Dalam lanskap hukum, sosial, dan budaya yang kompleks, perkawinan berdiri sebagai salah satu institusi paling fundamental. Ia mengatur hubungan antarindividu, membentuk unit keluarga, serta menjadi dasar bagi pewarisan dan tatanan masyarakat. Di jantung banyak sistem perkawinan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terdapat sebuah prinsip utama yang dikenal sebagai asas monogami. Namun, apa sebenarnya makna dari asas monogami? Mengapa ia menjadi landasan, dan bagaimana ia diinterpretasikan dalam berbagai konteks?
Secara sederhana, asas monogami adalah prinsip yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri, dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami dalam satu waktu. Ini bukan sekadar deskripsi tentang praktik, melainkan sebuah kaidah, sebuah norma dasar yang dianut dan ditegakkan, baik melalui hukum formal maupun norma sosial yang tidak tertulis. Prinsip ini membentuk ekspektasi ideal mengenai bentuk perkawinan yang diakui dan didorong oleh negara dan masyarakat. Artikel ini akan mengupas tuntas konsep asas monogami, dari definisi fundamentalnya, landasan historis dan yuridis, hingga relevansinya dalam dinamika masyarakat modern yang terus berubah.
Definisi Mendasar dan Ruang Lingkup Asas Monogami
Untuk memahami asas monogami secara komprehensif, kita perlu membedahnya menjadi dua komponen utama: "asas" dan "monogami". Kata "asas" merujuk pada dasar, prinsip, atau fondasi. Ini menandakan bahwa monogami bukan sekadar salah satu pilihan di antara banyak pilihan lain yang setara, melainkan merupakan titik tolak atau aturan utama yang menjadi rujukan. Sementara itu, "monogami" berasal dari bahasa Yunani, "monos" yang berarti tunggal, dan "gamos" yang berarti perkawinan. Jadi, secara harfiah, monogami adalah perkawinan tunggal.
Dengan demikian, asas monogami adalah sebuah prinsip dasar yang menetapkan bahwa bentuk ideal dan sah dari suatu perkawinan adalah ikatan antara dua individu saja—satu suami dengan satu istri. Prinsip ini mengandung beberapa implikasi penting:
- Eksklusivitas: Ikatan perkawinan bersifat eksklusif. Pasangan diharapkan untuk tidak menjalin ikatan perkawinan lain selama ikatan yang ada masih berlangsung.
- Singularitas: Pada satu titik waktu, seseorang hanya dapat terikat dalam satu perkawinan yang sah. Memiliki lebih dari satu pasangan resmi secara bersamaan (poligami) bertentangan dengan prinsip dasar ini.
- Ketunggalan Pasangan: Baik pria maupun wanita sama-sama terikat oleh prinsip ini. Seorang pria hanya memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya memiliki satu suami.
Penting untuk membedakan monogami dari konsep lain yang sering kali disandingkan dengannya. Lawan dari monogami adalah poligami, yang secara umum berarti memiliki lebih dari satu pasangan dalam ikatan perkawinan. Poligami sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama:
- Poligini: Seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Ini adalah bentuk poligami yang paling umum dijumpai di seluruh dunia.
- Poliandri: Seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Praktik ini jauh lebih jarang ditemukan.
Selain itu, dalam konteks modern, muncul pula istilah "monogami serial". Ini merujuk pada praktik di mana seseorang memiliki serangkaian hubungan monogami sepanjang hidupnya. Artinya, seseorang menikah, kemudian bercerai (atau pasangannya meninggal), lalu menikah lagi dengan orang lain. Meskipun ia memiliki lebih dari satu pasangan seumur hidupnya, pada setiap waktu, ia hanya terikat pada satu perkawinan. Praktik ini tetap sejalan dengan asas monogami karena tidak melanggar prinsip satu pasangan pada satu waktu.
Landasan Hukum Asas Monogami di Indonesia
Di Indonesia, asas monogami tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga dikukuhkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU ini secara revolusioner menyatukan dan mereformasi berbagai hukum perkawinan yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yang sangat beragam berdasarkan adat dan agama.
Prinsip monogami ditegaskan secara jelas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi:
"Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."
Frasa "Pada asasnya" dalam pasal tersebut sangat krusial. Ini menunjukkan bahwa monogami adalah prinsip utama, aturan default, dan jalan normal yang ditetapkan oleh hukum. Setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia diasumsikan menganut asas ini. Namun, penggunaan frasa ini juga mengisyaratkan adanya kemungkinan pengecualian dari aturan utama tersebut. Pengecualian inilah yang sering menjadi titik perdebatan.
