Asas Hukum Dagang: Fondasi Utama Dunia Bisnis & Perdagangan

Dunia perdagangan adalah sebuah ekosistem yang kompleks, dinamis, dan penuh dengan interaksi antar pelaku usaha. Dari transaksi sederhana di pasar tradisional hingga merger korporasi multinasional, semuanya membutuhkan sebuah landasan yang kokoh agar dapat berjalan dengan tertib, adil, dan efisien. Landasan ini adalah hukum dagang. Namun, hukum dagang bukanlah sekadar kumpulan pasal dan peraturan yang kaku. Di balik setiap undang-undang dan regulasi, terdapat jiwa, filosofi, dan prinsip-prinsip dasar yang menuntunnya. Inilah yang kita kenal sebagai asas hukum dagang.

Memahami asas-asas ini jauh lebih penting daripada sekadar menghafal pasal per pasal. Asas adalah kompas moral dan logika hukum yang memberikan arah bagi para pelaku bisnis, hakim, dan legislator dalam menavigasi kompleksitas dunia usaha. Ia adalah benang merah yang menghubungkan berbagai peraturan, memastikan bahwa semangat hukum—yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—tetap terjaga di tengah laju inovasi dan persaingan bisnis. Artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai asas fundamental yang menjadi pilar hukum dagang, menjelaskan makna, implikasi, serta relevansinya dalam praktik bisnis modern.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas kebebasan berkontrak adalah pilar utama dalam hukum perikatan, yang menjadi induk dari hukum dagang. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian apa pun yang mereka kehendaki, dengan siapa pun, serta menentukan sendiri isi, bentuk, dan syarat-syaratnya. Inti dari asas ini adalah pengakuan terhadap otonomi dan kehendak bebas individu dalam mengatur urusan keperdataan mereka, termasuk dalam kegiatan bisnis.

Makna dan Landasan Hukum

Landasan utama asas ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Frasa "berlaku sebagai undang-undang" memiliki makna yang sangat kuat. Ia menempatkan kesepakatan privat antara dua pihak pada level yang setara dengan produk legislatif, tentu saja hanya dalam lingkup hubungan mereka berdua. Artinya, para pihak terikat secara hukum untuk menaati isi kontrak yang telah mereka sepakati bersama, sama seperti mereka wajib menaati undang-undang negara.

Kebebasan ini mencakup beberapa aspek:

• Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian: Tidak ada yang bisa dipaksa untuk masuk ke dalam suatu kontrak.
• Kebebasan untuk memilih pihak: Pelaku usaha bebas memilih dengan siapa mereka ingin bertransaksi.
• Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian: Para pihak dapat merumuskan klausul-klausul yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka.
• Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian: Perjanjian bisa dibuat secara lisan, tertulis di bawah tangan, atau dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, kecuali undang-undang mensyaratkan bentuk tertentu.

Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak

Meskipun disebut "kebebasan", asas ini tidaklah bersifat absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor hukum untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Batasan ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Undang-undang: Sebuah kontrak tidak boleh berisi hal-hal yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, perjanjian untuk melakukan jual beli barang selundupan atau perjanjian kartel untuk menetapkan harga pasar adalah batal demi hukum karena melanggar undang-undang.
2. Ketertiban Umum (Public Order): Kontrak tidak boleh mengganggu tatanan dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Misalnya, perjanjian yang bertujuan untuk menipu negara dalam hal pajak atau perjanjian yang mengikat seseorang untuk tidak pernah menikah.
3. Kesusilaan (Good Morals): Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Contohnya adalah perjanjian untuk menyebarkan fitnah atau perjanjian jual beli organ tubuh manusia.

Dalam konteks bisnis modern, pembatasan ini juga berkembang. Munculnya undang-undang perlindungan konsumen, misalnya, membatasi kebebasan pelaku usaha besar untuk mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumen. Demikian pula, undang-undang persaingan usaha melarang perjanjian-perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas konsensualisme merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak pada dasarnya telah lahir dan mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) di antara para pihak. Prinsip ini menekankan bahwa kekuatan mengikat sebuah perjanjian terletak pada kesesuaian kehendak para pihak, bukan pada formalitas tertentu.

