Membedah Asas Kemanfaatan Hukum Secara Mendalam

Hukum, dalam esensinya, bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku dan statis. Ia adalah sebuah instrumen sosial yang hidup, dinamis, dan memiliki tujuan yang luhur. Di balik pasal-pasal dan ayat-ayat yang tersusun rapi dalam kitab undang-undang, tersimpan cita-cita untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum tidak bisa hanya berpegang pada satu pilar. Setidaknya, ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi utama dalam dunia hukum: Keadilan (Gerechtigkeit), Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), dan Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Artikel ini akan menyelami secara mendalam salah satu pilar yang paling pragmatis dan berorientasi pada hasil, yaitu Asas Kemanfaatan Hukum.

Asas kemanfaatan, atau sering juga disebut sebagai asas utilitas, adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-banyaknya (the greatest happiness for the greatest number). Dalam pandangan ini, sebuah hukum dianggap baik bukan karena ia terdengar adil secara abstrak atau karena ia tertulis dengan pasti, melainkan karena ia mampu menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat luas. Hukum menjadi alat rekayasa sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi penderitaan, dan mendorong kemajuan bersama. Ini adalah pandangan yang menempatkan hasil akhir (konsekuensi) sebagai tolok ukur utama dari kualitas sebuah sistem hukum.

Akar Filosofis dan Sejarah Pemikiran Asas Kemanfaatan

Gagasan bahwa hukum harus bermanfaat bagi manusia bukanlah ide yang baru. Namun, perumusan yang sistematis dan berpengaruh besar baru muncul pada abad ke-18 dan ke-19 melalui aliran filsafat yang dikenal sebagai Utilitarianisme. Aliran inilah yang memberikan fondasi teoretis yang kokoh bagi asas kemanfaatan dalam ilmu hukum.

Jeremy Bentham: Sang Pelopor Utilitarianisme Klasik

Nama yang paling identik dengan asas kemanfaatan adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf, ahli hukum, dan reformis sosial asal Inggris. Melalui karyanya yang monumental, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Bentham meletakkan dasar bagi utilitarianisme modern. Baginya, alam telah menempatkan manusia di bawah dua penguasa utama: rasa sakit (pain) dan kesenangan (pleasure). Dua hal inilah yang menentukan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan.

Prinsip kemanfaatan (principle of utility) yang ia gagas adalah prinsip yang menilai setiap tindakan, termasuk pembentukan undang-undang, berdasarkan kecenderungannya untuk menambah atau mengurangi kebahagiaan. Kebahagiaan di sini diartikan sebagai surplus kesenangan atas rasa sakit. Oleh karena itu, tugas seorang legislator adalah membuat hukum yang mampu memaksimalkan kebahagiaan kolektif dan meminimalkan penderitaan kolektif. Hukum yang menyebabkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan bagi masyarakat adalah hukum yang buruk dan harus diubah atau dicabut.

"Tujuan hukum yang paling utama adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar." - Jeremy Bentham

Untuk mengukur tingkat kebahagiaan atau penderitaan ini, Bentham bahkan mengembangkan sebuah metode yang disebut Hedonistic Calculus atau kalkulus kebahagiaan. Metode ini mencoba mengukur secara kuantitatif nilai kesenangan atau rasa sakit berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

• Intensitas (Intensity): Seberapa kuat rasa senang atau sakit yang ditimbulkan?
• Durasi (Duration): Berapa lama rasa senang atau sakit itu berlangsung?
• Kepastian (Certainty): Seberapa besar kemungkinan rasa senang atau sakit itu akan terjadi?
• Kedekatan (Propinquity): Seberapa cepat rasa senang atau sakit itu akan dirasakan?
• Kesuburan (Fecundity): Seberapa besar kemungkinan tindakan ini akan diikuti oleh sensasi yang sama (kesenangan diikuti kesenangan lain)?
• Kemurnian (Purity): Seberapa besar kemungkinan tindakan ini tidak akan diikuti oleh sensasi yang berlawanan (kesenangan tidak diikuti rasa sakit)?
• Jangkauan (Extent): Berapa banyak orang yang akan terpengaruh olehnya?