Pengecualian yang Diatur Ketat
Meskipun menjadikan monogami sebagai asas utama, hukum di Indonesia mengakui adanya realitas sosial dan keagamaan tertentu. Oleh karena itu, UU Perkawinan menyediakan ruang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligini), namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan bersifat kumulatif (semua harus terpenuhi). Pengecualian ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan.
Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin jika syarat-syarat berikut terpenuhi:
- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, dan idealnya secara tertulis. Ini adalah syarat kunci yang menempatkan posisi istri sebagai pihak yang memiliki hak untuk menolak.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ini bukan hanya tentang kemampuan finansial, tetapi juga jaminan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin secara keseluruhan.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Syarat "adil" ini sering kali menjadi yang paling sulit diukur dan dibuktikan secara objektif, namun menjadi pertimbangan hakim yang sangat penting.
Selain itu, izin poligini hanya dapat diberikan jika terdapat alasan-alasan alternatif yang sangat spesifik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2):
- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat memberikan keturunan.
Proses hukum yang ketat ini menunjukkan bahwa meskipun poligini dimungkinkan, ia bukanlah hak absolut seorang suami. Ia adalah sebuah pengecualian dari asas utama, yang harus melalui verifikasi yudisial yang mendalam untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan di Indonesia dapat disebut sebagai sistem "monogami terbuka" atau "monogami relatif", di mana monogami adalah prinsip sentral, tetapi pintu untuk poligini dibuka dalam kondisi yang sangat terbatas dan terkontrol.
Perspektif Historis dan Antropologis
Asas monogami bukanlah sebuah konsep yang muncul dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari evolusi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung selama ribuan tahun. Para antropolog dan sejarawan memiliki berbagai teori tentang mengapa monogami menjadi bentuk perkawinan dominan di banyak kebudayaan, terutama di dunia Barat yang kemudian menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui kolonialisme dan globalisasi.
Dari Masyarakat Pemburu-Peramu ke Masyarakat Agraris
Pada masyarakat pemburu-peramu (hunter-gatherer), struktur keluarga cenderung lebih fleksibel. Beberapa penelitian menunjukkan adanya praktik monogami serial, sementara yang lain menemukan bentuk-bentuk poligini terbatas. Namun, transisi besar terjadi dengan munculnya revolusi agraris. Ketika manusia mulai menetap, bertani, dan mengakumulasi kekayaan (seperti tanah dan ternak), isu kepemilikan dan pewarisan menjadi sangat penting.
Dalam konteks ini, monogami menawarkan beberapa keuntungan sosial:
- Kepastian Garis Keturunan (Paternity Certainty): Dalam sistem patrilineal, di mana kekayaan diwariskan dari ayah ke anak laki-laki, monogami memberikan kepastian yang lebih tinggi mengenai siapa ayah biologis dari seorang anak. Hal ini mengurangi konflik internal terkait warisan.
- Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga: Unit keluarga monogami (suami, istri, dan anak-anak) menjadi unit ekonomi yang efisien. Pembagian kerja menjadi lebih jelas, dan sumber daya dapat dikonsolidasikan untuk keberlangsungan hidup keluarga.
- Mengurangi Persaingan Antar-Pria: Beberapa teori evolusioner berpendapat bahwa monogami yang dilembagakan secara sosial dapat mengurangi persaingan antar-pria untuk mendapatkan pasangan. Dalam sistem poligini yang tidak diatur, sebagian kecil pria kaya dan berkuasa mungkin memonopoli banyak wanita, meninggalkan banyak pria lain tanpa pasangan. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Monogami, secara teori, mendistribusikan kesempatan untuk menikah secara lebih merata.
Pengaruh Peradaban Yunani-Romawi dan Agama Samawi
Peradaban Yunani Kuno dan Romawi memiliki peran besar dalam melembagakan monogami di dunia Barat. Hukum Romawi, khususnya, sangat menekankan pada perkawinan monogami sebagai satu-satunya bentuk ikatan yang sah secara hukum (iustum matrimonium). Meskipun perselingkuhan dan keberadaan selir (konkubinat) terjadi, status hukum istri dan anak-anak sah hanya berasal dari satu ikatan perkawinan. Fondasi hukum Romawi ini kemudian diwarisi oleh sistem hukum di seluruh Eropa.
