat sejalan dengan prinsip utilitarian.

Asas Kemanfaatan dalam Kebijakan Publik dan Ekonomi

Di luar ranah hukum, asas kemanfaatan menjadi tulang punggung dalam perumusan kebijakan publik dan analisis ekonomi. Di sini, prinsip "kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar" diterjemahkan ke dalam alat-alat analisis yang lebih kuantitatif, seperti Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis - CBA)

CBA adalah metodologi sistematis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah proyek, kebijakan, atau keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah manfaat yang dihasilkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Semua biaya dan manfaat yang relevan diidentifikasi dan, sedapat mungkin, diukur dalam satuan moneter.

Mari kita ambil contoh proyek pembangunan bendungan serbaguna.

Manfaat (Benefits):
- Penyediaan listrik dari pembangkit listrik tenaga air.
- Pengendalian banjir di daerah hilir.
- Irigasi untuk lahan pertanian, meningkatkan produksi pangan.
- Pariwisata dan rekreasi di sekitar waduk.
- Penciptaan lapangan kerja selama dan setelah konstruksi.
Biaya (Costs):
- Biaya konstruksi, material, dan tenaga kerja.
- Biaya pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
- Kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Dampak sosial budaya pada komunitas yang direlokasi.
- Biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang.

Dengan mengkuantifikasi semua item ini, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika total nilai manfaat yang didiskontokan (discounted value) secara signifikan lebih besar daripada total biaya, maka proyek tersebut dianggap layak dari sudut pandang kemanfaatan. Tentu saja, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memberikan nilai moneter pada hal-hal yang tidak berwujud, seperti nilai sebuah ekosistem atau penderitaan masyarakat yang tergusur. Namun, CBA tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk menstrukturkan pemikiran dan membuat trade-off menjadi lebih transparan.

Kemanfaatan dalam Kebijakan Sosial

Asas kemanfaatan juga menjadi pemandu dalam desain kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah manifestasi dari upaya negara untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya.

Dalam konteks ini, perdebatan seringkali berpusat pada cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai kemanfaatan maksimal. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan, haruskah pemerintah lebih fokus pada pengobatan kuratif (membangun rumah sakit canggih) atau pada upaya preventif (program vaksinasi massal, edukasi gaya hidup sehat, perbaikan sanitasi)?

Analisis kemanfaatan akan menunjukkan bahwa investasi pada upaya preventif seringkali memberikan "return on investment" yang jauh lebih tinggi. Mencegah satu kasus penyakit kronis melalui edukasi jauh lebih murah dan lebih bermanfaat daripada mengobati penyakit tersebut seumur hidup. Dengan demikian, asas kemanfaatan mendorong alokasi sumber daya ke program-program yang memberikan dampak kesehatan terbesar bagi populasi terluas dengan biaya yang paling efisien. Ini adalah inti dari pendekatan kesehatan masyarakat (public health) yang berlandaskan utilitarianisme.

Kritik dan Tantangan dalam Penerapan Asas Kemanfaatan

Meskipun tampak logis dan menarik, asas kemanfaatan tidak luput dari kritik tajam dan menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penerapannya di dunia nyata. Mengabaikan kritik ini akan memberikan pemahaman yang tidak lengkap dan naif tentang prinsip tersebut.

Masalah Pengukuran dan Perbandingan Antarindividu

Salah satu tantangan paling fundamental adalah: bagaimana kita mengukur "kebahagiaan" atau "kemanfaatan"? Jeremy Bentham mencoba dengan Kalkulus Hedonistiknya, namun dalam praktiknya hal ini hampir mustahil. Apakah kebahagiaan seorang seniman saat menyelesaikan lukisannya sama dengan kebahagiaan seorang petani saat panen raya? Bagaimana kita bisa membandingkan penderitaan seseorang yang kehilangan rumah karena penggusuran dengan manfaat ekonomi yang didapat oleh ribuan pengguna jalan tol baru?