Lahirnya Perjanjian dari Kata Sepakat

Landasan asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana syarat pertama adalah "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Ini berarti, selama para pihak telah setuju mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu sudah ada dan sah. Misalnya, dalam jual beli, kesepakatan mengenai barang dan harga sudah cukup untuk melahirkan perjanjian jual beli, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Asas ini sangat penting bagi kelancaran lalu lintas perdagangan. Dunia bisnis bergerak dengan cepat. Transaksi seringkali terjadi melalui telepon, email, atau bahkan pesan singkat. Jika setiap perjanjian harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang rumit, maka efisiensi bisnis akan sangat terganggu. Asas konsensualisme memungkinkan pelaku usaha untuk bertindak cepat dan fleksibel, dengan keyakinan bahwa kesepakatan lisan atau digital mereka memiliki kekuatan hukum.

Pengecualian Asas Konsensualisme

Meskipun konsensus adalah aturan utamanya, undang-undang menetapkan beberapa pengecualian di mana kesepakatan saja tidak cukup. Pengecualian ini melahirkan jenis perjanjian lain:

• Perjanjian Formal (Formil): Ini adalah perjanjian yang keabsahannya disyaratkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertentu. Jika bentuk tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Contoh paling umum adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang harus dibuat dengan akta notaris, atau perjanjian hibah tanah yang harus dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Formalitas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan pihak ketiga, serta memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.
• Perjanjian Riil: Ini adalah perjanjian yang baru dianggap lahir setelah adanya penyerahan barang (levering) yang menjadi objek perjanjian. Kesepakatan saja belum cukup untuk melahirkan perjanjian. Contoh klasik adalah perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian penitipan baru ada ketika barangnya benar-benar sudah dititipkan, bukan hanya saat berjanji akan menitipkan.

Dalam praktik, meskipun suatu perjanjian secara hukum sah hanya dengan kata sepakat, para pelaku usaha bijaksana akan tetap menuangkannya dalam bentuk tertulis. Tujuannya bukan untuk keabsahan, melainkan untuk kepentingan pembuktian. Jika di kemudian hari terjadi sengketa, kontrak tertulis menjadi alat bukti yang paling kuat untuk menunjukkan apa yang sebenarnya telah disepakati oleh para pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda (Agreements Must Be Kept)

Asas Pacta Sunt Servanda adalah adagium dalam bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak. Jika para pihak bebas membuat perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, maka mereka juga memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Kekuatan Mengikat Sebuah Janji

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata adalah personifikasi dari asas ini. Perjanjian yang sah mengikat para pihak secara hukum. Ini berarti, para pihak tidak bisa secara sepihak membatalkan atau mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya. Hakim pun pada prinsipnya terikat pada isi kontrak yang dibuat para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi, kecuali jika kontrak tersebut melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Asas ini adalah fondasi dari kepercayaan (trust) dalam dunia bisnis. Tanpa pacta sunt servanda, setiap kontrak akan menjadi tidak berarti. Pelaku usaha tidak akan berani berinvestasi, memberikan kredit, atau melakukan transaksi jangka panjang jika tidak ada jaminan bahwa mitranya akan menepati janji. Seluruh sistem ekonomi modern dibangun di atas asumsi bahwa perjanjian akan dihormati dan dilaksanakan.

