Dalam setiap sistem hukum yang beradab dan berfungsi efektif, terdapat tiga pilar fundamental yang menopang seluruh strukturnya. Ketiga pilar ini, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya menjadi tolok ukur utama dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, serta menjadi cita-cita yang senantiasa diperjuangkan oleh masyarakat. Tanpa keseimbangan ketiga asas ini, sebuah peraturan perundang-undangan berpotensi menjadi mandul, menimbulkan ketidakpuasan, bahkan memperkeruh keadaan.
Asas kepastian hukum (Rechtszekerheid) mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan secara tertib, adil, dan dapat dipercaya. Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tidak ambigu, dan konsisten. Ketika suatu peraturan telah ditetapkan, maka ia harus ditaati oleh semua pihak, baik warga negara maupun pemerintah.
Lebih lanjut, kepastian hukum juga berarti bahwa hak-hak individu yang telah diakui oleh hukum harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar sewenang-wenang. Ini mencakup perlindungan terhadap hak milik, hak kebebasan, dan hak-hak mendasar lainnya. Dalam praktiknya, kepastian hukum mewujudkan diri dalam berbagai bentuk, seperti adanya undang-undang yang tertulis, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu. Tanpa kepastian hukum, ketertiban sosial akan terancam karena setiap orang akan hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan.
Asas keadilan (Rechtsgelijkheid) merupakan cita-cita tertinggi dari setiap sistem hukum. Keadilan tidak hanya berarti kesamaan di depan hukum, tetapi juga kepatutan dan proporsionalitas dalam memberikan hak dan kewajiban. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial.
Dalam konteks hukum, keadilan seringkali diilustrasikan dengan timbangan. Keadilan tercapai ketika hak dan kewajiban, serta penghargaan dan hukuman, seimbang dan proporsional. Penerapan asas keadilan mengharuskan hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan bijaksana, mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap kasus. Keadilan juga menuntut adanya upaya preventif dan represif yang adil, serta rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran hukum. Ketika hukum hanya mengutamakan kepastian tanpa mempedulikan keadilan, ia bisa menjadi kaku dan brutal. Sebaliknya, jika keadilan diinterpretasikan secara subjektif tanpa dasar hukum yang jelas, maka kepastian hukum akan hilang.
Asas kemanfaatan (Nut tigheid) berfokus pada tujuan dari pembentukan dan penerapan hukum, yaitu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Hukum haruslah relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, ketertiban, dan kemajuan sosial.
Penerapan asas kemanfaatan berarti bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Hukum yang usang atau tidak lagi relevan akan cenderung diabaikan atau bahkan menimbulkan masalah baru. Dalam proses pembentukan undang-undang misalnya, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan politik dari sebuah peraturan. Asas kemanfaatan mendorong agar hukum tidak hanya menjadi alat penekan, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan pembangunan. Ketika hukum dirasakan tidak memberikan manfaat, kesadaran hukum masyarakat akan menurun.
Ketiga asas ini, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus berjalan beriringan dan saling mengisi. Ketiganya merupakan elemen integral yang menciptakan sistem hukum yang ideal.
Dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi dilema ketika ketiga asas ini tampak bertentangan. Misalnya, penerapan hukum secara kaku demi kepastian mungkin terasa tidak adil dalam kasus tertentu, atau peraturan yang sangat bermanfaat mungkin belum memiliki kepastian implementasi yang memadai. Namun demikian, para pembuat kebijakan dan penegak hukum dituntut untuk senantiasa mencari keseimbangan yang optimal. Diskusi, dialog, dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan pasti bagi seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan menjaga keseimbangan ketiga asas inilah, hukum dapat benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.