Ilmu ekonomi mencoba menjawab ini dengan konsep "utilitas," namun tetap saja ini adalah abstraksi. Tidak ada unit standar untuk kebahagiaan. Kesulitan dalam mengukur dan membandingkan kemanfaatan secara interpersonal ini membuat penerapan asas kemanfaatan seringkali bersifat subjektif dan rentan terhadap bias dari pihak yang melakukan evaluasi.

Tirani Mayoritas dan Pengabaian Hak Minoritas

Ini mungkin merupakan kritik yang paling kuat terhadap utilitarianisme. Jika satu-satunya tolok ukur adalah "kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar," maka secara teoretis hal ini bisa membenarkan pengorbanan kepentingan atau bahkan hak-hak fundamental kelompok minoritas demi kebahagiaan mayoritas.

Bayangkan sebuah kota dengan 99% penduduk yang sangat bahagia karena 1% penduduk lainnya dijadikan budak untuk melayani mereka. Dari perspektif utilitarianisme murni yang hanya menghitung jumlah kebahagiaan total, situasi ini mungkin bisa dibenarkan. Namun, hal ini jelas bertentangan dengan intuisi moral kita yang paling dasar tentang hak asasi manusia, keadilan, dan martabat individu.

Kasus ini menunjukkan bahwa asas kemanfaatan saja tidak cukup. Ia harus diimbangi dengan prinsip-prinsip lain, seperti hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hukum dan kebijakan yang baik tidak hanya mengejar kemanfaatan agregat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat tersebut didistribusikan secara adil dan tidak ada hak fundamental individu yang dilanggar dalam prosesnya.

Masalah Prediksi Konsekuensi

Asas kemanfaatan adalah sebuah teori konsekuensialis; artinya, benar atau salahnya sebuah tindakan ditentukan oleh akibatnya. Masalahnya adalah, kita seringkali tidak dapat memprediksi semua konsekuensi dari tindakan kita secara akurat, terutama konsekuensi jangka panjang.

Sebuah kebijakan yang tampak sangat bermanfaat dalam jangka pendek bisa jadi menimbulkan bencana dalam jangka panjang. Contohnya, penggunaan pestisida secara masif di masa Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produksi pangan secara drastis (manfaat jangka pendek), namun dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, dan masalah kesehatan (kerugian jangka panjang yang tidak terduga pada awalnya).

Ketidakpastian masa depan ini membuat kalkulasi utilitarian menjadi sangat sulit. Pembuat kebijakan harus beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap dan seringkali harus membuat keputusan berdasarkan probabilitas, bukan kepastian. Hal ini membuka ruang untuk kesalahan perhitungan yang bisa berakibat fatal.

Mengabaikan Niat dan Karakter Moral

Karena fokusnya yang eksklusif pada hasil, asas kemanfaatan cenderung mengabaikan pentingnya niat atau motif di balik sebuah tindakan. Bayangkan dua orang yang sama-sama menyumbangkan uang untuk amal. Orang pertama melakukannya karena belas kasih yang tulus. Orang kedua melakukannya hanya untuk pamer dan mendapatkan pujian. Dari sudut pandang utilitarian, selama jumlah uang dan manfaat yang dihasilkan sama, kedua tindakan itu memiliki nilai moral yang setara.

Banyak orang merasa ini tidak benar. Intuisi moral kita seringkali mengatakan bahwa niat baik itu penting. Filsafat etika deontologis (seperti yang diusung Immanuel Kant) dan etika kebajikan (virtue ethics) dari Aristoteles memberikan penekanan yang lebih besar pada kewajiban moral, niat baik, dan pengembangan karakter mulia, yang merupakan dimensi penting dari kehidupan etis yang kurang mendapat perhatian dalam utilitarianisme klasik.

Masa Depan Asas Kemanfaatan: Relevansi di Era Modern

Meskipun dihadapkan pada berbagai kritik dan tantangan, asas kemanfaatan tetap menjadi salah satu kerangka kerja etis dan analitis yang paling relevan dan kuat di era modern. Kompleksitas masalah global saat ini justru menuntut pendekatan yang berorientasi pada konsekuensi dan kesejahteraan kolektif.

