Dalam setiap masyarakat, institusi perkawinan seringkali dipandang sebagai fondasi penting bagi kestabilan keluarga dan sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan mulus dan harmonis. Ketika jurang pemisah antara suami istri semakin lebar, perceraian menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Di Indonesia, proses perceraian diatur oleh hukum yang memiliki berbagai ketentuan, termasuk asas mempersulit perceraian. Asas ini seringkali menimbulkan perdebatan, apakah ia berfungsi sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga atau justru menjadi beban yang memberatkan bagi pasangan yang ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka.
Secara umum, tujuan utama dari asas mempersulit perceraian adalah untuk memberikan ruang dan waktu bagi pasangan yang menghadapi masalah untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan mencari solusi sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Ini mencerminkan filosofi bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan seharusnya dipertahankan sebisa mungkin. Berbagai mekanisme hukum dirancang untuk mendorong upaya perbaikan, seperti kewajiban adanya mediasi, jangka waktu tunggu tertentu, serta pembuktian alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian.
Namun, penerapan asas ini tidak lepas dari dampak negatif. Bagi pasangan yang sudah benar-benar tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan karena alasan yang mendasar, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan berulang, atau ketidakcocokan fundamental yang tidak dapat didamaikan, proses perceraian yang dipersulit bisa menjadi sumber stres, penderitaan, dan kerugian finansial tambahan. Penundaan yang berlarut-larut dapat memperparah luka emosional, bahkan membahayakan keselamatan salah satu pihak jika ada unsur kekerasan.
Dari perspektif hukum, asas mempersulit perceraian bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak, di mana perceraian dapat berdampak signifikan pada tumbuh kembang mereka. Dengan mempersulit perceraian, diharapkan pasangan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih berusaha untuk memperbaiki hubungan demi anak-anak mereka.
Di sisi lain, secara sosial, ada pandangan bahwa mempermudah proses perceraian dapat memberikan keleluasaan bagi individu yang terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia atau bahkan membahayakan. Kebebasan untuk mengakhiri hubungan yang telah merusak kesejahteraan mental dan fisik dianggap sebagai hak asasi. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berempati terhadap kondisi individu juga mulai digaungkan.
Menanggapi kompleksitas ini, diperlukan sebuah keseimbangan antara upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan perlindungan terhadap hak individu. Sistem hukum perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi pernikahan, tetapi juga menjadi fasilitator bagi individu yang berupaya mencari jalan keluar dari situasi yang tidak sehat.
Mediasi yang efektif, dengan mediator yang kompeten dan imparsial, dapat menjadi salah satu kunci. Selain itu, pengadilan perlu lebih cermat dalam menilai alasan perceraian, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan KDRT atau kondisi ekstrem lainnya. Memberikan dukungan psikologis dan konseling bagi pasangan yang menghadapi masalah juga dapat membantu. Tujuannya bukan untuk mempermudah perceraian secara sembarangan, melainkan untuk memastikan bahwa proses perceraian, ketika memang harus terjadi, dapat berjalan dengan adil, cepat, dan tidak menambah beban yang tidak perlu bagi para pihak yang terlibat, terutama anak-anak.
Pada akhirnya, asas mempersulit perceraian perlu ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang berfokus pada keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak bagi semua pihak adalah langkah krusial. Menemukan titik temu antara prinsip menjaga keluarga dan hak individu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah tantangan yang harus dihadapi oleh sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.