Konsekuensi Pelanggaran: Wanprestasi

Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, maka ia dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi bisa berupa:

• Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
• Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (kualitasnya buruk, tidak lengkap).
• Melaksanakan prestasi tetapi terlambat.
• Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut pemulihan secara hukum. Tuntutan yang bisa diajukan antara lain:

1. Pemenuhan Perjanjian: Memaksa pihak yang lalai untuk tetap melaksanakan kewajibannya.
2. Ganti Rugi: Meminta kompensasi atas kerugian yang diderita, yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.
3. Pembatalan Perjanjian: Meminta hakim untuk membatalkan kontrak, sehingga kedua belah pihak dikembalikan ke posisi semula sebelum kontrak dibuat.
4. Kombinasi: Seringkali, tuntutan yang diajukan adalah pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Kekuatan memaksa dari hukum inilah yang menjadi penjamin efektifnya asas pacta sunt servanda. Ancaman sanksi hukum mendorong para pihak untuk berpikir dua kali sebelum melanggar komitmen yang telah mereka buat.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith / Goede Trouw)

Jika pacta sunt servanda adalah tubuh dari sebuah kontrak, maka asas itikad baik adalah jiwanya. Asas ini menuntut agar pelaksanaan suatu perjanjian didasari oleh kejujuran, kepatutan, dan keadilan. Ia melarang para pihak untuk bertindak culas atau menyalahgunakan hak yang timbul dari kontrak untuk merugikan pihak lain.

Dua Wajah Itikad Baik

Landasan hukum asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Para ahli hukum membedakan itikad baik menjadi dua pengertian:

• Itikad Baik Subjektif: Merujuk pada sikap batin atau kejujuran seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya, ia tidak memiliki niat jahat, tidak tahu, dan tidak seharusnya tahu adanya cacat dalam perbuatannya. Contohnya, seseorang yang membeli barang dari penjual yang ia yakini sebagai pemilik sah, padahal barang itu curian. Pembeli ini dianggap beritikad baik secara subjektif.
• Itikad Baik Objektif: Merujuk pada standar perilaku yang layak, patut, dan adil dalam masyarakat. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan norma-norma kepatutan. Ini berarti, bahkan jika tidak tertulis dalam kontrak, para pihak tetap memiliki kewajiban untuk saling memberitahu, saling melindungi, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan di luar batas kewajaran.

Dalam konteks pelaksanaan kontrak, itikad baik objektif-lah yang lebih dominan. Asas ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menguji apakah perilaku para pihak dalam menjalankan kontrak sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Penerapan dalam Praktik Bisnis

Asas itikad baik memiliki fungsi yang luas, yaitu menambah dan membatasi hak dan kewajiban para pihak.

Contoh fungsi menambah: Dalam kontrak jual beli mesin industri, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, asas itikad baik menuntut penjual untuk memberikan petunjuk penggunaan yang wajar dan informasi mengenai perawatan dasar. Ini adalah kewajiban tambahan yang lahir dari kepatutan.

Contoh fungsi membatasi: Sebuah perusahaan penyewa gedung memiliki hak dalam kontrak untuk memutuskan aliran listrik jika penyewa telat membayar satu hari. Namun, jika penyewa adalah rumah sakit yang sedang merawat pasien kritis, penggunaan hak tersebut secara serta-merta dapat dianggap sebagai pelaksanaan kontrak yang beritikad buruk karena tidak mempertimbangkan dampak yang tidak proporsional.

Asas itikad baik memastikan bahwa hukum kontrak tidak menjadi alat bagi pihak yang kuat untuk menindas yang lemah melalui interpretasi harfiah pasal-pasal perjanjian. Ia membawa dimensi etika dan keadilan ke dalam hubungan kontraktual.

5. Asas Kepercayaan (Principle of Trust)

Asas kepercayaan adalah prinsip fundamental yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi. Perdagangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya rasa saling percaya antar para pelakunya. Hukum dagang hadir untuk membangun, memelihara, dan menegakkan kepercayaan tersebut melalui berbagai instrumen hukum.

Membangun Kepercayaan Melalui Hukum

Berbeda dengan asas lain yang seringkali tertuang dalam satu pasal spesifik, asas kepercayaan terwujud dalam berbagai mekanisme dan institusi hukum dagang. Tujuannya adalah mengurangi asimetri informasi dan memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang berinteraksi dengan suatu entitas bisnis.

