Asas Religiusitas dalam Pasal 1 UUPA: Fondasi Keagamaan bagi Kebijakan Pertanahan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan tonggak sejarah penting dalam pengaturan landasan hukum pertanahan di Indonesia. Lebih dari sekadar regulasi teknis mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah, UUPA memuat nilai-nilai filosofis yang mendalam, salah satunya adalah asas religiusitas. Pasal 1 UUPA secara eksplisit menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum agraria nasional, yang berasaskan pada kepribadian bangsa Indonesia.

Implikasi Religiusitas dalam Konteks Kebijakan Pertanahan

Asas religiusitas dalam Pasal 1 UUPA dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual dan moral yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama. Ini berarti bahwa dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan hukum agraria, harus diperhatikan aspek-aspek yang selaras dengan ajaran agama mengenai tanggung jawab terhadap bumi dan isinya. Hal ini mencakup:

• Kemanfaatan dan Keberlanjutan: Ajaran agama seringkali menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya secara bijaksana demi kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks pertanahan, ini berarti pengelolaan lahan harus dilakukan secara lestari, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat yang merata.
• Keadilan Sosial: Konsep keadilan dalam ajaran agama sangat ditekankan. Terkait dengan agraria, ini termanifestasi dalam upaya mencegah penumpukan tanah pada segelintir orang (monopoli tanah) dan memastikan distribusi lahan yang adil bagi masyarakat, terutama petani kecil.
• Tanggung Jawab Sosial: Kepemilikan tanah bukan hanya hak, tetapi juga disertai kewajiban. Ajaran agama mengajarkan bahwa harta benda, termasuk tanah, adalah titipan Tuhan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kemaslahatan umat manusia.
• Larangan Eksploitasi yang Merusak: Prinsip religiusitas juga menolak segala bentuk eksploitasi yang berlebihan dan merusak, baik terhadap sumber daya alam maupun terhadap sesama manusia. Hal ini berarti larangan terhadap praktik-praktik spekulatif yang merugikan, atau penguasaan lahan yang mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar.

Tantangan dan Relevansi Asas Religiusitas

Meskipun tertuang dalam pasal fundamental, implementasi asas religiusitas dalam hukum agraria tidak selalu mulus. Tantangan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penafsiran yang berbeda mengenai makna religiusitas itu sendiri, hingga godaan pragmatisme ekonomi yang kadang kala mengesampingkan nilai-nilai moral. Terlebih di era modern yang serba cepat, dorongan untuk meraih keuntungan materi seringkali menjadi prioritas utama.

Namun demikian, relevansi asas religiusitas dalam Pasal 1 UUPA tetaplah krusial. Di tengah kompleksitas persoalan pertanahan seperti sengketa lahan, alih fungsi lahan yang masif, dan ketidakadilan agraria, kembali merujuk pada fondasi spiritual dan moral ini dapat menjadi pengingat penting. Ini mendorong para pembuat kebijakan, praktisi hukum, hingga masyarakat luas untuk senantiasa mempertanyakan: apakah setiap kebijakan dan tindakan terkait tanah telah selaras dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap alam serta sesama?

Asas religiusitas bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah panggilan moral untuk mengelola sumber daya agraria dengan penuh kesadaran spiritual. Ini adalah pengingat bahwa tanah bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dikelola demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan pengamalan nyata terhadap asas religiusitas dalam Pasal 1 UUPA diharapkan dapat terus menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang religius.