Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan adalah menjamin bahwa proses hukum dapat berjalan secara cepat, murah, dan sederhana. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting untuk mewujudkan keadilan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, asas peradilan cepat murah dan sederhana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menjadi komitmen bagi setiap lembaga peradilan.
Keberadaan asas peradilan cepat murah dan sederhana sangat krusial karena beberapa alasan mendasar. Pertama, kecepatan dalam penyelesaian perkara menjadi kunci agar hak-hak hukum yang terampas dapat segera dipulihkan. Tertundanya suatu kasus dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik secara materiil maupun immateriil, bagi pihak yang berpekara. Bayangkan seorang pemilik usaha yang haknya dilanggar oleh mitra bisnisnya; semakin lama proses hukum berjalan, semakin besar potensi kerugian finansial yang dialaminya.
Kedua, aspek kemurahan bertujuan agar biaya yang dikeluarkan untuk berperkara tidak membebani masyarakat, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Sistem peradilan yang mahal akan menciptakan hambatan bagi pencarian keadilan. Masyarakat menjadi enggan atau bahkan tidak mampu untuk menempuh jalur hukum, sehingga ketidakadilan semakin merajalela. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir biaya perkara, seperti adanya biaya operasional pengadilan yang terjangkau, kemungkinan bantuan hukum bagi yang tidak mampu, dan penyederhanaan prosedur yang mengurangi kebutuhan akan jasa penasihat hukum yang mahal.
Ketiga, unsur kesederhanaan dalam proses peradilan berarti prosedur hukum harus mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat awam sekalipun. Birokrasi yang rumit, istilah-istilah hukum yang sulit dimengerti, dan persyaratan administrasi yang berbelit-belit dapat membuat masyarakat frustrasi dan kehilangan harapan. Sistem yang sederhana memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, memberikan keterangan, dan memahami setiap tahapan yang dilalui.
Penerapan asas peradilan cepat murah dan sederhana tentu menghadapi berbagai tantangan. Di tingkat pengadilan, ini berarti adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki manajemen perkara, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi, serta melatih aparatur peradilan agar lebih profesional dan responsif. Misalnya, banyak pengadilan kini telah menerapkan sistem e-court untuk pendaftaran perkara secara daring, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan.
Selain itu, peran advokat atau pengacara juga sangat penting dalam mewujudkan asas ini. Advokat yang profesional akan berusaha menyelesaikan perkara dengan cara yang paling efisien bagi kliennya, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi dengan strategi yang terukur. Institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga dituntut untuk bekerja cepat dan efisien dalam penanganan perkara pidana, agar tersangka tidak mengalami penahanan yang berkepanjangan tanpa kepastian hukum.
Bagi masyarakat, memahami asas peradilan cepat murah dan sederhana berarti mengetahui hak-hak mereka dan berani menuntutnya. Ini juga berarti memahami batasan-batasan dan kewajiban yang ada dalam sistem hukum. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengurus perkara mereka dan dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan di masa mendatang.
Asas peradilan cepat murah dan sederhana merupakan cita-cita luhur yang terus diperjuangkan. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada upaya institusi peradilan semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat. Dengan komitmen bersama, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat menjadi mercusuar keadilan yang benar-benar dapat diakses, dipercaya, dan memenuhi ekspektasi masyarakat luas. Hak atas keadilan yang cepat, murah, dan sederhana adalah hak fundamental yang harus senantiasa dijaga dan diwujudkan.