Membedah Asas Preferensi Hukum dalam Sistem Perundang-undangan

1. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori: Prinsip Hirarki

Asas ini merupakan fondasi dari struktur sistem hukum manapun. Secara harfiah, Lex Superiori Derogat Legi Inferiori berarti "hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah". Prinsip ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan disusun dalam sebuah tatanan hierarkis, di mana peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggi itulah yang harus dimenangkan dan dijadikan acuan.

Landasan Filosofis dan Konstitusional

Landasan dari asas ini adalah konsep negara hukum konstitusional. Konstitusi, sebagai hukum dasar (grundnorm), menduduki posisi puncak dalam hierarki. Ia merupakan manifestasi dari kehendak tertinggi rakyat dan menjadi sumber legitimasi bagi seluruh produk hukum di bawahnya. Oleh karena itu, setiap undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari nilai, norma, dan kaidah yang terkandung dalam konstitusi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum tertinggi.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Untuk menerapkan asas lex superiori, pemahaman mengenai tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan menjadi sangat esensial. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI): Sebagai hukum tertinggi, semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR): Memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): UU dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Perppu diterbitkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan memiliki kedudukan setara dengan UU.
4. Peraturan Pemerintah (PP): Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah UU atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5. Peraturan Presiden (Perpres): Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi): Dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota): Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kekuatan hukum dari peraturan-peraturan ini sesuai dengan urutannya. Artinya, sebuah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, apalagi Undang-Undang. Jika sebuah Peraturan Pemerintah mengatur suatu hal secara berbeda dari Undang-Undang yang menjadi dasarnya, maka ketentuan dalam Undang-Undang tersebutlah yang berlaku.

Mekanisme Penegakan Asas Lex Superiori

Sistem ketatanegaraan Indonesia menyediakan mekanisme khusus untuk menguji dan menegakkan asas ini, yaitu melalui lembaga yudikatif:

• Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang melakukan pengujian yudisial (judicial review) terhadap Undang-Undang terhadap UUD NRI. Jika sebuah UU terbukti bertentangan dengan UUD, MK dapat membatalkan keberlakuan UU tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.
• Mahkamah Agung (MA): Berwenang melakukan pengujian yudisial terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Misalnya, jika sebuah Peraturan Pemerintah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang induknya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung.

Asas lex superiori adalah penjaga gawang konstitusionalitas. Ia memastikan bahwa alur pembentukan hukum tetap berada dalam koridor yang digariskan oleh hukum dasar, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga supremasi konstitusi.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: Prinsip Kekhususan

Asas kedua, Lex Specialis Derogat Legi Generali, berarti "hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum". Prinsip ini digunakan ketika terdapat dua peraturan yang sama tingkatannya dalam hierarki, namun satu peraturan mengatur hal-hal secara umum (lex generalis), sementara peraturan lainnya mengatur hal yang sama secara lebih spesifik dan terperinci (lex specialis). Dalam situasi konflik seperti ini, peraturan yang lebih khusus harus diutamakan.

Rasionalitas di Balik Asas Kekhususan

Logika di balik asas ini adalah bahwa pembentuk undang-undang diasumsikan memiliki maksud tertentu ketika menciptakan aturan yang lebih spesifik. Aturan khusus tersebut dibuat karena ada pertimbangan bahwa ketentuan umum tidak cukup memadai untuk mengatur suatu bidang atau situasi yang memiliki karakteristik unik. Aturan khusus dianggap lebih mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menangani subjek tertentu secara lebih mendalam, adil, dan efektif. Oleh karena itu, mengabaikan aturan khusus dan kembali ke aturan umum akan mencederai maksud dan tujuan dari pembentukan aturan khusus itu sendiri.

