Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Hukum perdata menjadi fondasi penting dalam tatanan kehidupan sosial, mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam berbagai aspek, mulai dari perkawinan, warisan, hingga perjanjian jual beli. Agar tatanan hukum perdata berjalan lancar dan adil, diperlukan asas-asas dasar yang menjadi pedoman dalam penerapannya. Asas-asas ini bukan sekadar teori, melainkan prinsip fundamental yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
Asas ini merupakan pilar utama dalam hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, serta menentukan isi perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini berarti para pihak memiliki otonomi untuk mengatur sendiri hubungan hukum mereka melalui perjanjian.
Budi ingin menjual mobilnya kepada Ani. Budi dan Ani bebas untuk menetapkan harga mobil, cara pembayaran (tunai atau cicilan), serta kapan mobil akan diserahkan. Mereka juga bebas untuk menambah atau mengurangi syarat-syarat lain dalam perjanjian jual beli tersebut, misalnya kesepakatan tentang perbaikan mobil sebelum diserahkan. Selama kesepakatan mereka tidak melanggar hukum (misalnya kesepakatan menjual barang ilegal) atau norma kesusilaan, perjanjian tersebut sah berlaku.
Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian pada umumnya lahir sejak detik tercapainya kesepakatan (konsensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian, tanpa memerlukan bentuk formal tertentu. Artinya, hanya dengan adanya persetujuan bersama, suatu perjanjian sudah dianggap sah dan mengikat, meskipun belum ada bentuk tertulis. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa jenis perjanjian yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam bentuk tertentu agar sah (misalnya perjanjian jual beli tanah yang memerlukan akta notaris).
Sarah berjanji kepada Rian untuk menjual bukunya seharga Rp 50.000. Ketika Rian menyetujui tawaran tersebut, maka terlahirlah perjanjian jual beli, meskipun mereka belum berjabat tangan atau membuat kuitansi. Perjanjian ini sudah mengikat, dan Sarah wajib menyerahkan buku, sementara Rian wajib membayar.
Asas ini merupakan kelanjutan dari asas konsensualisme. Pacta sunt servanda berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi atau dipaksa untuk memenuhi prestasinya.
Sebuah perusahaan menyewa gedung kantor dari pemilik gedung selama 5 tahun. Perjanjian sewa menyewa tersebut mengikat kedua belah pihak. Perusahaan wajib membayar sewa tepat waktu, dan pemilik gedung wajib memastikan gedung layak pakai selama masa sewa. Jika salah satu pihak melanggar, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.
Asas itikad baik menekankan bahwa para pihak dalam melakukan tindakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian, harus bertindak jujur, terbuka, dan adil. Itikad baik ini harus ada sejak awal proses pembentukan perjanjian hingga pelaksanaannya. Pelaksanaan perjanjian tidak boleh dilakukan dengan maksud menipu atau merugikan pihak lain secara tidak semestinya.
Ketika sebuah toko furnitur menjual sofa, mereka wajib memberikan informasi yang benar mengenai kualitas bahan, kekuatan rangka, dan garansi produk. Jika ada cacat tersembunyi yang disengaja ditutupi oleh penjual, maka itu bertentangan dengan asas itikad baik. Pembeli berhak menuntut pertanggungjawaban.
Asas kepribadian menyatakan bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai tindakan pribadinya dan membawa akibat hukum bagi dirinya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum tidak dapat begitu saja dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan atau ketentuan undang-undang.
Misalnya, utang piutang. Hutang yang dibuat oleh seseorang adalah tanggung jawab pribadinya. Jika orang tersebut meninggal dunia, kewajiban hutangnya akan dilunasi dari harta warisannya. Namun, ahli waris tidak serta merta otomatis berhutang, kecuali jika mereka menerima warisan yang nilainya lebih besar dari hutang tersebut atau ada perjanjian khusus.
Asas-asas hukum perdata ini menjadi kerangka kerja yang fundamental dalam mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, itikad baik, dan kepribadian, diharapkan tercipta kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan hukum perdata. Penerapan asas-asas ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari.