Ekonomi merupakan salah satu sendi kehidupan yang krusial bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam perkembangannya, berbagai sistem ekonomi lahir dengan beragam landasan filosofis dan praktisnya. Salah satu yang kian mendapatkan perhatian adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukanlah sekadar alternatif, melainkan sebuah sistem yang berakar pada ajaran Islam, menawarkan prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan yang universal. Fondasi dari sistem ini tertanam kuat dalam serangkaian asas hukum ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional.
Asas hukum ekonomi syariah berawal dari pondasi fundamental ajaran Islam, yaitu tauhid. Konsep tauhid, meyakini keesaan Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, secara langsung mempengaruhi cara pandang terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta. Dalam pandangan Islam, manusia hanyalah khalifah (pemegang amanah) di bumi, yang bertugas mengelola sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT. Harta yang dimiliki bukanlah mutlak milik pribadi, melainkan juga memiliki hak orang lain, terutama fakir miskin. Hal ini melahirkan asas pertama dan utama: **Asas Keabsahan Kepemilikan (Hak Milik) dan Penguasaannya**. Kepemilikan diakui selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak melanggar syariat.
Berangkat dari konsep kepemilikan ini, lahirlah asas krusial lainnya, yaitu **Asas Keadilan (Al-Adl)**. Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari kesetaraan dalam melakukan transaksi, keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, hingga keadilan dalam distribusi pendapatan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, dieksploitasi, atau dizalimi. Hal ini tercermin dalam larangan praktik-praktik seperti riba (bunga), maisir (judi), gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), dan praktik monopoli yang merugikan. Keadilan ini juga diwujudkan dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang merupakan instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Selain keadilan, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya **Asas Keberkahan (Al-Barakah)**. Keberkahan bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan keridhaan. Transaksi ekonomi dianggap berkah jika dijalankan sesuai dengan syariat, dilakukan dengan niat yang baik, dan mendatangkan manfaat dunia akhirat. Hal ini mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak merusak lingkungan, tidak merugikan masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai moral.
Terkait erat dengan keberkahan adalah **Asas Kemaslahatan (Al-Maslahah)**. Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan mudharat (kerusakan) atau keburukan harus dihindari, meskipun secara teori dapat memberikan keuntungan. Prinsip ini mendorong terciptanya ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan bertanggung jawab. Misalnya, investasi pada industri yang menghasilkan produk halal dan bermanfaat, atau menghindari investasi pada industri yang menghasilkan kemudaratan seperti alkohol atau pornografi.
Asas fundamental lainnya dalam ekonomi syariah adalah **Asas Kejujuran (Ash-Shidq)** dan **Asas Transparansi (Syahadah)**. Kejujuran menjadi kunci utama dalam setiap interaksi ekonomi. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur, begitu pula pembeli dalam melakukan pembayaran. Ketidakjujuran dalam bentuk penipuan, pemalsuan, atau penyesatan sangat dilarang. Transparansi memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang adil. Ini termasuk dalam hal harga, kualitas barang, dan syarat-syarat perjanjian.
Terakhir, namun tak kalah penting, adalah **Asas Pertanggungjawaban (Amanah)**. Setiap individu dan institusi dalam sistem ekonomi syariah bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan ekonominya. Tanggung jawab ini tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Bagi pelaku ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, keuntungan materi tidak akan pernah terlepas dari pertanggungjawaban moral dan etika. Kewajiban untuk membayar zakat, menepati janji, dan menghindari praktik yang merugikan adalah manifestasi dari asas pertanggungjawaban ini.
Dengan memahami dan menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah ini, diharapkan sistem ekonomi dapat berjalan lebih harmonis, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh umat manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi individu dan institusi dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan membawa kemaslahatan.