Hukum pidana, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, seringkali terasa abstrak bagi masyarakat awam. Namun, pemahaman mendasar mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana adalah krusial agar setiap individu dapat memahami hak dan kewajibannya serta batasan-batasan perilaku yang diatur oleh negara. Artikel ini akan mengupas tuntas asas-asas tersebut dari sudut pandang orang biasa, tanpa jargon hukum yang rumit.
Secara sederhana, asas berlakunya hukum pidana adalah prinsip-prinsip yang menentukan kapan dan di mana sebuah peraturan pidana dapat diterapkan. Bayangkan sebuah aturan permainan. Aturan itu hanya berlaku ketika permainan sedang berlangsung dan di arena permainan yang ditentukan. Begitu pula hukum pidana, ia tidak berlaku secara sembarangan, melainkan terikat oleh ruang, waktu, dan orang yang terlibat.
Bagi masyarakat, ini berarti bahwa tidak semua tindakan yang tidak disukai oleh orang lain akan serta merta dapat dihukum pidana. Ada mekanisme dan prinsip yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini adalah bentuk perlindungan agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan hak individu tetap terjaga.
Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa mengelompokkan asas berlakunya hukum pidana menjadi beberapa kategori utama:
Ini adalah asas paling fundamental dalam hukum pidana. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang telah mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Sederhananya, jika suatu perbuatan belum diatur secara tegas oleh undang-undang sebagai tindak pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dihukum pidana. Konsekuensinya, hukuman juga hanya bisa dijatuhkan jika ada undang-undang yang menentukan sanksi pidananya. Ini melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan dengan memastikan bahwa mereka tahu apa saja yang dilarang dan konsekuensinya sebelum melakukan sesuatu.
Bagi orang awam, ini berarti kita memiliki kepastian hukum. Kita bisa mengetahui batasan-batasan yang ada berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dipublikasikan. Kita tidak bisa dihukum atas sesuatu yang baru saja "dibuat-buat" aturan pidananya setelah kita melakukannya.
Asas ini berkaitan dengan kapan suatu peraturan pidana mulai berlaku dan kapan ia berhenti berlaku. Umumnya, peraturan pidana berlaku surut ke depan, artinya ia hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Ini adalah perluasan dari asas legalitas. Tidak ada hukuman pidana bagi perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana yang mengaturnya ada.
Bagi masyarakat, ini berarti kita tidak bisa dihukum berdasarkan peraturan yang belum ada saat kita melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya, jika suatu undang-undang pidana dicabut atau diubah menjadi lebih ringan, maka berlaku asas lex mitior, yaitu hakim akan menerapkan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Asas ini menentukan di wilayah mana suatu peraturan pidana berlaku. Secara umum, hukum pidana suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara tersebut, termasuk daratan, perairan teritorial, dan udara di atasnya. Namun, dalam praktiknya, asas ini juga berkembang menjadi konsep teritorial objektif dan subjektif, serta nasional aktif dan pasif, yang memperluas cakupan penerapan hukum pidana bahkan untuk perbuatan yang terjadi di luar negeri namun memiliki dampak di dalam negeri, atau melibatkan warga negara sendiri.
Bagi orang biasa, ini berarti bahwa jika Anda melakukan tindak pidana di Indonesia, Anda akan tunduk pada hukum pidana Indonesia. Jika Anda adalah warga negara Indonesia dan melakukan tindak pidana di luar negeri, dalam kondisi tertentu, Anda mungkin masih bisa dituntut di Indonesia, tergantung pada jenis tindak pidananya dan adanya perjanjian antarnegara.
Asas ini menekankan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya, di mana pun mereka berada. Ini sering disebut asas nasional aktif. Misalnya, jika seorang warga negara melakukan kejahatan di negara lain, negara asal warga negara tersebut dapat menuntutnya berdasarkan hukum pidana nasionalnya. Ini bertujuan untuk mencegah warga negaranya menjadi "pelarian" dari hukum.
Bagi orang awam, ini memberikan rasa keadilan bahwa warga negara suatu negara tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun berada di luar yurisdiksi negaranya sendiri. Namun, dalam praktiknya, penegakan asas ini seringkali membutuhkan kerja sama internasional.
Asas ini mengizinkan suatu negara untuk memidanakan terhadap kejahatan terhadap kepentingan nasionalnya, meskipun kejahatan itu dilakukan di luar wilayah negaranya dan oleh bukan warga negaranya. Contohnya adalah pemalsuan mata uang negara atau pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan di luar negeri.
Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melindungi aset dan kedaulatannya, bahkan ketika ancaman datang dari luar wilayahnya. Keberadaan asas ini penting untuk menjaga stabilitas negara.
Ini adalah perluasan dari asas perlindungan, di mana suatu negara berhak memidanakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa kejahatan tersebut begitu serius sehingga menjadi perhatian seluruh komunitas internasional, terlepas dari di mana dan oleh siapa kejahatan itu dilakukan.
Bagi masyarakat, asas ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan global dan bahwa keadilan dapat ditegakkan atas tindakan-tindakan paling keji yang melanggar martabat manusia, bahkan jika terjadi di negara lain.
Memahami asas-asas berlakunya hukum pidana bukan berarti kita harus menjadi ahli hukum. Namun, pemahaman ini membekali kita dengan pengetahuan dasar tentang bagaimana sistem peradilan pidana bekerja. Ini membantu kita untuk:
Dengan demikian, hukum pidana bukan lagi sekadar seperangkat aturan yang menakutkan, melainkan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak setiap individu. Pengetahuan tentang asas-asas berlakunya hukum pidana adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berpengetahuan.