Asas Universal: Pilar Keadilan Lintas Batas dan Generasi

Dalam permadani kompleks interaksi manusia, mulai dari hubungan personal hingga diplomasi antarnegara, terdapat benang-benang emas tak kasat mata yang menjalin tatanan dan memberikan kerangka bagi peradaban. Benang-benang ini dikenal sebagai asas universal, yakni prinsip-prinsip fundamental yang diakui memiliki validitas melintasi batas-batas geografis, budaya, dan temporal. Ia adalah fondasi konseptual di mana hukum, etika, dan hak asasi manusia dibangun. Asas ini bukanlah hukum tertulis dalam satu kitab suci global, melainkan gagasan-gagasan inti yang bergema dalam sanubari kolektif kemanusiaan, yang tercermin dalam berbagai sistem hukum dan tradisi filosofis di seluruh dunia.

Memahami asas universal berarti menyelami pertanyaan mendasar tentang apa artinya menjadi manusia yang hidup dalam sebuah komunitas. Mengapa pembunuhan dianggap salah di hampir setiap masyarakat? Mengapa janji harus ditepati? Mengapa setiap orang berhak didengar sebelum dijatuhi hukuman? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya terletak pada peraturan lokal atau kitab undang-undang tertentu, tetapi pada prinsip-prinsip yang lebih dalam dan lebih luas. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral dan yudisial, memberikan arah di tengah lautan relativisme dan kekacauan. Mereka adalah bahasa bersama yang memungkinkan dialog tentang keadilan, bahkan ketika para pihak berasal dari latar belakang yang sangat berbeda.

Definisi dan Esensi Asas Universal

Mendefinisikan "asas universal" memerlukan pemahaman tentang dua komponen utamanya: "asas" dan "universal". Asas, atau prinsip, adalah kebenaran atau proposisi dasar yang berfungsi sebagai fondasi bagi sistem kepercayaan, perilaku, atau penalaran. Ia bersifat abstrak dan fundamental. Sementara itu, "universal" menandakan keberlakuan yang mencakup segalanya atau semua orang dalam kelompok tertentu, dalam konteks ini adalah seluruh umat manusia.

Dengan demikian, asas universal adalah proposisi fundamental yang diyakini berlaku untuk semua orang, di mana pun dan kapan pun, terlepas dari hukum positif, tradisi budaya, atau kepercayaan agama mereka. Esensinya terletak pada beberapa karakteristik kunci:

• Fundamental: Asas ini merupakan dasar dari aturan-aturan yang lebih spesifik. Misalnya, asas audi alteram partem (dengarkan pihak lain) adalah dasar dari berbagai aturan prosedur hukum acara di seluruh dunia.
• Abstrak: Mereka tidak merinci setiap situasi, melainkan memberikan kerangka berpikir umum. Asas non-diskriminasi, misalnya, tidak menyebutkan setiap kemungkinan bentuk diskriminasi, tetapi menetapkan prinsip umum kesetaraan.
• Tahan Lama (Enduring): Meskipun interpretasi dan aplikasinya dapat berkembang seiring waktu, inti dari asas ini tetap relevan lintas generasi. Larangan terhadap perbudakan, misalnya, adalah sebuah asas yang validitasnya tidak lekang oleh waktu.
• Diakui Secara Luas: Walaupun mungkin ada perdebatan filosofis, asas-asas ini secara umum diakui dan tercermin dalam instrumen-instrumen hukum internasional, konstitusi nasional, dan ajaran moral berbagai peradaban.

Penting untuk membedakan asas universal dari kebiasaan (custom) atau hukum positif (positive law). Kebiasaan bisa sangat bervariasi antar budaya. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh otoritas negara dan hanya berlaku di wilayah yurisdiksinya. Sebaliknya, asas universal diklaim memiliki otoritas moral atau rasional yang lebih tinggi, yang seharusnya menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Ketika hukum suatu negara secara sistematis melanggar asas universal—seperti melegalkan genosida atau penyiksaan—hukum tersebut dapat dianggap tidak sah dari perspektif keadilan yang lebih tinggi.