Meskipun dalam praktiknya kalkulus ini sulit diterapkan secara presisi, gagasannya sangat revolusioner. Bentham mengubah cara pandang terhadap hukum dari yang semula bersifat metafisik dan dogmatis (berdasarkan kehendak Tuhan atau hukum alam) menjadi lebih empiris, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia di dunia.

John Stuart Mill: Penyempurnaan Konsep Utilitas

John Stuart Mill, seorang murid dan pengikut Bentham, melanjutkan dan menyempurnakan gagasan utilitarianisme. Mill setuju dengan prinsip dasar bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensinya dalam menciptakan kebahagiaan. Namun, ia menambahkan dimensi kualitatif yang tidak terlalu ditekankan oleh Bentham.

Menurut Mill, tidak semua kesenangan memiliki nilai yang sama. Ada kesenangan yang lebih tinggi (higher pleasures) dan ada kesenangan yang lebih rendah (lower pleasures). Kesenangan intelektual, emosional, dan moral (seperti membaca puisi, berdiskusi filsafat, atau menolong sesama) memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kesenangan fisik atau sensual semata (seperti makan atau minum). Baginya, "lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada menjadi babi yang puas; lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada menjadi orang bodoh yang puas."

Pandangan ini membawa implikasi penting bagi hukum. Hukum tidak hanya harus bertujuan untuk memberikan kesenangan sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus mendorong masyarakat untuk mengejar kesenangan yang lebih berkualitas, yang dapat mengangkat martabat dan peradaban manusia. Pendidikan, seni, dan kebebasan berekspresi menjadi sangat penting dalam kerangka utilitarianisme Mill. Selain itu, Mill juga terkenal dengan "Prinsip Kerugian" (Harm Principle) yang ia tuangkan dalam karyanya "On Liberty". Prinsip ini menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi negara untuk membatasi kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Ini adalah aplikasi langsung dari asas kemanfaatan, di mana intervensi hukum hanya dibenarkan jika manfaatnya (mencegah kerugian) lebih besar daripada biayanya (pembatasan kebebasan).

Rudolf von Jhering: Kemanfaatan sebagai Kepentingan Sosial

Jika Bentham dan Mill mendekati kemanfaatan dari sudut pandang filsafat moral, Rudolf von Jhering, seorang ahli hukum Jerman, membawanya langsung ke jantung teori hukum. Dikenal dengan aliran "Jurisprudensi Kepentingan" (Interessenjurisprudenz), Jhering berpendapat bahwa "tujuan adalah pencipta seluruh hukum".

Bagi Jhering, hukum adalah alat untuk melayani tujuan-tujuan sosial dan untuk mendamaikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat. Kepentingan ini bisa berupa kepentingan individu, kepentingan publik, maupun kepentingan sosial. Tugas legislator dan hakim adalah menimbang dan menyeimbangkan berbagai kepentingan ini untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum tidak lahir dari konsep keadilan yang abstrak, melainkan dari perjuangan dan kompromi antar berbagai kepentingan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami sebuah hukum, kita harus memahami tujuan sosial apa yang ingin dicapainya.

Kemanfaatan dalam Pusaran Tiga Nilai Dasar Hukum

Seperti yang telah disebutkan, asas kemanfaatan tidak berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam interaksi, dan terkadang dalam ketegangan, dengan dua asas lainnya: keadilan dan kepastian hukum. Memahami hubungan dinamis antara ketiganya adalah kunci untuk memahami peran kemanfaatan dalam praktik hukum.

Kemanfaatan vs. Keadilan

Keadilan seringkali dipahami sebagai kesetaraan, proporsionalitas, atau pemenuhan hak-hak yang melekat pada individu. Keadilan bersifat retrospektif (melihat ke belakang, pada perbuatan yang telah dilakukan) dan seringkali berfokus pada individu. Misalnya, dalam hukum pidana, keadilan menuntut agar pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip retributif).

