Hukum pertanahan merupakan salah satu cabang hukum yang fundamental dalam sebuah negara, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan kepemilikan atas tanah. Tanah bukan sekadar objek materiil, melainkan memiliki nilai strategis dan historis yang mendalam, seringkali dikaitkan dengan identitas, kesejahteraan, bahkan kedaulatan. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam penguasaan tanah, hukum pertanahan dibangun di atas serangkaian asas-asas yang menjadi pedoman utama. Memahami asas-asas ini sangat krusial bagi siapa pun yang berinteraksi dengan tanah, baik sebagai individu, badan hukum, maupun pemerintah.
Salah satu asas yang paling mendasar dan revolusioner dalam hukum pertanahan modern, khususnya di Indonesia, adalah asas fungsi sosial tanah. Asas ini menekankan bahwa kepemilikan tanah tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanah harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bersama, mencegah penelantaran, dan menghindari spekulasi yang merugikan.
Konsep fungsi sosial ini termanifestasi dalam berbagai ketentuan, seperti kewajiban untuk menggarap tanah, larangan memiliki tanah melebihi batas yang wajar, serta upaya pemerintah untuk mendistribusikan tanah kepada mereka yang membutuhkan melalui program redistribusi tanah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanah berkontribusi positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa, bukan menjadi objek monopoli atau penimbunan.
Asas ini menegaskan bahwa negara memiliki hak penguasaan tertinggi atas seluruh sumber daya alam, termasuk tanah, yang berada di dalam wilayah kedaulatannya. Hak penguasaan negara ini bukan berarti negara boleh semena-mena menguasai tanah milik rakyat, melainkan sebagai wujud dari kewajiban negara untuk mengatur, mengelola, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan asas ini, negara berhak untuk memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum, serta menarik kembali hak tersebut jika tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau kepentingan umum. Negara juga berhak menetapkan peraturan mengenai penggunaan tanah, tata ruang, dan konservasi sumber daya tanah. Ini adalah pondasi penting untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan tanah bagi generasi mendatang.
Asas pendaftaran tanah merupakan prinsip yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Melalui sistem pendaftaran tanah, setiap bidang tanah dicatat secara resmi dalam daftar yang dikelola oleh instansi yang berwenang, biasanya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendaftaran ini mencakup data fisik bidang tanah (luas, batas, lokasi) dan data yuridis (hak atas tanah, pemegang hak, serta segala peralihan atau beban yang ada).
Manfaat dari asas pendaftaran tanah sangatlah luas. Pertama, ia memberikan bukti kepemilikan yang kuat (hak yang didaftar bersifat mengikat dan memberikan perlindungan hukum yang kuat). Kedua, ia meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan karena data yang jelas dan transparan. Ketiga, ia memfasilitasi transaksi tanah yang aman dan efisien, seperti jual beli, hibah, atau pembebanan hak tanggungan. Sistem ini menciptakan tatanan pertanahan yang tertib dan teratur.
Hukum pertanahan harus diterapkan tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Asas non-diskriminasi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan memiliki hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ini berarti bahwa tidak boleh ada kebijakan atau praktik yang secara sengaja membatasi hak seseorang atas tanah hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi nilai fundamental dalam sistem hukum.
Meskipun ada beberapa pengecualian yang terkait dengan privasi atau kepentingan negara, prinsip keterbukaan informasi dalam hukum pertanahan sangat dianjurkan. Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi yang relevan mengenai status tanah, rencana tata ruang, dan kebijakan pertanahan yang berlaku.
Keterbukaan ini mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Data pertanahan yang dapat diakses secara umum (tentu dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi) dapat mencegah praktik korupsi dan kolusi dalam urusan pertanahan.
Asas-asas hukum pertanahan yang diuraikan di atas menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pengelolaan tanah yang adil, tertib, dan berkeadilan. Asas fungsi sosial menekankan tanggung jawab pemilik tanah terhadap masyarakat, sementara asas kedaulatan negara memastikan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan publik. Asas pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum, dan asas non-diskriminasi serta keterbukaan informasi menegakkan prinsip keadilan dan partisipasi. Dengan pemahaman yang baik terhadap asas-asas ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka terkait tanah, serta berkontribusi dalam terwujudnya tata kelola pertanahan yang lebih baik di masa depan.