Memahami Asas Personalitas secara Mendalam

Pendahuluan: Di Mana Hukum Berlaku?

Dalam sebuah dunia yang semakin terhubung, pergerakan manusia melintasi batas-batas negara adalah sebuah keniscayaan. Seorang warga negara Indonesia bisa saja bekerja di Singapura, menempuh pendidikan di Jerman, menikah dengan warga negara Australia, dan memiliki aset di Amerika Serikat. Pertanyaan fundamental yang kemudian muncul adalah: hukum negara manakah yang berlaku atas individu tersebut? Apakah hukum suatu negara berhenti berlaku di gerbang perbatasannya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana dan melibatkan serangkaian prinsip yurisdiksi yang kompleks, di mana salah satu yang paling fundamental dan menarik adalah Asas Personalitas.

Secara umum, yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu negara ditentukan oleh beberapa asas utama. Yang paling dikenal adalah Asas Teritorial, yang menyatakan bahwa hukum suatu negara berlaku bagi setiap orang dan setiap perbuatan yang terjadi di dalam wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan. Namun, jika hanya asas ini yang berlaku, maka negara akan kehilangan kemampuannya untuk mengatur dan melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Di sinilah Asas Personalitas mengambil peran krusial. Asas ini, yang juga sering disebut sebagai Asas Nasionalitas atau Prinsip Kebangsaan, menegaskan bahwa hukum suatu negara tetap melekat dan mengikuti warga negaranya, ke mana pun ia pergi.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam dan komprehensif mengenai Asas Personalitas. Kita akan menjelajahi definisi dan konsep dasarnya, melacak jejak sejarah perkembangannya, membedah ruang lingkup penerapannya baik dalam hukum perdata maupun pidana, menganalisis implementasinya di berbagai sistem hukum termasuk di Indonesia, serta menimbang kelebihan dan kekurangannya dalam konteks tantangan dunia modern yang dinamis.

Definisi dan Konsep Dasar Asas Personalitas

Pada intinya, Asas Personalitas adalah prinsip hukum yang mendasarkan pemberlakuan hukum pada status kewarganegaraan seseorang. Berbeda dengan Asas Teritorial yang bertumpu pada "tanah" (locus), Asas Personalitas bertumpu pada "orang" (persona). Prinsip ini menciptakan ikatan hukum yang tak terputus antara negara dan warga negaranya, sebuah ikatan yang melampaui batas-batas geografis.

Asas Personalitas dapat diartikan sebagai prinsip di mana hukum suatu negara (terutama yang berkaitan dengan status dan wewenang personal) tetap berlaku bagi warga negaranya, meskipun mereka sedang berada di wilayah negara lain.

Untuk memahami konsep ini lebih dalam, mari kita bandingkan dengan Asas Teritorial. Bayangkan sebuah papan catur. Dalam Asas Teritorial, aturan main (hukum) hanya berlaku di atas papan catur tersebut. Bidak apa pun yang masuk ke papan itu, baik hitam maupun putih, harus tunduk pada aturan yang sama. Sebaliknya, dalam Asas Personalitas, setiap bidak membawa seperangkat aturan pribadinya sendiri. Bidak putih akan selalu mengikuti aturan untuk bidak putih, bahkan jika ia berada di sisi papan milik bidak hitam. Tentu saja, dalam praktiknya, kedua asas ini seringkali hidup berdampingan dan terkadang menimbulkan konflik yurisdiksi yang harus diselesaikan melalui mekanisme Hukum Perdata Internasional atau perjanjian internasional.

Rasionalitas di Balik Asas Personalitas

Mengapa sebuah negara merasa perlu untuk memberlakukan hukumnya di luar wilayahnya sendiri? Ada beberapa alasan filosofis dan yuridis yang mendasarinya:

• Ikatan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif. Ia melambangkan hubungan timbal balik antara individu dan negara. Negara memberikan perlindungan, hak-hak, dan identitas, sementara warga negara memiliki kewajiban loyalitas dan ketaatan pada hukum negaranya. Ikatan ini dianggap tidak luntur hanya karena seseorang berpindah lokasi.
• Kepastian Hukum Personal: Status personal seseorang—seperti status perkawinan, kemampuan hukum untuk membuat kontrak, atau hak waris—adalah hal yang fundamental. Asas Personalitas memastikan bahwa status ini tetap konsisten dan tidak berubah-ubah setiap kali seseorang melintasi perbatasan. Ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan.
• Perlindungan Warga Negara: Negara memiliki kepentingan dan kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri. Dengan memberlakukan hukumnya, negara dapat memberikan standar perlindungan minimum dan memastikan hak-hak fundamental warganya tidak dilanggar, bahkan di negara yang mungkin memiliki sistem hukum yang sangat berbeda.
• Kepentingan Nasional: Dalam konteks hukum pidana, negara memiliki kepentingan untuk mencegah warganya melakukan kejahatan serius di luar negeri yang dapat mencoreng nama baik negara atau membahayakan keamanan nasional.