Beberapa wujud penerapan asas kepercayaan antara lain:

• Pendaftaran Perusahaan: Kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan seperti PT atau CV dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia bertujuan agar publik (termasuk calon kreditur, pemasok, atau konsumen) dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai identitas, pengurus, modal, dan status hukum perusahaan tersebut.
• Peran Notaris dan PPAT: Dalam transaksi-transaksi penting, keterlibatan pejabat publik seperti notaris memberikan jaminan kebenaran identitas para pihak, tanggal transaksi, dan keabsahan kehendak mereka. Akta otentik yang mereka buat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, membangun kepercayaan yang tinggi.
• Lembaga Jaminan: Hukum jaminan seperti Hak Tanggungan, Fidusia, atau Gadai menyediakan mekanisme bagi kreditur untuk percaya kepada debitur. Dengan adanya agunan yang diikat secara hukum, risiko kreditur menurun, sehingga ia lebih percaya untuk memberikan pinjaman.
• Hukum Merek dan Paten: Perlindungan hak kekayaan intelektual membangun kepercayaan konsumen. Konsumen percaya bahwa produk dengan merek terkenal memiliki standar kualitas tertentu, dan hukum melindungi mereka dari produk tiruan yang menyesatkan.

Tanpa instrumen-instrumen hukum ini, setiap pelaku usaha harus melakukan investigasi mendalam (due diligence) terhadap setiap mitra bisnisnya, yang akan memakan biaya dan waktu sangat besar. Asas kepercayaan yang dilembagakan melalui hukum secara dramatis mengurangi biaya transaksi (transaction costs) dan melancarkan perputaran roda ekonomi.

6. Asas Kepatutan dan Keadilan (Propriety and Justice)

Asas ini berhubungan erat dengan asas itikad baik, namun lebih menekankan pada hasil akhir dari suatu hubungan hukum. Hukum tidak hanya bertujuan untuk kepastian (rule-following), tetapi juga untuk mencapai hasil yang adil dan patut. Dalam hukum dagang, asas ini seringkali menjadi katup pengaman untuk mencegah penerapan aturan secara kaku yang justru menimbulkan ketidakadilan.

Fleksibilitas untuk Keadilan

Asas ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi atau bahkan koreksi terhadap kontrak jika pelaksanaannya akan menghasilkan sesuatu yang sangat tidak patut. Salah satu manifestasi dari asas ini adalah doktrin rebus sic stantibus atau teori perubahan keadaan yang fundamental (hardship).

Doktrin ini menyatakan bahwa jika terjadi perubahan keadaan yang luar biasa dan tidak terduga setelah kontrak dibuat, yang menyebabkan pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan (oneros) bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat meminta negosiasi ulang atau bahkan pembatalan kontrak. Contohnya adalah pecahnya perang, bencana alam masif, atau krisis ekonomi global yang tidak dapat diprediksi, yang membuat biaya bahan baku melonjak ribuan persen dan membuat produsen tidak mungkin memenuhi kontrak harga tetap tanpa mengalami kebangkrutan.

Doktrin lain yang relevan adalah penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue influence). Suatu kontrak dapat dibatalkan jika terbukti salah satu pihak menyalahgunakan posisi dominannya, atau kelemahan pihak lain (seperti keadaan darurat, ketergantungan, atau kurangnya pengalaman) untuk memaksakan syarat-syarat kontrak yang sangat tidak adil.

Asas kepatutan dan keadilan memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak menjadi sarana eksploitasi. Ia menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa hubungan bisnis tetap berada dalam koridor kewajaran dan keadilan substantif.

7. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Bagi dunia usaha, prediktabilitas adalah segalanya. Pelaku usaha perlu mengetahui dengan jelas apa hak dan kewajiban mereka, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Inilah esensi dari asas kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha tidak akan berani mengambil risiko, berinvestasi jangka panjang, atau merencanakan strategi bisnis.

