Simbol integrasi nilai luhur dalam pembangunan ekonomi.
Pancasilanomics adalah sebuah konsep filosofis dan kerangka berpikir ekonomi yang berakar kuat pada lima sila dalam Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Ini bukan sekadar teori ekonomi konvensional, melainkan sebuah pendekatan holistik yang berusaha menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi (efisiensi) dengan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Konsep ini menolak dikotomi ekstrem antara pasar bebas tanpa batas (kapitalisme murni) dan kontrol negara yang totaliter (sosialisme murni), menawarkan jalan tengah yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan.
Inti dari Pancasilanomics adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi harus mampu mengangkat harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok elit.
Setiap sila dalam Pancasila memberikan dimensi spesifik yang harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan ekonomi:
Kritik utama terhadap model ekonomi global sering kali berfokus pada tingginya tingkat ketimpangan. Di sinilah Pancasilanomics menawarkan solusi dengan menekankan pada Sila kelima. Ini berarti negara memiliki tanggung jawab aktif untuk mengatur pasar agar terjadi distribusi kekayaan yang lebih adil. Implementasinya bisa berupa penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, penetapan pajak progresif yang efektif, dan subsidi silang untuk daerah tertinggal.
Pendekatan ini menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukan hanya tentang membantu usaha kecil, tetapi tentang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya objek yang dieksploitasi oleh mesin pertumbuhan. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang pro-rakyat dalam sektor-sektor strategis, seperti energi, pangan, dan sumber daya alam, sesuai amanat konstitusi.
Menerapkan Pancasilanomics di tengah arus globalisasi dan dominasi pasar bebas internasional bukanlah tanpa tantangan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga integritas filosofis ini ketika berinteraksi dengan sistem ekonomi global yang sering kali pragmatis dan fokus pada keuntungan jangka pendek. Diperlukan regulasi yang kuat untuk melindungi industri domestik yang berbasis nilai, sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat.
Selanjutnya, reformasi di bidang birokrasi dan budaya kerja juga sangat krusial. Jika prinsip musyawarah (Sila keempat) tidak diterapkan dalam tata kelola perusahaan atau instansi pemerintah, maka semangat Pancasilanomics hanya akan menjadi slogan. Dibutuhkan integritas kolektif untuk memastikan bahwa keputusan ekonomi, dari tingkat desa hingga kementerian, selalu merujuk pada cita-cita luhur Indonesia.
Pancasilanomics adalah ideologi ekonomi yang relevan dan adaptif. Ia berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan bahwa roda perekonomian Indonesia berputar tidak hanya untuk mencapai Gross Domestic Product (GDP) yang tinggi, tetapi juga untuk mencapai Gross National Happiness (GNH) yang merata dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan etika, keadilan sosial, dan semangat kebangsaan dalam setiap transaksi dan kebijakan, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berkarakter.