Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan fondasi utama dalam struktur administrasi di Indonesia, khususnya di tingkat paling bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di pedesaan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa ini dijalankan. Untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan, penyelenggaraan pemerintahan desa harus didasarkan pada seperangkat asas yang jelas dan terukur.
Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa asas fundamental yang perlu dipahami:
Asas ini menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Seluruh proses mulai dari penganggaran, pengelolaan aset, hingga pelayanan publik harus sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga menciptakan rasa aman dan tertib bagi masyarakat desa.
Pemerintah desa wajib membuka diri terhadap segala informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai program pembangunan, penggunaan anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan keputusan-keputusan penting lainnya harus dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program.
Setiap penyelenggara pemerintahan desa harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban ini mencakup pertanggungjawaban administratif, keuangan, dan politik. Mekanisme pelaporan yang jelas dan periodik menjadi wujud dari asas akuntabilitas, memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan desa.
Asas ini menuntut agar setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang optimal (efisiensi) dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (efektivitas). Ini berarti perencanaan harus matang, pelaksanaan harus terukur, dan hasil harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Aparatur pemerintah desa diharapkan memiliki kompetensi, keahlian, dan etika kerja yang tinggi. Profesionalisme mencakup integritas, dedikasi, dan kemampuan untuk melayani masyarakat dengan baik. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan asas ini.
Setiap tindakan atau kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan yang seimbang antara tuntutan dan kemampuan, serta antara hak dan kewajiban. Artinya, pemerintah desa tidak boleh memberikan janji yang berlebihan atau membebani masyarakat secara tidak proporsional.
Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini mencakup pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, mudah, murah, dan tidak diskriminatif.
Implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa secara konsisten akan menciptakan iklim pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat pedesaan. Masyarakat akan merasa dilibatkan, dilayani, dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintahannya. Hal ini pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan kemandirian desa, dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tanpa landasan asas yang kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa rentan terhadap berbagai masalah, seperti inefisiensi birokrasi, korupsi, ketidakpuasan masyarakat, dan lambatnya pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan asas-asas ini oleh seluruh elemen pemerintahan desa, mulai dari Kepala Desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menjadi sangat krusial.
Pemerintah desa yang berlandaskan pada asas-asas yang telah disebutkan akan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ini adalah cita-cita yang harus terus diperjuangkan melalui komitmen dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.