Sejarah dan Perkembangan Asas Personalitas

Gagasan bahwa hukum mengikuti orang bukanlah konsep baru. Jejaknya dapat ditelusuri kembali ke masa lampau, jauh sebelum konsep negara-bangsa modern terbentuk.

Akar Kuno dan Abad Pertengahan

Dalam Kekaisaran Romawi, terdapat perbedaan yang jelas antara jus civile, hukum yang berlaku khusus untuk warga negara Romawi di manapun mereka berada, dan jus gentium, hukum yang dikembangkan untuk mengatur hubungan antara warga Romawi dengan orang asing atau antara sesama orang asing. Ini adalah salah satu bentuk awal dari penerapan hukum berdasarkan status personal.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, di Eropa pada awal Abad Pertengahan, hukum bersifat sangat personal. Suku-suku Jermanik seperti Franka, Goth, dan Lombard membawa hukum adat mereka sendiri. Ketika seorang individu diadili, pertanyaan pertama bukanlah "Di mana kejahatan itu terjadi?", melainkan "Dari suku mana Anda berasal?". Seseorang akan diadili berdasarkan hukum sukunya, bukan hukum wilayah tempat ia berada. Ini adalah manifestasi murni dari Asas Personalitas.

Era Modern dan Kodifikasi

Seiring dengan menguatnya feodalisme dan konsep kedaulatan teritorial, Asas Teritorial secara bertahap menjadi dominan. Hukum menjadi identik dengan kehendak penguasa atas wilayahnya. Namun, Asas Personalitas tidak sepenuhnya hilang. Ia bangkit kembali dalam bentuk yang lebih modern dengan munculnya negara-bangsa dan konsep kewarganegaraan yang kuat.

Titik balik yang signifikan adalah munculnya Code Napoléon di Prancis. Kode hukum ini secara eksplisit mengadopsi Asas Personalitas, terutama dalam bidang hukum perdata. Salah satu pasalnya yang terkenal menyatakan bahwa "Undang-undang yang menyangkut status dan kecakapan seseorang mengikat orang Prancis, bahkan jika mereka tinggal di luar negeri." Prinsip ini kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara lain yang sistem hukumnya berkiblat pada tradisi hukum sipil (civil law), termasuk Belanda, dan kemudian diwariskan ke Indonesia.

Dalam perkembangannya, globalisasi dan meningkatnya kejahatan transnasional mendorong perluasan penerapan Asas Personalitas, bahkan ke dalam ranah hukum pidana, sebagai salah satu alat untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan serius yang luput dari jerat hukum.

Ruang Lingkup Penerapan Asas Personalitas

Penerapan Asas Personalitas tidaklah seragam di semua bidang hukum. Ia memiliki pengaruh yang paling kuat dalam hukum perdata, namun juga memiliki peran penting—meskipun lebih terbatas dan seringkali kontroversial—dalam hukum pidana.

Penerapan dalam Hukum Perdata

Inilah "kandang" utama dari Asas Personalitas. Hukum perdata yang berkaitan dengan status personal seseorang adalah ranah di mana prinsip ini paling dominan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa status yang melekat pada diri seseorang haruslah stabil dan diakui secara universal. Bidang-bidang utama yang terpengaruh meliputi:

• Status dan Kecakapan Hukum (Personenrecht): Ini mencakup pertanyaan mendasar seperti kapan seseorang dianggap dewasa secara hukum, apakah seseorang memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, mengajukan gugatan, atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Hukum nasional seseorang akan menentukan apakah ia, misalnya, pada usia 19 tahun sudah dianggap cakap hukum, bahkan jika ia berada di negara lain yang menetapkan batas usia kedewasaan 21 tahun.
• Hukum Keluarga (Familierecht): Ini adalah bidang yang sangat luas.
  • Perkawinan: Syarat-syarat sahnya perkawinan, seperti batas usia minimum, larangan perkawinan karena hubungan darah, dan formalitas lainnya, seringkali ditentukan oleh hukum nasional masing-masing calon mempelai (lex patriae). Sebagai contoh, jika hukum negara A melarang perkawinan sesama sepupu, maka dua warga negara A tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah di negara B yang mengizinkannya.
  • Perceraian: Dasar atau alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai, serta prosedur hukumnya, seringkali tunduk pada hukum nasional pasangan tersebut.
  • Hubungan Orang Tua dan Anak: Status anak sah, pengakuan anak di luar nikah, adopsi, dan kewajiban alimentasi (nafkah) umumnya diatur oleh hukum nasional orang-orang yang terlibat.
• Hukum Waris (Erfrecht): Pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian warisan masing-masing, dan bagaimana pembagian harta peninggalan dilakukan, seringkali ditentukan oleh hukum nasional dari pewaris (orang yang meninggal dunia) pada saat ia wafat. Ini berlaku terutama untuk benda bergerak (seperti uang, saham, atau perhiasan), di mana pun benda itu berada. Untuk benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan), seringkali hukum tempat benda itu berada (lex rei sitae) yang lebih dominan.