Identifikasi Lex Specialis dan Lex Generali

Menentukan mana aturan yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus tidak selalu mudah. Namun, beberapa kriteria dapat digunakan sebagai panduan:

• Subjek Hukum: Aturan khusus biasanya mengatur subjek hukum yang lebih terbatas. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lebih khusus daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena KUHD mengatur subjek pedagang dan perbuatan dagang secara spesifik.
• Objek Hukum: Aturan khusus mengatur objek yang lebih spesifik. Misalnya, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan secara khusus mengatur jaminan atas tanah, sedangkan KUHPerdata mengatur jaminan secara umum.
• Lingkup Materi: Aturan khusus mencakup materi yang lebih detail dan terperinci untuk suatu bidang. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengatur secara rinci delik korupsi, pembuktiannya, dan hukum acaranya.

Contoh Penerapan dalam Praktik

Penerapan asas lex specialis sangat sering ditemukan dalam praktik peradilan. Beberapa contoh klasik meliputi:

• Hukum Pidana: Dalam kasus korupsi, jaksa akan menggunakan Undang-Undang Tipikor, bukan hanya pasal-pasal penggelapan dalam KUHP. Prosedur penangkapan, penahanan, hingga pembuktian akan mengikuti hukum acara yang diatur dalam UU Tipikor, yang mungkin menyimpang dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
• Hukum Perbankan: Sengketa yang timbul dari produk perbankan syariah akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bukan hanya mengacu pada ketentuan umum tentang perjanjian dalam KUHPerdata.
• Hukum Ketenagakerjaan: Meskipun ada KUHPerdata yang mengatur perjanjian kerja secara umum, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan dan mekanisme yang lebih khusus bagi pekerja, seperti upah minimum, pesangon, dan penyelesaian perselisihan industrial. Ketentuan khusus inilah yang harus didahulukan.

Penerapan asas lex specialis menunjukkan adanya pengakuan bahwa "satu ukuran tidak cocok untuk semua". Ia memungkinkan hukum untuk menjadi lebih adaptif, presisi, dan responsif terhadap kekhasan berbagai sektor kehidupan.

3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: Prinsip Waktu

Pilar ketiga adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang berarti "hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama". Asas ini berlaku ketika terdapat dua peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama, namun diterbitkan pada waktu yang berbeda. Dalam kondisi ini, peraturan yang paling baru (posterior) dianggap mencabut atau mengesampingkan keberlakuan peraturan yang lama (priori).

Alasan Pemberlakuan Asas Lex Posterior

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum haruslah dinamis dan mencerminkan perkembangan serta kebutuhan masyarakat terkini. Pembentuk undang-undang, sebagai representasi kedaulatan rakyat, dianggap memiliki pemahaman yang lebih relevan tentang kondisi saat ini dibandingkan dengan para pendahulunya. Dengan demikian, produk hukum yang lebih baru diasumsikan memuat kebijakan yang lebih sesuai dengan zaman. Memberlakukan peraturan lama yang sudah tidak relevan akan menghambat kemajuan dan menciptakan ketidakadilan.

Syarat-syarat Penerapan Asas

Agar asas lex posterior dapat diterapkan, beberapa syarat harus terpenuhi:

1. Tingkat Hierarki yang Setara: Kedua peraturan yang berkonflik harus berada pada level yang sama. Asas ini berlaku untuk konflik antara UU dengan UU, PP dengan PP, atau Perda dengan Perda. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa PP yang baru dapat mengesampingkan UU yang lama, karena asas lex superiori akan berlaku.
2. Materi yang Diatur Sama: Kedua peraturan harus mengatur objek atau subjek hukum yang sama atau tumpang tindih. Jika materinya sama sekali berbeda, maka tidak ada konflik dan keduanya dapat berlaku secara bersamaan.

