Arisan, yang secara tradisional merupakan kegiatan kumpul-kumpul sosial berbasis gotong royong untuk mengumpulkan dana bersama, kini telah bermetamorfosis menjadi fenomena digital yang dikenal sebagai arisan online. Kemudahan akses melalui media sosial dan aplikasi pesan instan membuat metode pengumpulan dana ini menjamur di tengah masyarakat urban maupun rural. Dalam konteks modern, arisan online menawarkan fleksibilitas waktu dan lokasi, memungkinkan partisipasi dari berbagai kalangan tanpa terikat pertemuan fisik.
Namun, seiring dengan kepopulerannya, arisan online juga membawa risiko yang signifikan. Karena sifatnya yang seringkali informal dan tidak terstruktur secara hukum seperti lembaga keuangan resmi, banyak arisan online yang berakhir dengan penipuan (fraud). Dana yang terkumpul raib dibawa kabur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan kerugian besar bagi para peserta yang menaruh kepercayaan. Kasus-kasus penipuan ini menyoroti perlunya kerangka pengawasan yang lebih ketat.
Ilustrasi pengawasan dan struktur keuangan.
Pertanyaan krusial yang sering muncul adalah: Apakah arisan online berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Secara fundamental, OJK bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Kegiatan arisan, terutama yang bersifat murni informal antar anggota komunitas, umumnya tidak secara langsung dikategorikan sebagai kegiatan usaha jasa keuangan yang memerlukan izin OJK.
Namun, situasinya berubah drastis ketika platform penyelenggara arisan online mulai beroperasi secara masif dan mengumpulkan dana dari publik dalam skala besar, atau ketika praktik tersebut mulai menyerupai penghimpunan dana masyarakat (PFM) ilegal yang tidak memiliki izin. Dalam skenario inilah, OJK, bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Sektor Pendanaan (Satgas Waspada Investasi), memiliki mandat untuk turun tangan.
Tujuan utama intervensi OJK bukan untuk mengatur mekanisme arisan itu sendiri, melainkan untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong atau skema Ponzi yang seringkali menyamarkan diri sebagai arisan online. Jika suatu entitas menawarkan imbal hasil pasti dalam jangka waktu pendek melalui sistem pengumpulan dana yang menyerupai investasi, dan beroperasi tanpa izin dari OJK, maka entitas tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi ilegal.
Penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan mendasar antara arisan online yang sah secara sosial dan praktik yang berpotensi ilegal dan diawasi OJK.
Jika Anda diundang untuk bergabung dalam arisan online yang memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank, atau mewajibkan Anda merekrut anggota baru untuk mendapatkan keuntungan, Anda harus segera waspada. Cek legalitas platform atau penyelenggara melalui situs resmi OJK atau menghubungi layanan konsumen mereka. Prinsip dasar yang harus diingat adalah: jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dalam dunia keuangan, kemungkinan besar itu adalah jebakan. Pengawasan OJK berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir untuk mencegah kerugian finansial yang meluas akibat janji palsu.