Hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan. Agar hukum pidana dapat dilaksanakan secara efektif dan adil, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai asas-asas berlakunya. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dalam memahami ruang lingkup dan batasan penerapan hukum pidana. Tanpa landasan asas yang kuat, penerapan hukum pidana dapat menimbulkan ketidakpastian, kesewenang-wenangan, bahkan ketidakadilan.
Asas legalitas adalah pilar utama dalam hukum pidana modern. Frasa Latin "nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali" secara harfiah berarti "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang pidana yang mendahuluinya". Asas ini mengandung dua unsur penting:
Asas legalitas sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Masyarakat berhak mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Asas teritorial mengatur bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Wilayah negara mencakup daratan, perairan teritorial, dan udara di atasnya.
Contoh penerapannya adalah jika seorang warga negara asing melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia, maka ia akan dikenakan hukum pidana Indonesia. Asas ini penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakatnya dari tindak kejahatan yang dilakukan di dalam batas wilayahnya.
Asas personalitas, atau dikenal juga sebagai asas aktif, menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya, di mana pun perbuatan pidana itu dilakukan. Artinya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia, meskipun ia juga dapat dikenakan hukum negara tempat ia berbuat pidana.
Asas ini penting untuk memastikan bahwa warga negara tetap tunduk pada hukum negaranya dan tidak dapat lepas dari tanggung jawab pidana hanya karena berada di luar wilayah negara.
Asas ekstrateritorial merupakan perluasan dari asas personalitas, di mana hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan di luar wilayah negaranya, tetapi dampaknya merugikan kepentingan negara tersebut atau warga negaranya, atau merupakan kejahatan internasional.
Terdapat dua macam penerapan asas ekstrateritorial:
Asas ini seringkali memerlukan kerja sama internasional, seperti ekstradisi, untuk membawa pelaku ke pengadilan di negara yang berhak mengadili.
Asas universalitas mengatur bahwa hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan internasional atau kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa memandang kebangsaan pelaku maupun tempat terjadinya kejahatan. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini meliputi genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia.
Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut sangat serius sehingga dapat diadili oleh negara manapun di dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional yang menekankan tanggung jawab universal untuk memerangi kejahatan yang mengerikan tersebut.
Memahami asas-asas berlakunya hukum pidana adalah kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan dapat dipercaya. Asas legalitas, teritorial, personalitas, ekstrateritorial, dan universalitas bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, menjaga kedaulatan negara, serta melindungi kepentingan nasional dan kemanusiaan. Penerapan yang tepat dari asas-asas ini akan terus memperkuat fondasi masyarakat yang tertib dan berkeadilan.