Memahami Asas Nasional Pasif dan Perannya dalam Hukum Internasional

Pengantar: Sebuah Paradoks dalam Kedaulatan Hukum

Bayangkan sebuah skenario: seorang warga negara bepergian ke luar negeri untuk berlibur atau bekerja. Di negeri asing tersebut, ia menjadi korban sebuah tindak kejahatan serius. Pihak berwenang setempat, karena berbagai alasan—baik karena keterbatasan sumber daya, keengganan, atau bahkan sistem hukum yang lemah—gagal atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Korban dan keluarganya merasa tidak mendapatkan keadilan. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah negara asal korban memiliki peran yang dapat dimainkan? Apakah yurisdiksi atau kewenangan hukum sebuah negara berhenti total di perbatasannya, bahkan ketika warganya sendiri yang menjadi korban?

Di sinilah konsep hukum yang kompleks dan sering diperdebatkan, yaitu asas nasional pasif (passive personality principle), masuk ke dalam diskusi. Asas ini merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang digunakan negara untuk menegaskan yurisdiksi hukumnya di luar wilayah teritorialnya. Berbeda dengan asas yurisdiksi lainnya yang lebih umum dikenal, asas nasional pasif berfokus bukan pada kewarganegaraan pelaku atau lokasi kejahatan, melainkan pada kewarganegaraan korban. Secara sederhana, asas ini memberikan dasar bagi sebuah negara untuk mengklaim yurisdiksi atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara asing, jika korbannya adalah warga negaranya sendiri.

Prinsip ini seringkali dianggap sebagai jaring pengaman hukum. Ia menjadi relevan ketika sistem peradilan di tempat kejahatan terjadi (locus delicti) tidak berfungsi secara efektif. Tujuannya mulia: memastikan bahwa warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya, di manapun mereka berada. Namun, penerapannya penuh dengan tantangan dan kontroversi. Ia menyentuh isu-isu fundamental dalam hukum internasional, seperti kedaulatan negara, potensi konflik yurisdiksi, dan kesulitan praktis dalam penegakan hukum lintas batas. Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk asas nasional pasif, dari definisi dan landasan filosofisnya, perbandingannya dengan asas yurisdiksi lain, hingga tantangan dan relevansinya di dunia yang semakin terglobalisasi.

Membedah Konsep Asas Nasional Pasif

Definisi Mendasar dan Elemen Kunci

Asas nasional pasif, atau yang dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai passive personality principle, adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa suatu negara dapat menerapkan hukum pidananya terhadap suatu perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang pelakunya adalah orang asing, dengan syarat bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah warga negaranya. Ini adalah perluasan yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial, yang berarti kewenangan hukum negara melampaui batas-batas geografisnya.

Untuk memahami sepenuhnya, mari kita pecah menjadi elemen-elemen kunci:

• Pelaku Kejahatan: Pelaku adalah seorang warga negara asing. Jika pelaku adalah warga negara dari negara yang mengklaim yurisdiksi, maka asas yang berlaku adalah asas nasional aktif, bukan pasif.
• Korban Kejahatan: Korban haruslah merupakan warga negara dari negara yang hendak menerapkan yurisdiksinya. Inilah inti dari asas ini. Identitas korban menjadi "penghubung" (link) antara kejahatan dan negara penuntut.
• Lokasi Kejahatan (Locus Delicti): Tindak pidana terjadi di luar wilayah kedaulatan negara yang mengklaim yurisdiksi. Bisa jadi di wilayah negara lain, di laut lepas, atau di ruang udara internasional.
• Sifat Kejahatan: Umumnya, negara-negara yang mengadopsi asas ini membatasi penerapannya pada tindak pidana yang dianggap sangat serius (felonies atau kejahatan berat), seperti terorisme, pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, atau kejahatan serius lainnya terhadap pribadi. Jarang sekali asas ini diterapkan untuk pelanggaran ringan.

Landasan Filosofis: Ikatan Negara dan Warga Negara

Mengapa sebuah negara merasa berhak untuk menghukum warga negara asing atas kejahatan yang terjadi di tanah asing? Jawabannya terletak pada konsep kontrak sosial dan kewajiban fundamental negara. Hubungan antara negara dan warga negaranya bukan hanya sebatas administrasi kependudukan. Ini adalah ikatan timbal balik. Warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan membayar pajak, sementara negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan.