Mekanisme Pencabutan: Ekspres dan Implisit

Pencabutan peraturan lama oleh peraturan baru dapat terjadi melalui dua cara:

• Pencabutan Tegas (Ekspres): Ini adalah cara yang paling ideal dan menciptakan kepastian hukum tertinggi. Dalam peraturan yang baru, biasanya pada bagian ketentuan penutup, disebutkan secara eksplisit bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor ... tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."
• Pencabutan Diam-diam (Implisit): Hal ini terjadi ketika peraturan baru tidak secara tegas mencabut peraturan lama, namun substansi atau materi muatannya secara jelas bertentangan. Dalam kasus ini, norma-norma dalam peraturan baru secara otomatis menggantikan norma-norma yang bertentangan dalam peraturan lama, meskipun peraturan lama tersebut tidak dicabut secara formal. Hakim atau penafsir hukumlah yang harus menentukan sejauh mana pertentangan itu terjadi.

Asas lex posterior adalah motor pembaruan hukum. Ia memastikan bahwa sistem hukum tidak menjadi fosil yang kaku, melainkan sebuah organisme hidup yang terus beradaptasi dengan denyut nadi perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi.

4. Interaksi Kompleks dan Pengecualian Antar Asas

Meskipun ketiga asas preferensi hukum tampak sederhana jika dilihat secara terpisah, realitas hukum seringkali menghadirkan situasi yang jauh lebih kompleks. Konflik norma tidak selalu terjadi antara dua asas, tetapi bisa melibatkan persilangan ketiganya. Di sinilah keahlian interpretasi hukum seorang hakim diuji untuk menemukan solusi yang paling adil dan konsisten.

Konflik Antara Lex Specialis dan Lex Posterior

Ini adalah salah satu area perdebatan teoretis yang paling menarik. Apa yang terjadi jika sebuah hukum yang bersifat umum tetapi baru (lex posterior generalis) bertentangan dengan hukum yang bersifat khusus tetapi lama (lex priori specialis)?

Pandangan mayoritas dalam doktrin hukum menyatakan adagium: Lex specialis derogat legi generali, etiam si generalis sit posterior (hukum khusus mengesampingkan hukum umum, bahkan jika hukum umum itu lebih baru). Logikanya adalah, jika pembentuk undang-undang bermaksud untuk mencabut hukum yang khusus, mereka seharusnya melakukannya secara eksplisit dalam hukum umum yang baru. Ketiadaan pencabutan eksplisit mengindikasikan bahwa hukum khusus tersebut sengaja dipertahankan sebagai pengecualian dari hukum umum yang baru.

Namun, pandangan ini tidak bersifat absolut. Terdapat pandangan lain yang berpendapat bahwa jika hukum umum yang baru secara jelas dan tegas dimaksudkan untuk mencakup semua aspek, termasuk yang sebelumnya diatur secara khusus, maka asas lex posterior dapat mengalahkan lex specialis. Penafsiran ini sangat bergantung pada analisis niat (intent) dari pembentuk undang-undang, yang bisa dilihat dari risalah rapat, naskah akademik, dan penjelasan umum dari peraturan tersebut.

Keutamaan Mutlak Asas Lex Superiori

Di antara ketiga asas, lex superiori memiliki posisi yang paling kuat dan hampir tidak dapat diganggu gugat. Sebuah peraturan yang lebih rendah, tidak peduli seberapa baru atau seberapa khusus pun ia, tidak akan pernah bisa mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. Sebuah Peraturan Menteri yang baru dan sangat spesifik tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang yang lama dan bersifat umum. Dalam setiap konflik yang melibatkan perbedaan hierarki, asas lex superiori akan selalu menjadi pemenangnya. Ini adalah pilar utama yang menjaga integritas dan tatanan sistem hukum.

