Asas Pembentukan Perundang-undangan yang Efektif

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Sebuah peraturan yang baik haruslah didasarkan pada asas-asas yang kuat agar dapat berfungsi efektif, menciptakan kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tanpa pondasi yang kokoh, peraturan bisa menjadi tumpang tindih, sulit diimplementasikan, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai asas pembentukan perundang-undangan menjadi krusial bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun masyarakat luas.

Mengenal Asas-Asas Fundamental

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kaidah yang menjadi pedoman atau arah dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas-asas ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Beberapa asas fundamental yang menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

• Asas Kejelasan Rumusan (Bestendigheid): Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan keraguan dalam penafsirannya. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat memahami maksud dan isi peraturan dengan tepat. Rumusan yang jelas mencegah perbedaan penafsiran yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan.
• Asas Kemanfaatan (Doelmatigheid): Setiap peraturan perundang-undangan dibuat semata-mata untuk mencapai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Pembuatan peraturan harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan memberikan dampak positif yang signifikan. Peraturan yang tidak memberikan manfaat atau bahkan merugikan masyarakat patut dipertanyakan keberadaannya.
• Asas Keadilan (Rechtvaardigheid): Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan rasa keadilan dan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa peraturan tidak boleh diskriminatif dan harus memberikan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara dalam situasi yang sama.
• Asas Kepatutan dan Ketertiban (Orde): Peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman, serta harus menjaga ketertiban dan ketenteraman. Ini berarti peraturan harus selaras dengan norma-norma sosial, budaya, dan etika yang berkembang.
• Asas Keterbukaan (Openbaarheid): Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan, harus dilaksanakan secara terbuka, sehingga partisipasi masyarakat terjamin. Keterbukaan ini membangun kepercayaan publik terhadap proses legislasi.
• Asas Pengayoman (Bescherming): Peraturan perundang-undangan harus dapat mengayomi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat tanpa menimbulkan kesewenang-wenangan atau kekosongan hukum. Perlindungan terhadap hak individu dan kolektif adalah esensi dari negara hukum.
• Asas Tidak Boleh Berlaku Surut (Non-retroaktif): Peraturan perundang-undangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut. Artinya, peraturan yang baru dibuat tidak boleh mengatur peristiwa yang telah terjadi sebelum peraturan tersebut berlaku, kecuali untuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya meringankan atau mengatur perbaikan dan tuntutan pidana.

Pentingnya Implementasi Asas

Kelima asas tersebut merupakan pedoman utama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diperbarui. Implementasi yang konsisten terhadap asas-asas ini akan sangat menentukan kualitas peraturan yang dihasilkan. Peraturan yang dibentuk dengan memperhatikan asas-asas ini cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih efektif dalam mencapai tujuannya, dan meminimalkan potensi konflik atau masalah hukum di kemudian hari.

Misalnya, sebuah rancangan undang-undang yang terlalu kompleks dan menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum akan melanggar asas kejelasan rumusan. Jika tujuan pembuatan peraturan tersebut tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat, maka asas kemanfaatan tidak terpenuhi. Demikian pula, jika sebuah peraturan dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain, maka asas keadilan telah dilanggar.

Dalam konteks globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mampu beradaptasi. Asas keterbukaan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat terakomodasi. Partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi merupakan cerminan dari demokrasi yang sehat dan proses pembentukan peraturan yang lebih akuntabel.

Memahami dan menginternalisasi asas pembentukan perundang-undangan adalah langkah awal yang krusial untuk mewujudkan sistem hukum yang kuat, adil, dan berkeadilan. Ini bukan hanya tugas para pembuat undang-undang, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara yang berkeinginan untuk hidup dalam negara yang tertib dan sejahtera.