Penerapan asas ini dalam hukum perdata internasional dikenal dengan istilah penunjukan pada lex patriae, yang artinya "hukum dari tanah air" atau hukum nasionalitas.

Penerapan dalam Hukum Pidana

Penerapan Asas Personalitas dalam hukum pidana jauh lebih kompleks karena bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara lain. Jika tidak diatur dengan hati-hati, ia dapat menyebabkan konflik yurisdiksi yang tajam. Dalam hukum pidana, asas ini terbagi menjadi dua varian utama:

1. Asas Personalitas Aktif (Prinsip Nasionalitas Aktif)

Prinsip ini memberikan yurisdiksi kepada suatu negara untuk mengadili warga negaranya sendiri yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Logikanya adalah bahwa seorang warga negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan kejahatan yang dilarang oleh negaranya, di manapun ia berada. Ini juga mencegah seorang pelaku kejahatan melarikan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan melakukan kejahatannya di negara yang mungkin tidak memiliki hukum yang sama atau tidak mau menuntutnya.

Penerapan asas ini biasanya tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan. Negara-negara umumnya membatasinya pada:

• Kejahatan yang dianggap sangat serius (felony atau kejahatan berat), seperti pembunuhan, terorisme, atau peredaran narkotika.
• Kejahatan yang juga dianggap sebagai tindak pidana di negara tempat perbuatan itu dilakukan (prinsip double criminality). Ini untuk menghormati sistem hukum negara lain dan mencegah seseorang dihukum karena perbuatan yang legal di tempat ia melakukannya.
• Kejahatan tertentu yang memiliki dimensi transnasional, seperti kejahatan seksual terhadap anak, pencucian uang, atau kejahatan terhadap keamanan negara.

Sebagai contoh, jika seorang warga negara X melakukan penipuan besar di negara Y, dan penipuan juga merupakan kejahatan di negara X, maka negara X dapat menuntut warganya tersebut sekembalinya ia ke negara X, meskipun peristiwanya terjadi sepenuhnya di negara Y.

2. Asas Personalitas Pasif (Prinsip Nasionalitas Pasif)

Prinsip ini lebih kontroversial. Ia memberikan yurisdiksi kepada suatu negara untuk mengadili siapa pun (termasuk warga negara asing) yang melakukan tindak pidana di luar negeri, asalkan korbannya adalah warga negara dari negara yang menuntut. Fokusnya bergeser dari kewarganegaraan pelaku ke kewarganegaraan korban.

Rasionalitas di baliknya adalah bahwa negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi warganya dari bahaya, di manapun bahaya itu muncul. Jika negara lain tidak mampu atau tidak mau menuntut pelaku yang telah merugikan warganya, maka negara asal korban berhak mengambil alih yurisdiksi untuk memberikan keadilan.

Prinsip ini sering digunakan dalam kasus-kasus terorisme internasional, di mana warga negara dari berbagai negara menjadi korban serangan di satu lokasi. Misalnya, jika sebuah bom meledak di negara A dan menewaskan warga negara B, C, dan D, maka negara B, C, dan D dapat mengklaim yurisdiksi untuk menuntut pelaku (yang mungkin warga negara A atau E), berdasarkan Asas Personalitas Pasif.

Meskipun demikian, banyak negara, terutama dari tradisi common law, memandang asas ini dengan skeptis karena dianggap terlalu ekspansif dan berpotensi melanggar kedaulatan negara tempat kejahatan terjadi. Pelaku mungkin tidak memiliki hubungan apa pun dengan negara yang menuntut selain dari fakta bahwa korbannya kebetulan memiliki kewarganegaraan negara tersebut.