Kewajiban perlindungan ini tidak secara otomatis lenyap ketika seorang warga negara melintasi perbatasan. Paspor yang dipegang oleh seorang warga negara adalah simbol dari perlindungan tersebut, sebuah janji implisit dari negaranya bahwa ia tidak akan ditinggalkan tanpa pembelaan. Asas nasional pasif adalah manifestasi hukum dari janji perlindungan ini. Ia menegaskan bahwa kejahatan terhadap seorang warga negara, di manapun itu terjadi, juga merupakan serangan terhadap kepentingan dan martabat negara itu sendiri. Negara menganggap bahwa keamanan warganya adalah bagian dari keamanan nasional dalam arti yang lebih luas.

Selain itu, asas ini juga didasarkan pada prinsip pencegahan (deterrence). Dengan adanya kemungkinan penuntutan dari negara asal korban, calon pelaku kejahatan mungkin akan berpikir dua kali sebelum menargetkan warga negara dari negara-negara yang secara aktif menerapkan asas ini. Ini menciptakan lapisan perlindungan tambahan bagi para pelancong, ekspatriat, dan pekerja migran.

Komparasi dengan Asas Yurisdiksi Lainnya

Untuk mengapresiasi keunikan asas nasional pasif, penting untuk membandingkannya dengan asas-asas yurisdiksi pidana internasional lainnya. Setiap asas memiliki fokus dan dasar pembenarannya sendiri, dan seringkali bisa terjadi tumpang tindih dalam situasi tertentu.

Asas Teritorial (Territorial Principle)

Ini adalah asas yurisdiksi yang paling fundamental dan paling diterima secara universal. Menurut asas ini, sebuah negara memiliki yurisdiksi absolut atas semua kejahatan yang terjadi di dalam wilayahnya, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau korban. Kedaulatan negara paling kuat diwujudkan melalui asas ini. Jika seorang turis asing melakukan kejahatan di suatu negara, negara tersebut memiliki hak utama untuk mengadilinya. Perbedaannya dengan asas nasional pasif sangat jelas: asas teritorial berfokus pada lokasi kejahatan, sedangkan asas nasional pasif berfokus pada kewarganegaraan korban ketika kejahatan terjadi di luar lokasi negara penuntut.

Asas Nasional Aktif (Active Personality Principle)

Asas ini adalah kebalikan dari asas nasional pasif. Menurut asas nasional aktif, sebuah negara dapat menuntut warga negaranya sendiri atas kejahatan yang mereka lakukan di luar negeri. Banyak negara, terutama yang menganut sistem hukum sipil (civil law), mengadopsi prinsip ini. Dasarnya adalah bahwa warga negara tetap terikat pada hukum negaranya ke manapun mereka pergi. Perbedaannya: asas nasional aktif berfokus pada kewarganegaraan pelaku, sementara asas nasional pasif berfokus pada kewarganegaraan korban.

Asas Perlindungan (Protective Principle)

Asas ini memberikan yurisdiksi kepada negara atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara asing, tetapi yang dianggap mengancam keamanan, integritas, atau fungsi vital negara tersebut. Contohnya termasuk spionase, pemalsuan mata uang, pemalsuan dokumen negara, atau perencanaan kudeta dari luar negeri. Perbedaannya: kepentingan yang dilindungi oleh asas perlindungan adalah kepentingan negara itu sendiri (keamanan nasional, stabilitas ekonomi), sedangkan asas nasional pasif melindungi kepentingan individu warga negara.

Asas Universal (Universal Jurisdiction)

Ini adalah asas yurisdiksi yang paling luas. Ia berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat keji dan merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, sehingga negara manapun berhak untuk mengadili pelakunya, terlepas dari lokasi kejahatan atau kewarganegaraan pelaku dan korban. Contoh klasik adalah perompakan (pembajakan di laut), genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya: asas universal tidak memerlukan "penghubung" spesifik seperti kewarganegaraan atau lokasi. Kejahatan itu sendiri yang menjadi dasar yurisdiksi. Sementara itu, asas nasional pasif secara eksplisit memerlukan "penghubung" berupa kewarganegaraan korban.

Implementasi dalam Praktik: Syarat dan Tantangan

Meskipun secara teoretis terdengar kuat, implementasi asas nasional pasif di dunia nyata menghadapi banyak rintangan hukum dan praktis. Negara tidak bisa begitu saja menangkap dan mengadili orang asing untuk kejahatan yang terjadi di negara lain. Ada serangkaian syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

Prinsip Kriminalitas Ganda (Double Criminality)

Salah satu syarat yang paling umum adalah prinsip kriminalitas ganda. Ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dianggap sebagai tindak pidana baik menurut hukum negara yang ingin menuntut (negara korban) maupun menurut hukum negara tempat kejahatan itu terjadi. Syarat ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah suatu negara memaksakan standar moral atau hukumnya pada perbuatan yang dianggap legal di tempat lain. Misalnya, jika suatu perbuatan dianggap sebagai penipuan serius di Negara A (negara korban) tetapi hanya pelanggaran perdata ringan atau bahkan legal di Negara B (tempat kejadian), maka Negara A akan kesulitan untuk menerapkan yurisdiksinya berdasarkan asas nasional pasif.