Pengaruh yang lebih kuat datang dari penyebaran agama-agama Samawi, terutama Kristen. Ajaran Kristen mengangkat perkawinan monogami bukan hanya sebagai kontrak sosial atau hukum, tetapi sebagai sebuah sakramen—ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mencerminkan hubungan antara Kristus dan Gereja. Gereja Katolik secara tegas melarang perceraian dan poligami, memperkuat status monogami seumur hidup sebagai ideal tertinggi. Pandangan ini meresap kuat ke dalam budaya dan hukum Eropa selama berabad-abad.
Dalam Islam, pendekatannya sedikit berbeda. Meskipun mengizinkan poligini dengan syarat yang ketat, banyak cendekiawan Muslim menekankan bahwa spirit Al-Qur'an lebih mengarah pada keadilan, dan monogami adalah jalan yang paling memungkinkan untuk mencapai keadilan tersebut. Ayat yang mengizinkan poligini sering kali dibaca dalam konteks historis untuk melindungi janda dan anak yatim korban perang. Karenanya, di banyak negara mayoritas Muslim modern, praktik monogami adalah norma yang paling umum, dan poligini sering kali diatur secara ketat oleh negara, seperti di Indonesia.
Dimensi Psikologis dan Sosiologis dari Monogami
Di luar landasan hukum dan sejarah, asas monogami juga memiliki dimensi psikologis dan sosiologis yang mendalam. Ia membentuk cara kita memahami cinta, komitmen, keluarga, dan stabilitas sosial.
Perspektif Psikologis: Kebutuhan akan Kelekatan dan Keamanan
Dari sudut pandang psikologi, khususnya teori kelekatan (attachment theory) yang dipelopori oleh John Bowlby, manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dan aman dengan individu lain. Hubungan monogami yang stabil dapat menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan ini di masa dewasa.
- Keamanan Emosional: Komitmen eksklusif dalam perkawinan monogami dapat memberikan rasa aman, prediktabilitas, dan stabilitas emosional. Pasangan menjadi "basis aman" (secure base) tempat seseorang dapat kembali setelah menghadapi tantangan dunia luar.
- Intimasi dan Keterhubungan: Monogami memfasilitasi pengembangan intimasi yang mendalam—baik secara emosional, intelektual, maupun fisik. Berbagi kehidupan secara eksklusif dengan satu orang memungkinkan tingkat kepercayaan dan keterbukaan yang mungkin lebih sulit dicapai dalam struktur hubungan lain.
- Tantangan Psikologis: Tentu saja, monogami juga membawa tantangan. Ekspektasi akan pemenuhan semua kebutuhan emosional oleh satu orang bisa menjadi beban. Rasa bosan, penurunan gairah, dan potensi kecemburuan atau pengkhianatan adalah sisi lain yang harus dihadapi dalam dinamika hubungan monogami.
Perspektif Sosiologis: Stabilitas dan Reproduksi Sosial
Secara sosiologis, institusi perkawinan monogami dilihat sebagai pilar stabilitas sosial. Ia menciptakan unit-unit keluarga yang jelas dan terdefinisi, yang merupakan blok bangunan dasar masyarakat.
- Fungsi Sosialisasi: Keluarga monogami dianggap sebagai lingkungan yang ideal untuk membesarkan dan mensosialisasikan anak. Adanya dua orang tua yang berkomitmen (secara ideal) memberikan stabilitas dan sumber daya yang konsisten bagi perkembangan anak.
- Keteraturan Sosial: Dengan mendefinisikan secara jelas siapa yang berpasangan dengan siapa, siapa yang bertanggung jawab atas siapa, dan bagaimana properti diwariskan, monogami membantu menciptakan keteraturan dan mengurangi potensi konflik dalam skala sosial yang lebih luas.
- Kritik Feminis dan Sosiologis: Di sisi lain, para pemikir kritis, terutama dari kalangan feminis, berpendapat bahwa institusi monogami secara historis telah digunakan sebagai alat untuk mengontrol seksualitas perempuan dan memastikan kepemilikan laki-laki atas properti dan keturunan. Dalam model patriarkal tradisional, monogami sering kali lebih ketat diberlakukan bagi perempuan (tuntutan keperawanan dan kesetiaan mutlak) daripada bagi laki-laki (yang sering kali memiliki kelonggaran sosial untuk perselingkuhan).
Asas Monogami di Era Modern: Tantangan dan Reinterpretasi
Di tengah perubahan sosial yang cepat, asas monogami menghadapi berbagai tantangan dan interpretasi baru. Globalisasi, teknologi digital, pergeseran peran gender, dan meningkatnya pengakuan terhadap keberagaman orientasi seksual dan bentuk hubungan, semuanya berkontribusi pada perdebatan ulang mengenai makna dan relevansi monogami.