Implementasi Asas Personalitas di Indonesia

Sebagai negara yang mewarisi tradisi hukum sipil dari Belanda, Indonesia secara eksplisit mengadopsi Asas Personalitas dalam sistem hukumnya, baik dalam hukum perdata maupun pidana.

Dalam Hukum Perdata

Landasan utama penerapan Asas Personalitas dalam hukum perdata Indonesia terdapat dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Pasal ini, yang merupakan produk hukum warisan kolonial yang masih berlaku, menyatakan:

"Peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi warga negara Indonesia, meskipun ia berada di negeri asing."

Pasal ini adalah jantung dari lex patriae dalam hukum perdata Indonesia. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan status personal seorang Warga Negara Indonesia (WNI), seperti kecakapan hukum, perkawinan, dan waris, pada dasarnya tetap diatur oleh hukum Indonesia, bahkan ketika WNI tersebut berada di luar negeri.

Sebagai contoh praktis: Seorang WNI berusia 20 tahun yang berada di Jepang (di mana usia dewasa adalah 18 tahun) ingin menjual properti warisan yang ada di Indonesia. Menurut hukum Indonesia, seseorang baru dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum besar pada usia 21 tahun (atau sudah menikah). Maka, berdasarkan Pasal 16 AB, meskipun di Jepang ia sudah dianggap dewasa, untuk urusan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia, ia masih dianggap belum cakap. Perjanjian jual beli yang ia buat bisa dianggap tidak sah.

Dalam Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga mengakomodasi Asas Personalitas Aktif. Hal ini terutama diatur dalam Pasal 5 KUHP, yang memperluas keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri. Pasal ini menyatakan:

(1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
1. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.

Mari kita bedah pasal ini:

• Ayat (1) butir 1 menyebutkan serangkaian kejahatan yang sangat serius, terutama yang menyangkut keamanan negara (Bab I) dan martabat Presiden (Bab II, meskipun sebagian sudah dinyatakan tidak konstitusional). Untuk kejahatan-kejahatan ini, hukum Indonesia berlaku mutlak bagi WNI di luar negeri, tanpa perlu melihat apakah perbuatan itu juga dilarang di negara tempat kejadian.
• Ayat (1) butir 2 adalah penerapan prinsip nasionalitas aktif yang lebih umum, namun dengan syarat double criminality. Artinya, WNI dapat dituntut di Indonesia untuk kejahatan lain yang dilakukannya di luar negeri, asalkan perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat kejadian. Ini mencegah WNI dituntut atas perbuatan yang legal di tempat ia melakukannya.

Dengan adanya pasal ini, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menuntut warganya yang terlibat dalam, misalnya, jaringan narkotika internasional, meskipun operasi mereka sepenuhnya dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Kelebihan dan Kekurangan Asas Personalitas

Seperti prinsip hukum lainnya, Asas Personalitas memiliki dua sisi mata uang. Ia menawarkan solusi untuk berbagai masalah hukum lintas batas, namun juga menciptakan tantangan dan potensi konflik.

Kelebihan

1. Memberikan Kepastian Hukum: Keuntungan terbesar, terutama dalam hukum perdata, adalah kepastian dan kontinuitas status personal. Seseorang tidak perlu khawatir status perkawinannya sah di satu negara tetapi tidak sah di negara lain. Hukum nasionalnya menjadi jangkar yang stabil.
2. Melindungi Warga Negara: Asas ini berfungsi sebagai perisai hukum bagi warga negara di luar negeri. Ia memastikan bahwa hak-hak fundamental mereka, seperti hak waris atau status anak, diatur oleh sistem hukum yang mereka kenal dan yang dirancang untuk melindungi mereka.
3. Mencegah Kekosongan Hukum (Legal Vacuum): Dalam hukum pidana, asas ini memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari jerat hukum hanya karena melakukan perbuatannya di negara yang "aman" atau yang sistem hukumnya lemah. Ini menutup celah impunitas.
4. Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Nasional: Dengan memberlakukan hukumnya pada warganya di luar negeri, negara menegaskan ikatan kedaulatannya dan melindungi kepentingan nasionalnya, misalnya dengan mencegah warganya terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara seperti terorisme atau spionase.