Dalam Isu Perubahan Iklim

Perdebatan mengenai kebijakan perubahan iklim adalah arena utama bagi penerapan asas kemanfaatan. Di satu sisi, ada biaya ekonomi yang besar untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor tertentu dan kenaikan harga energi dalam jangka pendek. Di sisi lain, manfaat dari tindakan mitigasi iklim sangatlah besar: mencegah bencana alam katastrofik, melindungi kesehatan jutaan orang, menjaga ketahanan pangan, dan melestarikan biosfer untuk generasi mendatang.

Asas kemanfaatan memaksa kita untuk menimbang biaya jangka pendek ini dengan manfaat jangka panjang yang jauh lebih masif. Ia mendorong kita untuk berpikir secara intergenerasional, mempertimbangkan kemanfaatan bagi orang-orang yang belum lahir. Ini adalah kalkulasi utilitarian dalam skala planet yang paling rumit dan mendesak.

Dalam Etika Kecerdasan Buatan (AI)

Pengembangan AI yang semakin canggih memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis yang mendalam. Bagaimana kita memprogram mobil otonom untuk membuat keputusan dalam situasi dilematis (misalnya, harus memilih antara menabrak pejalan kaki atau membahayakan penumpangnya)? Bagaimana kita memastikan bahwa algoritma yang digunakan dalam sistem peradilan atau rekrutmen pekerjaan tidak menghasilkan bias yang merugikan kelompok tertentu?

Asas kemanfaatan menawarkan kerangka untuk menjawab pertanyaan ini. Tujuannya adalah merancang sistem AI yang memaksimalkan manfaat bagi kemanusiaan (misalnya, meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan pengetahuan) sambil meminimalkan risikonya (misalnya, diskriminasi, pengangguran massal, atau hilangnya kontrol). Diskusi tentang "AI yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan" (AI Alignment) pada dasarnya adalah proyek utilitarian berskala besar: memastikan bahwa tujuan yang dikejar oleh AI adalah tujuan yang menghasilkan kemanfaatan maksimal bagi kita semua.

Kesimpulan: Kemanfaatan sebagai Kompas, Bukan Peta

Asas kemanfaatan, dengan akarnya yang dalam pada filsafat Utilitarianisme, telah terbukti menjadi prinsip yang sangat kuat dan berpengaruh dalam membentuk dunia modern. Dari ruang sidang hingga ruang rapat kabinet, dari laboratorium teknologi hingga forum kebijakan global, gagasan untuk menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia terus bergema. Prinsip ini mendorong kita untuk berpikir rasional, berbasis bukti, dan berorientasi pada solusi praktis untuk masalah-masalah kolektif.

Namun, perjalanan kita dalam membedah asas ini juga telah menunjukkan batasannya. Ia bukanlah formula ajaib yang bisa menyelesaikan semua dilema etis. Masalah pengukuran, potensi tirani mayoritas, ketidakpastian masa depan, dan pengabaian terhadap niat adalah kelemahan nyata yang harus diakui.

Pada akhirnya, cara terbaik untuk memandang asas kemanfaatan mungkin bukanlah sebagai peta yang memberikan setiap belokan dan detail perjalanan, melainkan sebagai sebuah kompas. Ia tidak memberitahu kita jalan persis yang harus diambil, tetapi ia secara konsisten menunjuk ke arah yang benar: arah menuju peningkatan kesejahteraan, pengurangan penderitaan, dan penciptaan dunia yang lebih baik bagi sebanyak mungkin makhluk hidup. Dalam dunia yang penuh dengan ideologi yang saling bertentangan dan klaim moral yang absolut, kompas yang sederhana namun kuat ini tetap menjadi panduan yang tak ternilai harganya. Penggunaannya yang bijaksana, yang diimbangi dengan penghormatan terhadap hak, keadilan, dan martabat individu, akan terus menjadi kunci untuk menavigasi tantangan kompleks di masa kini dan masa depan.