Dampak Teknologi dan Media Sosial
Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan membentuk hubungan. Aplikasi kencan menciptakan "paradoks pilihan", di mana kelimpahan opsi pasangan potensial dapat membuat sebagian orang lebih sulit untuk berkomitmen pada satu hubungan monogami. Media sosial, di sisi lain, dapat memicu kecemburuan dan menciptakan ambiguitas baru seputar batasan kesetiaan. Apa yang dianggap sebagai "perselingkuhan mikro" (micro-cheating)—seperti memberikan "like" berlebihan pada foto orang lain atau menjalin obrolan emosional yang intens secara online—menjadi wilayah abu-abu baru yang menantang definisi tradisional tentang eksklusivitas.
Pergeseran Peran Gender dan Ekonomi
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kemandirian finansial mereka telah mengubah dinamika kekuasaan dalam hubungan. Perkawinan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai transaksi ekonomi di mana perempuan menukar kesetiaan dan pekerjaan domestik dengan keamanan finansial dari suami. Sebaliknya, perkawinan modern semakin didasarkan pada kemitraan setara, cinta romantis, dan pemenuhan emosional. Dalam konteks ini, monogami dipandang bukan lagi sebagai kewajiban yang dipaksakan, melainkan sebagai pilihan sadar yang dibuat oleh dua individu yang setara untuk membangun kehidupan bersama.
Munculnya Alternatif dan Diskursus Non-Monogami
Seiring dengan meningkatnya keterbukaan, muncul pula diskusi yang lebih vokal mengenai bentuk-bentuk hubungan alternatif. Konsep seperti ethical non-monogamy (non-monogami yang etis), poliamori (menjalin hubungan cinta dengan lebih dari satu orang secara terbuka dan konsensual), dan hubungan terbuka (open relationship) mulai dibicarakan, meskipun masih berada di luar arus utama.
Penting untuk dicatat bahwa model-model ini berbeda secara fundamental dari poligami tradisional. Jika poligami adalah struktur perkawinan formal yang sering kali bersifat hierarkis dan patriarkal, poliamori lebih merupakan filosofi hubungan yang menekankan pada komunikasi, persetujuan (consent), dan kesetaraan di antara semua pihak yang terlibat. Munculnya diskursus ini tidak serta-merta mengancam eksistensi monogami, tetapi mendorong kita untuk merefleksikan kembali asumsi-asumsi yang mendasarinya: mengapa kita memilih monogami? Apakah itu pilihan yang otentik atau hanya mengikuti norma sosial?
Kesimpulan: Esensi dan Masa Depan Asas Monogami
Kembali ke pertanyaan awal: asas monogami adalah apa? Jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekadar "satu suami, satu istri". Asas monogami adalah sebuah prinsip fundamental yang terjalin erat dalam tatanan hukum, sejarah, agama, psikologi, dan sosiologi kita. Di Indonesia, ia adalah pilar utama UU Perkawinan, yang dirancang untuk menciptakan stabilitas keluarga, melindungi hak-hak pasangan dan anak, serta memberikan kepastian hukum.
Ia adalah warisan dari evolusi panjang masyarakat manusia, dari kebutuhan akan kepastian garis keturunan di era agraris hingga peneguhan nilai-nilai moral oleh tradisi hukum Romawi dan ajaran agama. Secara psikologis, ia menjawab kebutuhan mendalam manusia akan keamanan dan kelekatan, sementara secara sosiologis, ia berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan sosial.
Meskipun demikian, asas monogami bukanlah konsep yang statis. Ia terus-menerus ditantang, dinegosiasikan ulang, dan diinterpretasikan kembali oleh setiap generasi. Di era modern, di tengah arus teknologi, perubahan peran gender, dan wacana baru tentang hubungan, monogami tidak lagi bisa dianggap sebagai satu-satunya jalan yang diterima begitu saja. Ia semakin menjadi sebuah pilihan sadar, sebuah komitmen yang dibangun di atas fondasi kesetaraan, komunikasi, dan rasa saling menghargai.
Pada akhirnya, kekuatan asas monogami tidak terletak pada kemampuannya untuk memaksakan satu bentuk hubungan secara kaku, tetapi pada perannya sebagai titik acuan—sebuah ideal yang mendorong kita untuk merefleksikan makna terdalam dari komitmen, kesetiaan, dan cinta dalam membangun ikatan manusia yang paling intim dan fundamental.