Akar Sejarah dan Filosofis

Gagasan tentang prinsip-prinsip yang melampaui hukum lokal bukanlah hal baru. Jejak pemikiran ini dapat dilacak kembali ribuan tahun, berevolusi melalui berbagai peradaban dan aliran filsafat.

Zaman Kuno: Yunani dan Romawi

Filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, bergulat dengan konsep keadilan (dike) dan hukum alam (natural law). Mereka percaya bahwa ada tatanan rasional di alam semesta (logos) yang dapat dipahami oleh akal manusia, dan dari tatanan inilah prinsip-prinsip keadilan yang abadi dapat diturunkan. Kaum Stoa, khususnya, mengembangkan ide ini lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa setiap manusia memiliki percikan nalar ilahi, yang memungkinkan mereka untuk memahami hukum universal yang mengatur kosmos dan masyarakat manusia.

Kekaisaran Romawi, dengan wilayahnya yang luas dan beragam, membutuhkan kerangka hukum yang dapat diterapkan pada warga negara Romawi (jus civile) dan non-warga negara (peregrini). Dari kebutuhan praktis ini, lahirlah jus gentium (hukum bangsa-bangsa). Awalnya, jus gentium adalah kumpulan aturan pragmatis yang umum ditemukan dalam sistem hukum berbagai bangsa yang ditaklukkan Roma. Namun, di bawah pengaruh filsafat Stoa, para ahli hukum Romawi seperti Cicero mulai melihat jus gentium sebagai perwujudan dari hukum alam—hukum yang didasarkan pada akal sehat universal (naturalis ratio) dan berlaku bagi semua umat manusia.

"Hukum sejati adalah akal sehat yang benar, selaras dengan alam; ia bersifat universal, tidak berubah, dan abadi... Tidak akan ada hukum yang berbeda di Roma dan di Athena, atau hukum yang berbeda sekarang dan di masa depan, melainkan satu hukum abadi dan tidak berubah yang akan berlaku untuk semua bangsa dan semua waktu." - Cicero

Abad Pencerahan dan Kelahiran Hak Asasi

Gagasan hukum alam mengalami kebangkitan kembali selama Abad Pencerahan di Eropa. Para pemikir seperti John Locke berpendapat bahwa manusia, bahkan dalam "keadaan alamiah" sebelum adanya pemerintahan, memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat dicabut: hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemerintah, menurut Locke, dibentuk bukan untuk memberikan hak-hak ini, tetapi untuk melindunginya. Jika pemerintah melanggar hak-hak fundamental ini, rakyat memiliki hak untuk menentangnya.

Immanuel Kant, filsuf Jerman, memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi universalisme melalui "Imperatif Kategoris"-nya. Salah satu formulasinya adalah: "Bertindaklah hanya berdasarkan maksim yang melaluinya engkau dapat sekaligus menghendaki agar ia menjadi hukum universal." Dengan kata lain, suatu tindakan hanya bermoral jika prinsip di baliknya dapat diterapkan secara universal kepada semua orang tanpa kontradiksi. Ini adalah seruan untuk konsistensi rasional dan pengakuan atas martabat yang sama pada setiap individu.

Era Modern: Respon terhadap Kebrutalan

Kengerian dua Perang Dunia, khususnya Holokaus, menjadi titik balik yang mengguncang kesadaran dunia. Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi, meskipun beberapa di antaranya "legal" menurut hukum Jerman saat itu, secara universal dikutuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Nuremberg menetapkan prinsip bahwa individu memiliki tanggung jawab di bawah hukum internasional yang dapat mengesampingkan hukum nasional. Ini adalah penegasan kuat bahwa ada asas-asas keadilan yang lebih tinggi daripada kedaulatan negara.