Kehadiran Terdakwa dan Proses Ekstradisi

Tantangan terbesar adalah bagaimana membawa terdakwa ke hadapan pengadilan. Negara yang ingin menuntut tidak bisa begitu saja mengirim agennya untuk menangkap seseorang di negara lain, karena itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara tersebut. Opsi utamanya adalah melalui mekanisme ekstradisi.

Ekstradisi adalah proses formal di mana satu negara (negara yang diminta) menyerahkan seorang tersangka atau terpidana ke negara lain (negara yang meminta) untuk diadili atau menjalani hukuman. Proses ini diatur oleh perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral. Namun, proses ini seringkali rumit dan politis. Negara yang diminta mungkin menolak permintaan ekstradisi karena beberapa alasan, seperti:

• Tidak adanya perjanjian ekstradisi.
• Kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan politik.
• Adanya kekhawatiran bahwa terdakwa tidak akan mendapatkan peradilan yang adil (fair trial).
• Negara yang diminta melarang ekstradisi warga negaranya sendiri.
• Adanya ancaman hukuman mati di negara peminta, sementara negara yang diminta telah menghapuskannya.

Tanpa kehadiran terdakwa, proses peradilan (kecuali dalam sistem hukum yang memungkinkan persidangan in absentia) tidak dapat berjalan.

Prinsip Ne Bis in Idem (Double Jeopardy)

Prinsip hukum fundamental lainnya adalah ne bis in idem, yang berarti seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Jika pelaku telah diadili—baik dibebaskan maupun dihukum—di negara tempat kejahatan terjadi, maka negara asal korban umumnya tidak dapat menuntutnya lagi untuk perbuatan yang sama. Prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan penuntutan. Oleh karena itu, asas nasional pasif seringkali menjadi pilihan terakhir, yaitu ketika negara teritorial secara eksplisit menyatakan tidak akan atau tidak dapat melakukan penuntutan.

Kesulitan Pembuktian

Mengadili kejahatan yang terjadi di luar negeri juga menghadirkan tantangan pembuktian yang luar biasa. Jaksa penuntut harus mengumpulkan bukti-bukti dari yurisdiksi lain, seperti laporan polisi setempat, hasil forensik, dan keterangan saksi. Proses ini melibatkan prosedur Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) yang bisa jadi lambat dan birokratis. Saksi mungkin enggan atau tidak bisa melakukan perjalanan ke negara penuntut untuk memberikan kesaksian. Perbedaan bahasa, budaya, dan sistem hukum semakin menambah kompleksitas pengumpulan dan penyajian bukti di pengadilan.

Kontroversi dan Kritik terhadap Asas Nasional Pasif

Asas nasional pasif adalah salah satu asas yurisdiksi ekstrateritorial yang paling kontroversial. Secara historis, banyak negara, terutama yang menganut sistem hukum umum (common law), menolaknya karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik dan terlalu ekspansif.

Tuduhan Pelanggaran Kedaulatan

Kritik utama adalah bahwa asas ini berpotensi melanggar kedaulatan negara tempat kejahatan terjadi. Negara tersebut, berdasarkan asas teritorial, memiliki hak utama untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan di wilayahnya. Ketika negara lain "ikut campur" dengan mengklaim yurisdiksinya sendiri, hal ini dapat dianggap sebagai intervensi terhadap urusan dalam negeri dan sistem peradilan negara lain. Ini dapat menciptakan ketegangan diplomatik, terutama jika kedua negara memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kasus tersebut harus ditangani.

Potensi Konflik Yurisdiksi

Penerapan asas ini secara agresif dapat menyebabkan "perlombaan untuk menuntut". Bayangkan sebuah kasus di mana pelaku berasal dari Negara A, korban dari Negara B, dan kejahatan terjadi di Negara C. Negara A mungkin ingin menuntut berdasarkan asas nasional aktif, Negara B berdasarkan asas nasional pasif, dan Negara C berdasarkan asas teritorial. Siapa yang memiliki prioritas? Hukum internasional tidak memberikan jawaban yang jelas, sehingga penyelesaiannya seringkali bergantung pada negosiasi diplomatik dan hubungan kekuasaan antar negara.

Ketidakpastian Hukum bagi Individu

Dari sudut pandang individu (calon pelaku), asas ini menciptakan ketidakpastian. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan di satu negara mungkin tidak hanya harus khawatir tentang hukum setempat, tetapi juga hukum dari negara asal setiap orang yang berpotensi menjadi korbannya. Kritikus berpendapat bahwa ini tidak adil karena seseorang diharapkan untuk mengetahui tidak hanya hukum tempat ia berada, tetapi juga hukum pidana dari banyak negara lain di dunia.