Skenario Kombinasi

Mari kita lihat beberapa skenario untuk memahami interaksi ini:

• Lex Posterior Specialis vs. Lex Priori Generali: Ini adalah kombinasi yang paling mudah diselesaikan. Sebuah hukum yang baru (posterior) dan khusus (specialis) sudah pasti akan mengesampingkan hukum yang lama (priori) dan umum (generalis). Ia unggul dari dua sisi.
• UU Khusus Lama vs. UU Umum Baru: Sesuai adagium yang dibahas sebelumnya, UU Khusus yang lama kemungkinan besar akan tetap berlaku, kecuali jika UU Umum yang baru secara eksplisit atau dengan niat yang sangat jelas dimaksudkan untuk mencabutnya.
• Perppu Baru vs. UU Lama: Karena Perppu setingkat dengan UU, maka asas lex posterior berlaku. Perppu yang baru akan mengesampingkan UU lama yang mengatur materi yang sama, setidaknya sampai Perppu tersebut disetujui atau ditolak oleh DPR.

5. Relevansi Asas Preferensi untuk Kepastian dan Penegakan Hukum

Asas-asas preferensi hukum bukan hanya untuk perdebatan di ruang kuliah. Mereka adalah alat kerja sehari-hari bagi seluruh aktor dalam sistem hukum dan memiliki implikasi langsung terhadap penegakan serta kepastian hukum di masyarakat.

Bagi Hakim

Hakim adalah pengguna utama asas-asas ini. Ketika dihadapkan pada dalil para pihak yang masing-masing menggunakan peraturan yang berbeda, hakim harus melakukan penafsiran hukum (rechtsvinding). Pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam sebuah putusan seringkali berisi analisis mendalam tentang mengapa satu peraturan lebih diutamakan daripada yang lain berdasarkan asas lex superiori, lex specialis, atau lex posterior. Kemampuan hakim dalam menerapkan asas-asas ini secara tepat dan konsisten sangat menentukan kualitas putusan dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Bagi Pembentuk Peraturan

Para legislator di DPR dan pemerintah harus senantiasa sadar akan keberadaan asas-asas ini saat merancang peraturan baru. Praktik legislasi yang baik (good legislative practice) menuntut mereka untuk:

• Memastikan peraturan baru tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (prinsip lex superiori).
• Menyertakan klausul pencabutan yang jelas dan tegas untuk menghindari ambiguitas saat memberlakukan peraturan baru yang menggantikan yang lama (prinsip lex posterior).
• Memperjelas hubungan antara peraturan baru yang bersifat umum dengan peraturan khusus yang sudah ada untuk menghindari konflik penafsiran di kemudian hari (prinsip lex specialis).

Bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum

Bagi pengacara, notaris, konsultan hukum, dan masyarakat umum, pemahaman atas asas preferensi hukum memberikan kemampuan untuk memprediksi hasil dari suatu sengketa hukum. Ini adalah inti dari kepastian hukum. Seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan lebih pasti jika ia tahu aturan mana yang akan diterapkan oleh pengadilan. Tanpa asas-asas ini, hukum menjadi arena yang tidak terduga, di mana setiap orang bisa memilih aturan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan publik pada sistem hukum itu sendiri.

Kesimpulan: Penjaga Koherensi Sistem Hukum

Asas preferensi hukum—Lex Superiori, Lex Specialis, dan Lex Posterior—adalah pilar-pilar tak terlihat yang menopang bangunan sistem hukum agar tetap kokoh, logis, dan koheren. Mereka bukanlah formula matematis yang kaku, melainkan prinsip-prinsip penuntun yang membutuhkan penalaran dan interpretasi yang cermat. Asas lex superiori menjaga tatanan hierarkis dan supremasi konstitusi. Asas lex specialis memungkinkan hukum untuk memberikan perlakuan yang adil dan presisi terhadap situasi-situasi unik. Sementara itu, asas lex posterior memastikan bahwa hukum senantiasa relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam lanskap hukum yang dipenuhi ribuan peraturan yang saling bersinggungan, penguasaan atas asas-asas ini menjadi kompetensi wajib bagi siapa saja yang ingin memahami dan berinteraksi dengan dunia hukum. Mereka adalah kompas yang memandu kita melewati labirin peraturan, memastikan bahwa di tengah keragaman norma, tujuan utama hukum—yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian—dapat senantiasa tercapai.