Kekurangan dan Tantangan

1. Potensi Konflik Yurisdiksi: Ini adalah tantangan terbesar. Penerapan Asas Personalitas seringkali berbenturan langsung dengan Asas Teritorial negara lain. Negara tempat suatu peristiwa terjadi (locus delicti) merasa memiliki hak utama untuk mengadili. Hal ini dapat menyebabkan perebutan yurisdiksi, di mana dua negara sama-sama mengklaim wewenang untuk menangani satu kasus.
2. Kesulitan dalam Penegakan Hukum: Mengklaim yurisdiksi adalah satu hal, menegakkannya adalah hal lain. Negara yang menerapkan Asas Personalitas akan menghadapi kesulitan besar dalam hal penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dan pemanggilan saksi yang semuanya berada di wilayah negara lain. Proses ini sangat bergantung pada kerja sama internasional dan mekanisme seperti perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance).
3. Dianggap Melanggar Kedaulatan Negara Lain: Terutama dalam kasus Asas Personalitas Pasif, negara lain dapat melihatnya sebagai campur tangan yang tidak semestinya terhadap urusan dalam negerinya. Mereka mungkin berpendapat bahwa merekalah yang paling berwenang untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah mereka, terlepas dari kewarganegaraan korban.
4. Kompleksitas dalam Penentuan Kewarganegaraan: Di dunia modern, status kewarganegaraan tidak selalu jelas. Masalah seperti kewarganegaraan ganda (bipatride) atau tanpa kewarganegaraan (apatride) menciptakan kerumitan. Jika seseorang memiliki dua kewarganegaraan, hukum negara mana yang harus berlaku? Jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan, apakah ia berada di luar jangkauan asas ini?

Asas Personalitas di Era Globalisasi

Tantangan dan relevansi Asas Personalitas menjadi semakin tajam di era globalisasi. Dunia yang tanpa batas secara virtual dan semakin mudahnya pergerakan fisik manusia memunculkan persoalan hukum baru yang menuntut fleksibilitas dalam penerapan asas-asas yurisdiksi.

Kejahatan Siber (Cybercrime)

Dunia maya adalah ranah di mana Asas Teritorial seringkali kehilangan relevansinya. Seorang peretas di negara A dapat menyerang server di negara B, yang datanya dimiliki oleh perusahaan dari negara C, dan menyebabkan kerugian finansial bagi korban (individu) di negara D. Dalam skenario seperti ini, Asas Personalitas (baik aktif maupun pasif) menjadi salah satu alat penting untuk menegakkan hukum. Negara D dapat mengklaim yurisdiksi karena korbannya adalah warga negaranya, sementara negara A dapat menuntut pelaku karena ia adalah warganya.

Kejahatan Transnasional Terorganisir

Jaringan kejahatan modern seperti terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang beroperasi melintasi banyak negara. Pelaku, korban, dan lokasi kejahatan seringkali tersebar di yurisdiksi yang berbeda. Asas Personalitas, bersama dengan asas yurisdiksi lainnya seperti Asas Universal, menjadi pilar penting dalam kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan ini. Ia memungkinkan negara untuk bertindak bahkan jika bagian dari rantai kejahatan itu terjadi di luar wilayahnya.

Masyarakat Diaspora dan Kewarganegaraan Ganda

Semakin banyak orang yang tinggal di luar negara asal mereka untuk jangka waktu yang lama, membentuk komunitas diaspora yang kuat. Mereka mungkin memiliki ikatan budaya dan hukum yang kuat dengan negara asal mereka, bahkan setelah beberapa generasi. Selain itu, semakin banyak negara yang mengizinkan kewarganegaraan ganda. Fenomena ini membuat Asas Personalitas semakin relevan untuk mengatur status hukum jutaan orang yang hidup di antara dua atau lebih sistem hukum.

Kesimpulan

Asas Personalitas adalah sebuah prinsip hukum yang elegan dan esensial, yang lahir dari gagasan fundamental bahwa hukum adalah untuk manusia, dan oleh karena itu, harus melekat pada manusia itu sendiri. Ia berfungsi sebagai pelengkap yang tak terpisahkan dari Asas Teritorial, mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkannya, dan memastikan bahwa ikatan antara negara dan warga negara tidak terputus oleh jarak geografis.

Dari pengaturan status perkawinan seorang ekspatriat hingga penuntutan seorang teroris di luar negeri, Asas Personalitas menunjukkan fleksibilitasnya sebagai instrumen untuk mencapai kepastian hukum, melindungi warga negara, dan menjaga kepentingan nasional. Meskipun penerapannya penuh dengan tantangan, seperti potensi konflik yurisdiksi dan kesulitan penegakan hukum, perannya di dunia yang saling terhubung ini justru semakin penting. Dalam menavigasi kompleksitas hukum di era global, pemahaman yang mendalam tentang Asas Personalitas bukan lagi hanya menjadi urusan para ahli hukum, tetapi juga relevan bagi setiap warga dunia yang hidup dan bergerak melintasi batas-batas imajiner yang memisahkan negara.