Ilustrasi: Prinsip hukum dan keadilan
Dalam ranah hukum pidana, prinsip dasar yang sering kali dijunjung tinggi adalah nullum delictum sine lege, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mendahuluinya. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, dan ia merupakan penjaga gerbang terhadap kesewenang-wenangan negara dalam menghukum warganya. Namun, dalam beberapa situasi yang kompleks, muncul konsep asas retroaktif dalam hukum pidana, sebuah konsep yang memicu perdebatan sengit mengenai keseimbangan antara keadilan dan hak asasi manusia.
Asas retroaktif, atau sering juga disebut asas berlaku surut, merujuk pada penerapan hukum baru terhadap perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang baru tersebut berlaku. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti seseorang dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang baru diundangkan, meskipun perbuatan yang dituduhkan telah dilakukannya pada saat undang-undang tersebut belum ada atau belum berlaku.
Penerapan asas retroaktif ini secara umum ditolak dalam hukum pidana modern karena secara fundamental melanggar asas legalitas yang telah disebutkan sebelumnya. Jika seseorang dihukum berdasarkan undang-undang yang belum ada pada saat ia berbuat, maka ia seolah-olah dihukum atas sesuatu yang pada saat itu tidak dilarang atau tidak dianggap sebagai tindak pidana. Ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengikis rasa aman warga negara dari potensi tindakan represif negara.
Meskipun demikian, pengecualian terhadap larangan asas retroaktif ini kerap kali muncul, terutama dalam konteks penegakan hukum internasional yang bersifat luar biasa. Beberapa keadaan yang memungkinkan penerapan asas retroaktif meliputi:
Penerapan asas retroaktif, bahkan dalam situasi-situasi yang ekstrem, selalu menimbulkan perdebatan yang tajam. Para pendukungnya berargumen bahwa dalam kasus kejahatan yang sangat mengerikan, seperti genosida atau kejahatan perang, keadilan bagi korban harus didahulukan di atas kepatuhan kaku terhadap asas legalitas. Mereka berkeyakinan bahwa ada nilai-nilai moral universal yang melampaui peraturan perundang-undangan tertulis, dan pelaku kejahatan berat semacam itu harus dimintai pertanggungjawaban.
Di sisi lain, para penentang asas retroaktif menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak individu. Mereka khawatir bahwa pembukaan celah untuk asas retroaktif dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk menargetkan lawan politik atau memberlakukan kebijakan yang tidak adil. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dapat merusak fondasi negara hukum yang demokratis.
Implikasi dari penerapan asas retroaktif juga mencakup tantangan dalam pembuktian. Menemukan bukti yang memadai untuk suatu perbuatan yang terjadi di masa lalu, sebelum mekanisme pengumpulan bukti modern tersedia, bisa menjadi sangat sulit. Selain itu, penerapan asas ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi mereka yang dituduh, terutama jika mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka kelak akan dianggap sebagai tindak pidana.
Dalam hukum pidana nasional Indonesia, asas legalitas merupakan asas yang fundamental dan tidak dapat dikesampingkan. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali apabila ada aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan." Namun, dalam beberapa yurisprudensi atau penafsiran, khususnya terkait hukum internasional, diskusi mengenai kemungkinan pengecualian dalam konteks yang sangat terbatas mungkin muncul, meski tetap dalam bingkai pertimbangan yang sangat hati-hati.
Kesimpulannya, asas retroaktif dalam hukum pidana adalah konsep yang penuh tantangan dan kontroversi. Meskipun dalam kasus-kasus luar biasa, terutama yang berkaitan dengan kejahatan internasional yang keji, penerapannya mungkin dianggap perlu demi tercapainya keadilan, ia harus selalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keadilan tidak mengorbankan prinsip dasar negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.