Risiko Politisasi Penuntutan

Ada kekhawatiran bahwa asas nasional pasif dapat digunakan sebagai alat politik. Sebuah negara yang memiliki hubungan buruk dengan negara lain dapat menggunakan kasus yang melibatkan warganya sebagai dalih untuk menargetkan warga negara dari negara rival tersebut. Penuntutan bisa jadi tidak murni didasarkan pada pencarian keadilan, tetapi lebih pada tujuan-tujuan geopolitik. Hal ini merusak integritas proses hukum dan mengubah pengadilan menjadi arena konflik internasional.

Relevansi di Era Modern: Globalisasi dan Kejahatan Transnasional

Meskipun penuh kontroversi, relevansi asas nasional pasif justru semakin meningkat di era modern. Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bepergian, dan sayangnya, juga cara kejahatan dilakukan. Beberapa tren global membuat asas ini menjadi alat yang semakin diperlukan dalam perangkat hukum internasional.

Peningkatan Mobilitas Manusia

Dunia saat ini ditandai oleh pergerakan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang bepergian setiap hari sebagai turis, pelajar, pekerja migran, dan pebisnis. Peningkatan mobilitas ini secara statistik meningkatkan kemungkinan warga negara menjadi korban kejahatan di luar negeri. Ketika hal ini terjadi, terutama di negara-negara dengan sistem peradilan yang lemah atau tidak stabil, asas nasional pasif menjadi satu-satunya harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Munculnya Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan modern seringkali tidak mengenal batas negara. Terorisme internasional adalah contoh paling nyata. Sebuah serangan teroris dapat direncanakan di Negara A, didanai dari Negara B, dilakukan di Negara C oleh pelaku dari Negara D, dan korbannya berasal dari puluhan negara berbeda. Dalam skenario yang begitu kompleks, mengandalkan asas teritorial saja tidaklah cukup. Asas nasional pasif memungkinkan setiap negara yang warganya menjadi korban untuk mengambil tindakan hukum, menciptakan jaringan yurisdiksi global yang dapat menutup ruang gerak para pelaku kejahatan transnasional.

Hal yang sama berlaku untuk kejahatan siber (cybercrime). Seorang peretas di satu negara dapat menipu ribuan korban di seluruh dunia. Bagi negara asal korban, melacak dan menuntut pelaku hampir tidak mungkin tanpa dasar yurisdiksi ekstrateritorial seperti asas nasional pasif.

Pergeseran Pandangan Global

Dulu, asas ini banyak ditentang. Namun, seiring waktu, terutama setelah berbagai insiden terorisme global, banyak negara yang sebelumnya skeptis mulai melunakkan sikap mereka. Mereka menyadari bahwa dalam menghadapi ancaman bersama, diperlukan fleksibilitas yurisdiksi. Banyak negara kini telah memasukkan beberapa bentuk asas nasional pasif ke dalam undang-undang pidana mereka, meskipun seringkali dengan batasan yang ketat, misalnya hanya untuk kejahatan terkait terorisme atau kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional.

Kesimpulan: Pedang Bermata Dua yang Diperlukan

Asas nasional pasif adalah sebuah konsep yang kompleks, lahir dari ketegangan antara kedaulatan negara yang absolut dan kewajiban negara untuk melindungi warganya di manapun mereka berada. Ia berfungsi sebagai instrumen hukum yang penting untuk memastikan tidak ada kekosongan keadilan (vacuum of justice) ketika seorang warga negara menjadi korban kejahatan serius di luar negeri dan sistem peradilan lokal gagal bertindak.

Namun, ia bukanlah solusi yang sempurna. Asas ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan perlindungan dan keadilan bagi korban. Di sisi lain, ia membawa risiko konflik yurisdiksi, pelanggaran kedaulatan, dan politisasi hukum. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan dengan penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional lainnya seperti kriminalitas ganda dan ne bis in idem.

Di dunia yang saling terhubung di mana batas-batas negara menjadi semakin kabur oleh perjalanan, teknologi, dan sayangnya, oleh kejahatan, asas nasional pasif tidak lagi bisa dipandang sebagai doktrin hukum yang eksotis atau kontroversial semata. Ia telah menjadi salah satu pilar yang, meski tidak sempurna, diperlukan untuk menopang bangunan keadilan global dan menegaskan kembali ikatan fundamental antara sebuah negara dan warganya: sebuah janji perlindungan yang tidak lekang oleh jarak dan tidak terhapus oleh batas geografis.