Di sisi lain, kemanfaatan bersifat prospektif (melihat ke depan, pada dampak yang akan terjadi) dan berfokus pada kolektif (masyarakat). Sebuah keputusan yang bermanfaat mungkin tidak selalu terasa adil bagi semua individu yang terlibat. Bayangkan sebuah kasus: seorang pencuri miskin yang mencuri beberapa potong roti untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Dari sudut pandang keadilan murni, ia bersalah dan harus dihukum. Namun, dari sudut pandang kemanfaatan, memenjarakannya mungkin akan membawa lebih banyak penderitaan: keluarganya akan kehilangan pencari nafkah, dan negara harus menanggung biaya penjaranya. Mungkin hukuman yang lebih bermanfaat adalah kerja sosial atau program pembinaan, yang memungkinkan ia tetap menafkahi keluarganya sambil menebus kesalahannya. Di sinilah letak potensi ketegangan itu. Asas kemanfaatan mendorong penegak hukum untuk melihat lebih dari sekadar perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada konsekuensi dari setiap pilihan keputusan hukum.

Kemanfaatan vs. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar aturan hukum jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan diterapkan secara seragam kepada semua orang. Tanpa kepastian, masyarakat akan hidup dalam kebingungan dan kesewenang-wenangan. Orang tidak akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan investasi serta perencanaan jangka panjang menjadi mustahil.

Namun, kepastian hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan ketidakadilan dan kerugian. Hukum yang rigid seringkali tidak mampu beradaptasi dengan situasi unik dan kompleks yang terjadi di lapangan. Di sinilah asas kemanfaatan berperan sebagai katup pengaman. Ia memberikan ruang bagi fleksibilitas dan diskresi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, sebuah peraturan lalu lintas secara kaku melarang kendaraan berhenti di bahu jalan tol. Namun, jika ada kecelakaan parah di depan, seorang petugas polisi mungkin akan mengarahkan mobil-mobil ke bahu jalan untuk membuka jalur bagi ambulans. Tindakan ini secara teknis melanggar aturan (mengurangi kepastian), tetapi sangat bermanfaat karena menyelamatkan nyawa. Asas kemanfaatan membenarkan penyimpangan terhadap aturan yang kaku demi tujuan yang lebih besar dan lebih mendesak. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan agar fleksibilitas ini tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan yang merusak kepastian hukum itu sendiri.

Implementasi Asas Kemanfaatan dalam Berbagai Cabang Hukum

Gagasan kemanfaatan bukanlah sekadar teori abstrak. Prinsip ini meresap dan menjadi dasar bagi banyak sekali aturan dan praktik dalam berbagai bidang hukum. Berikut adalah beberapa contoh konkret implementasinya:

1. Hukum Pidana (Criminal Law)

Tujuan pemidanaan modern telah bergeser dari sekadar balas dendam (retribusi) ke tujuan-tujuan yang lebih utilitarian. Teori pemidanaan yang dominan saat ini berlandaskan pada kemanfaatan, yang meliputi:

• Deterensi (Pencegahan): Hukuman diberikan tidak hanya untuk menghukum si pelaku, tetapi juga untuk memberikan pesan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa (deterensi umum). Hukuman juga bertujuan mencegah pelaku yang sama mengulangi kejahatannya di masa depan (deterensi khusus).
• Rehabilitasi: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku agar setelah menjalani hukumannya, ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak lagi melakukan kejahatan. Program-program di lembaga pemasyarakatan seperti pelatihan kerja, konseling psikologis, dan pendidikan agama adalah wujud nyata dari tujuan ini.
• Inkapasitasi (Menjadikan Tidak Berdaya): Untuk pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat, pemidanaan bertujuan untuk mengisolasinya dari publik untuk sementara waktu (atau selamanya dalam kasus hukuman seumur hidup) demi melindungi keamanan masyarakat.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) juga merupakan manifestasi kuat dari asas kemanfaatan. Pendekatan ini tidak berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan komunitas. Melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dicari solusi yang paling bermanfaat bagi semua pihak, seperti ganti rugi, permintaan maaf, dan kerja sosial. Manfaatnya jelas: korban merasa dipulihkan, pelaku belajar bertanggung jawab, dan ikatan sosial yang rusak diperbaiki.