Wujud Kepastian Hukum dalam Bisnis

Hukum dagang berupaya mewujudkan kepastian melalui berbagai cara:

• Kodifikasi dan Legislasi yang Jelas: Adanya KUHD, Undang-Undang PT, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan-peraturan lainnya yang dirumuskan secara tertulis dan sistematis memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha.
• Formalitas dan Publisitas: Seperti dibahas sebelumnya, persyaratan bentuk akta otentik atau pendaftaran publik untuk tindakan hukum tertentu (pendirian PT, pengalihan hak atas tanah) menciptakan kepastian mengenai status hukum suatu aset atau entitas. Siapa pemilik sah sebidang tanah dapat dipastikan dengan melihat sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.
• Lembaga Peradilan yang Konsisten: Putusan pengadilan yang konsisten (yurisprudensi) dalam kasus-kasus serupa memberikan prediktabilitas bagi para pencari keadilan. Mereka dapat memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan pada kasus mereka.
• Batas Waktu (Daluwarsa): Adanya ketentuan daluwarsa (statute of limitations) memberikan kepastian. Seseorang tidak bisa dituntut atas utang atau pelanggaran kontrak yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Ini memberikan ketenangan dan kepastian bagi pelaku usaha untuk menutup buku masa lalu.

Tentu saja, terdapat tensi antara kepastian hukum dan keadilan. Aturan yang terlalu kaku demi kepastian bisa jadi tidak adil dalam kasus-kasalah satu pihak. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu fleksibel demi keadilan dapat mengorbankan kepastian. Tugas sistem hukum adalah menyeimbangkan kedua asas penting ini secara harmonis.

8. Asas Persamaan Hukum (Equality Before the Law)

Asas persamaan di hadapan hukum adalah prinsip dasar negara hukum yang juga berlaku secara penuh dalam hukum dagang. Asas ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha, tanpa memandang ukuran, asal negara, bentuk badan usaha, atau kekuatan modalnya, tunduk pada aturan main yang sama dan diperlakukan setara oleh hukum.

Menjamin Arena Bermain yang Adil

Dalam praktik, asas ini bertujuan untuk menciptakan a level playing field atau arena persaingan yang adil. Implementasi paling nyata dari asas ini adalah melalui hukum persaingan usaha (antitrust law). Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah contoh konkret. Undang-undang ini melarang:

• Perjanjian yang dilarang: Seperti kartel harga, pembagian wilayah, atau boikot.
• Kegiatan yang dilarang: Seperti monopoli atau monopsoni yang dicapai melalui cara-cara yang tidak fair.
• Posisi Dominan: Penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan raksasa untuk menghambat pesaing masuk pasar atau mematikan pesaing yang lebih kecil.

Dengan melarang praktik-praktik tersebut, hukum memastikan bahwa perusahaan kecil dan menengah memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berkembang berdasarkan keunggulan produk dan layanan mereka, bukan karena dilindungi atau dihancurkan oleh kekuatan pasar yang tidak adil. Asas persamaan hukum adalah fondasi bagi terciptanya pasar yang sehat, inovatif, dan kompetitif.

9. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Ini adalah asas penafsiran hukum yang sangat penting untuk memahami hubungan antara Hukum Dagang (KUHD) dan Hukum Perdata (KUHPerdata). Adagium Latin ini berarti "hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum."

Hubungan Khusus Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Hukum Perdata (KUHPerdata) dianggap sebagai lex generali atau hukum umum yang mengatur hubungan keperdataan antar individu secara umum. Sementara itu, Hukum Dagang (KUHD) dianggap sebagai lex specialis atau hukum khusus yang mengatur hubungan keperdataan dalam lingkup perdagangan atau perusahaan.

Artinya, jika suatu persoalan diatur secara spesifik dalam KUHD, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang harus digunakan, meskipun ada aturan umum yang berbeda dalam KUHPerdata. Namun, jika suatu persoalan dalam dunia dagang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, maka kita harus kembali merujuk pada aturan umum yang ada di KUHPerdata. Inilah mengapa Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa KUHPerdata, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, juga berlaku bagi hal-hal yang menjadi subjek hukum dagang.

