Ilustrasi: Simbol Keseimbangan dan Kesepakatan
Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ranah hukum perdata, setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada asas-asas tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Memahami asas-asas ini sangat penting, baik bagi penjual maupun pembeli, untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi secara adil dan sah.
Asas pertama dan paling fundamental dalam setiap perjanjian, termasuk jual beli, adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, menentukan pihak mana yang akan diajak bekerja sama, menentukan objek perjanjian, serta menentukan bentuk dan cara pelaksanaan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Dalam konteks jual beli, asas ini berarti penjual dan pembeli bebas menentukan harga barang, spesifikasi barang, waktu penyerahan, cara pembayaran, dan ketentuan lainnya yang dianggap perlu. Namun, kebebasan ini tidak absolut. Perjanjian harus tetap mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.
Asas Konsensualisme, yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa "Syarat sahnya suatu persetujuan adalah: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya." Asas ini menegaskan bahwa perjanjian jual beli pada dasarnya sudah sah sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain.
Misalnya, jika seseorang menawarkan sebuah buku dengan harga Rp 100.000, dan orang lain menyetujuinya, maka meskipun penyerahan barang dan pembayaran belum dilakukan, perjanjian jual beli tersebut sudah dianggap sah. Namun, dalam praktiknya, untuk barang-barang tertentu atau transaksi bernilai besar, seringkali dibuat perjanjian tertulis untuk memberikan bukti yang lebih kuat dan menghindari perselisihan.
Setiap perjanjian, termasuk jual beli, harus dilaksanakan dengan Iktikad Baik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini menekankan bahwa para pihak harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak berusaha untuk menipu atau merugikan pihak lain dalam seluruh rangkaian pelaksanaan perjanjian.
Dalam jual beli, iktikad baik berarti penjual harus jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya, tidak menyembunyikan cacat tersembunyi yang penting. Pembeli pun harus berniat untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Pelaksanaan perjanjian yang tidak didasari iktikad baik dapat berakibat pada pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi.
Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal khusus mengenai jual beli, Asas Kepatutan merupakan prinsip yang mendasari pelaksanaan perjanjian. Kepatutan menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan rasa keadilan. Pelaksanaan perjanjian haruslah wajar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku umum.
Dalam jual beli, ini berarti penjual tidak boleh mengenakan harga yang terlalu jauh dari harga pasaran tanpa alasan yang jelas, dan pembeli juga tidak boleh menuntut spesifikasi atau kualitas barang yang di luar kewajaran dari barang yang dibeli.
Seperti yang telah disebutkan dalam asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan Asas Kekuatan Mengikat Undang-Undang. Ini berarti bahwa perjanjian yang telah sah disepakati memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Mereka terikat untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, pihak lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi melalui jalur hukum.
Asas ini menekankan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, ada pengecualian untuk ahli waris, di mana mereka terikat karena suatu sebab yang dihubungkan dengan pewarisnya, yaitu melalui pewarisan (Pasal 1342 dan 1343 KUH Perdata). Dalam konteks jual beli, perjanjian tersebut pada dasarnya mengikat penjual dan pembeli secara pribadi.
Tujuan utama dari adanya asas-asas dalam hukum perdata, termasuk dalam jual beli, adalah untuk menciptakan Kepastian Hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan dipatuhi, para pihak dapat yakin mengenai hak dan kewajiban mereka, serta apa yang dapat mereka harapkan dari suatu transaksi. Hal ini mengurangi potensi perselisihan dan memberikan dasar yang kuat untuk penyelesaian sengketa jika terjadi.
Memahami dan menerapkan asas-asas jual beli dalam hukum perdata adalah kunci untuk membangun hubungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Setiap transaksi, sekecil apapun, berakar pada prinsip-prinsip hukum ini untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan terlindungi.