2. Hukum Perdata (Civil Law)

Dalam hukum perdata, asas kemanfaatan bekerja untuk menciptakan kerangka interaksi yang efisien dan adil antar individu, yang pada akhirnya menunjang stabilitas ekonomi dan sosial.

• Hukum Kontrak: Prinsip dasar bahwa kontrak harus ditepati (pacta sunt servanda) memiliki landasan utilitarian yang kuat. Dengan menegakkan kontrak, hukum menciptakan prediktabilitas dan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Hal ini mendorong perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Aturan tentang larangan klausula yang tidak adil (unconscionable clauses) juga bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah, mencegah eksploitasi, dan menjaga pasar tetap sehat.
• Hukum Ganti Rugi (Tort Law): Ketika seseorang dirugikan karena kelalaian orang lain, hukum mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan kompensasi kepada korban (aspek keadilan), tetapi juga untuk memberikan insentif bagi semua orang agar bertindak lebih hati-hati (aspek kemanfaatan). Aturan ini secara efektif mengurangi jumlah kecelakaan dan perilaku berisiko, membuat lingkungan menjadi lebih aman bagi semua.
• Hukum Properti: Pengakuan dan perlindungan hak milik yang jelas oleh hukum mendorong individu untuk berinvestasi, merawat, dan menggunakan propertinya secara produktif. Tanpa perlindungan ini, tidak akan ada insentif untuk membangun rumah, membuka lahan pertanian, atau mendirikan pabrik. Hasilnya adalah kemakmuran ekonomi yang lebih luas.

3. Hukum Administrasi dan Tata Negara

Di ranah hukum publik, asas kemanfaatan menjadi justifikasi utama bagi intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebijakan publik dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya adalah sebuah kalkulasi utilitarian.

• Regulasi Lingkungan: Pemerintah menetapkan standar emisi gas buang, melarang pembuangan limbah berbahaya, dan melindungi kawasan konservasi. Regulasi ini mungkin membebani industri dan individu secara finansial, tetapi manfaat jangka panjangnya bagi kesehatan publik, kelestarian ekosistem, dan kualitas hidup generasi mendatang dianggap jauh lebih besar.
• Kebijakan Kesehatan Publik: Program vaksinasi wajib, aturan karantina saat pandemi, atau kampanye anti-rokok adalah contoh kebijakan yang membatasi kebebasan individu demi manfaat kesehatan yang jauh lebih besar bagi seluruh populasi.
• Pembangunan Infrastruktur: Ketika pemerintah melakukan pembebasan lahan untuk membangun jalan tol, bendungan, atau bandara, seringkali ada individu yang harus merelakan tanahnya. Tindakan ini dibenarkan atas dasar asas kemanfaatan, di mana pengorbanan sejumlah kecil orang dianggap sepadan dengan manfaat ekonomi dan sosial yang akan dinikmati oleh masyarakat luas.

Kritik dan Tantangan terhadap Asas Kemanfaatan

Meskipun sangat berpengaruh dan tampak pragmatis, asas kemanfaatan tidak luput dari kritik tajam. Penerapannya dalam dunia nyata menghadirkan sejumlah tantangan dan dilema etis yang kompleks.

1. Masalah Pengukuran Kebahagiaan

Kritik paling fundamental adalah kesulitan, bahkan kemustahilan, dalam mengukur "kebahagiaan" atau "manfaat" secara objektif. Bagaimana kita bisa membandingkan kebahagiaan seseorang dengan penderitaan orang lain? Apakah ada unit standar untuk mengukur kesenangan? Apa yang membahagiakan bagi satu kelompok mungkin menyakitkan bagi kelompok lain. Tanpa metode pengukuran yang andal, kalkulasi utilitarian berisiko menjadi subjektif dan dipengaruhi oleh bias si pengambil keputusan.

