Perceraian adalah sebuah realitas yang dihadapi oleh sebagian pasangan dalam perjalanan pernikahan mereka. Di Indonesia, proses perceraian diatur secara ketat oleh undang-undang yang berlaku, yang mendasarkan pada beberapa asas fundamental. Memahami asas-asas ini sangat penting bagi siapa pun yang sedang mempertimbangkan atau menjalani proses perceraian, agar dapat menavigasi prosesnya dengan pemahaman yang benar dan sesuai dengan hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya menjadi landasan utama hukum perceraian di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, beberapa asas utama yang mendasari perceraian dapat diidentifikasi:
Ini adalah asas yang paling ideal dan dianjurkan dalam konsep perceraian. Artinya, kedua belah pihak, suami dan istri, secara sadar dan sukarela sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Dalam hal ini, pengajuan gugatan perceraian dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya secara bersama-sama ke pengadilan. Asas ini menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan untuk mencapai jalan keluar yang terbaik, meskipun dalam konteks perpisahan. Namun, perlu dicatat bahwa kesepakatan semata belum tentu serta merta menjamin dikabulkannya gugatan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum.
Ini adalah asas yang paling umum diterapkan. Perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang kuat dan diakui oleh hukum. Undang-undang telah menggariskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Alasan-alasan ini bertujuan untuk melindungi keutuhan perkawinan dan hanya mengizinkan perceraian ketika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat diajukan untuk perceraian adalah sebagai berikut:
Selain itu, bagi pasangan yang beragama Islam, alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menambahkan beberapa alasan lain seperti:
Di Indonesia, perceraian harus melalui proses hukum di pengadilan, baik pengadilan agama bagi yang beragama Islam maupun pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya melalui kesepakatan di bawah tangan atau pronunsi talak tanpa melalui proses hukum, umumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak dan kewajiban pasca-perceraian seperti hak asuh anak, warisan, dan harta gono-gini.
Meskipun asas ini tidak secara eksplisit disebut sebagai "asas perceraian", namun perlindungan terhadap anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan perceraian. Pengadilan akan selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini mencakup penentuan hak asuh anak yang akan diberikan kepada orang tua yang dianggap mampu memberikan lingkungan yang paling baik bagi tumbuh kembang anak, serta penetapan kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua.
Asas-asas perceraian di Indonesia berakar pada prinsip kehati-hatian, perlindungan, dan proses hukum yang jelas. Perceraian bukan jalan keluar yang mudah, melainkan sebuah proses yang harus dijalani sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Memahami asas-asas ini, mulai dari kesepakatan, alasan yang sah, hingga proses pengadilan, akan membantu individu untuk menjalani tahapan ini dengan lebih terarah dan meminimalkan potensi masalah di masa depan. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum guna mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan kondisi spesifik Anda.