Contoh konkret:

• Perikatan pada umumnya diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun, perikatan yang lahir dari surat berharga seperti wesel dan cek diatur secara khusus dan rinci dalam KUHD. Maka, aturan KUHD-lah yang berlaku untuk wesel dan cek.
• Persekutuan perdata (maatschap) diatur dalam KUHPerdata. Namun, bentuk persekutuan khusus untuk menjalankan perusahaan seperti Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur lebih lanjut dalam KUHD.

Asas ini ada karena transaksi dagang seringkali membutuhkan aturan yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih tegas dibandingkan transaksi perdata biasa, sehingga diperlukan pengaturan khusus.

10. Asas Publisitas (Publicity)

Asas publisitas mengharuskan agar tindakan-tindakan hukum tertentu yang menyangkut dunia usaha dan berpotensi mempengaruhi kepentingan pihak ketiga diumumkan kepada publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, dan memberikan kepastian hukum.

Transparansi untuk Perlindungan Pihak Ketiga

Pihak ketiga (seperti kreditur, pemasok, atau investor) perlu mengetahui status hukum dari entitas yang berinteraksi dengannya. Mereka perlu tahu siapa yang berwenang bertindak atas nama perusahaan, berapa modalnya, dan apakah perusahaan tersebut dalam keadaan pailit atau tidak. Asas publisitas menjawab kebutuhan ini.

Implementasi asas ini terlihat dalam:

• Kewajiban Pendaftaran dan Pengumuman: Seperti yang telah dibahas, pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran PT wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Jika belum diumumkan, maka bagi pihak ketiga, perubahan tersebut dianggap belum terjadi, dan pengurus bertanggung jawab secara pribadi.
• Pendaftaran Jaminan Fidusia: Agar hak jaminan fidusia (misalnya atas mobil atau mesin) mengikat pihak ketiga, ia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditur pemegang fidusia akan kalah dengan kreditur lain jika terjadi kepailitan.
• Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual: Pendaftaran merek, paten, dan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai pengumuman kepada seluruh dunia bahwa hak eksklusif atas ciptaan tersebut dimiliki oleh pendaftar.
• Pengumuman Kepailitan: Putusan pailit wajib diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara RI agar semua kreditur mengetahui dan dapat segera mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator.

Asas publisitas adalah pilar transparansi dalam hukum dagang, yang memungkinkan pasar berfungsi secara efisien dengan mengurangi risiko informasi dan melindungi mereka yang bertransaksi dengan jujur dan beritikad baik.

Kesimpulan

Asas-asas hukum dagang—mulai dari kebebasan berkontrak hingga publisitas—bukanlah konsep-konsep teoretis yang terpisah. Mereka adalah sebuah sistem nilai yang saling terkait dan saling menyeimbangkan, membentuk kerangka kerja yang memungkinkan dunia bisnis berfungsi secara teratur, adil, dan dapat diprediksi. Kebebasan dibatasi oleh itikad baik dan keadilan. Kepastian hukum diperkuat oleh publisitas dan kepercayaan. Persamaan hukum memastikan persaingan yang sehat.

Bagi para pelaku usaha, pemahaman mendalam terhadap asas-asas ini memberikan panduan strategis yang lebih berharga daripada sekadar mematuhi aturan secara buta. Dengan memahami "jiwa" dari hukum dagang, mereka dapat membuat keputusan bisnis yang tidak hanya legal, tetapi juga etis, bijaksana, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Di tengah dunia yang terus berubah dengan hadirnya ekonomi digital, e-commerce, dan model bisnis baru, asas-asas fundamental inilah yang akan tetap menjadi jangkar, memberikan pedoman untuk menafsirkan tantangan baru dan memastikan bahwa perdagangan tetap menjadi motor penggerak kemakmuran yang berlandaskan pada keadilan dan kepercayaan.