2. Tirani Mayoritas (Tyranny of the Majority)

Ini adalah salah satu kritik paling serius. Jika tujuan hukum adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar, maka secara teoretis, asas ini dapat membenarkan penindasan terhadap kelompok minoritas jika hal itu memberikan kesenangan besar bagi kelompok mayoritas. Misalnya, sebuah kebijakan diskriminatif terhadap kelompok etnis atau agama tertentu mungkin didukung oleh mayoritas, tetapi hal itu jelas melanggar hak asasi dan prinsip keadilan fundamental. Inilah sebabnya mengapa asas kemanfaatan harus selalu dibatasi oleh pagar-pagar hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

3. Mengabaikan Hak dan Keadilan Individu

Fokus utilitarianisme pada hasil akhir (konsekuensialisme) dapat membuatnya mengabaikan hak-hak dan keadilan bagi individu. Dalam sebuah skenario ekstrem, seorang utilitarian radikal mungkin berargumen bahwa menghukum satu orang yang tidak bersalah bisa dibenarkan jika tindakan itu dapat mencegah kerusuhan massa yang akan membunuh ratusan orang. Sebagian besar sistem hukum modern menolak logika semacam ini, dengan menyatakan bahwa hak individu untuk tidak dihukum jika tidak bersalah adalah nilai absolut yang tidak bisa ditawar demi "kebaikan yang lebih besar".

4. Kesulitan Memprediksi Konsekuensi

Asas kemanfaatan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memprediksi secara akurat semua konsekuensi dari sebuah tindakan atau undang-undang. Namun, realitas sosial sangatlah kompleks. Sebuah kebijakan yang dirancang dengan niat baik untuk menghasilkan manfaat A seringkali malah menimbulkan dampak sampingan B, C, dan D yang tidak terduga dan merugikan. Sejarah penuh dengan contoh "hukum jalan menuju neraka yang diaspali dengan niat baik".

Konteks Asas Kemanfaatan dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam konteks Indonesia, asas kemanfaatan tercermin baik secara implisit maupun eksplisit. Falsafah negara, Pancasila, khususnya Sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", mengandung semangat utilitarianisme sosial yang kuat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh bangsa, bukan hanya segelintir orang.

Banyak produk hukum di Indonesia yang secara jelas berlandaskan pada asas kemanfaatan. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah contoh utama. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan dan sosial bagi seluruh rakyat dengan mekanisme gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu membantu yang kurang mampu. Manfaat kolektifnya dianggap lebih besar daripada beban iuran individu.

Di ranah penegakan hukum, terutama dalam putusan-putusan hakim yang progresif, kita sering melihat pertimbangan kemanfaatan. Hakim tidak lagi hanya menjadi "corong undang-undang" (bouche de la loi) yang menerapkan pasal secara mekanis. Banyak hakim yang kini mempertimbangkan dampak sosial dari putusan mereka. Dalam kasus-kasus korupsi, misalnya, fokus tidak hanya pada penghukuman badan (penjara) tetapi juga pada pemulihan aset negara. Mengembalikan kerugian negara dianggap memiliki manfaat yang lebih langsung bagi masyarakat daripada sekadar memenjarakan koruptor.

Kesimpulan: Menuju Keseimbangan yang Dinamis

Asas kemanfaatan hukum adalah sebuah lensa yang kuat dan penting untuk memahami dan mengevaluasi hukum. Ia mengingatkan kita bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. Dengan berfokus pada hasil dan dampak nyata, asas ini mendorong para pembuat hukum dan penegak hukum untuk menjadi lebih pragmatis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, kita juga harus selalu waspada terhadap bahaya yang melekat padanya. Kemanfaatan yang tidak terkendali dapat mengarah pada pengorbanan hak-hak minoritas dan ketidakadilan individu. Oleh karena itu, kebijaksanaan tertinggi dalam hukum terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan secara dinamis antara ketiga pilar: kemanfaatan yang membawa kesejahteraan, keadilan yang melindungi martabat setiap individu, dan kepastian yang memberikan ketertiban dan prediktabilitas. Dalam harmoni ketiganya, hukum dapat benar-benar memenuhi tujuannya yang paling luhur: melayani kemanusiaan.