Sebagai respons langsung, Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan utama mencegah terulangnya kekejaman semacam itu. Puncaknya adalah diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mencoba mengkodifikasi prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental yang dianggap melekat pada setiap manusia, صرف نظر از ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau status lainnya. DUHAM menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan asas universal dari konsep filosofis menjadi komitmen politik global.

Ragam Asas Universal dalam Praktik Hukum

Asas-asas universal termanifestasi secara paling nyata dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional. Mereka berfungsi sebagai "aturan main" dasar yang mengatur hubungan antarnegara dan standar perlakuan negara terhadap individu. Beberapa asas yang paling penting meliputi:

Asas Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses hukum itu sendiri adil, terlepas dari hasilnya. Mereka adalah benteng pertahanan terhadap kesewenang-wenangan.

• Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Harus Ditepati): Ini adalah pilar dari hukum perjanjian internasional. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Tanpa asas ini, seluruh sistem perjanjian internasional, mulai dari perjanjian perdagangan hingga perjanjian pengendalian senjata, akan runtuh. Ia juga berlaku dalam hukum perdata di hampir semua negara, di mana kontrak yang sah mengikat para pihak yang membuatnya.
• Nemo Judex in Causa Sua (Tidak Seorang Pun Boleh Menjadi Hakim dalam Perkaranya Sendiri): Asas ini menuntut imparsialitas dan ketidakberpihakan. Seorang hakim atau pengambil keputusan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam hasil suatu kasus. Prinsip ini adalah inti dari pencegahan konflik kepentingan dan merupakan dasar bagi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
• Audi Alteram Partem (Dengarkan Pihak Lain): Setiap orang yang dituduh berhak untuk didengar dan menyajikan pembelaannya. Ini adalah inti dari proses hukum yang adil (due process of law). Hak ini mencakup hak untuk mengetahui tuduhan, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, dan hak untuk mengajukan bukti. Melanggar asas ini berarti meniadakan keadilan itu sendiri.

Asas Kemanusiaan dan Norma yang Tidak Dapat Dikesampingkan (Jus Cogens)

Beberapa norma dianggap begitu fundamental bagi tatanan internasional sehingga tidak ada negara yang diizinkan untuk menyimpang darinya. Norma-norma ini dikenal sebagai jus cogens atau norma yang memaksa.

Konsep jus cogens secara formal diakui dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Ia mendefinisikan norma jus cogens sebagai "norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum yang baru yang memiliki sifat yang sama."

Contoh norma jus cogens yang diakui secara luas meliputi:

• Larangan Genosida: Upaya untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.
• Larangan Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan penyiksaan.
• Larangan Perbudakan dan Perdagangan Budak: Pengakuan bahwa manusia bukanlah komoditas dan tidak boleh dimiliki.
• Larangan Penyiksaan: Tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau sebagai hukuman.

Setiap perjanjian atau hukum nasional yang bertentangan dengan norma jus cogens dianggap batal demi hukum. Ini adalah penegasan tertinggi dari supremasi asas universal atas kehendak negara.

Asas Kedaulatan dan Non-Intervensi

Asas kedaulatan negara, yang berakar pada Perjanjian Westphalia, menyatakan bahwa setiap negara memiliki otoritas tertinggi atas wilayah dan penduduknya, bebas dari campur tangan eksternal. Ini adalah dasar dari sistem internasional yang terdiri dari negara-negara yang setara secara hukum. Asas non-intervensi adalah konsekuensi logisnya: negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Namun, asas ini tidak lagi bersifat absolut. Perkembangan hukum hak asasi manusia dan konsep seperti Responsibility to Protect (R2P) telah menciptakan ketegangan. R2P berpendapat bahwa kedaulatan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari kejahatan massal. Jika sebuah negara gagal atau tidak mau memenuhi tanggung jawab ini, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk campur tangan, termasuk sebagai pilihan terakhir, melalui tindakan militer yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Prinsip ini, yang diabadikan dalam DUHAM dan berbagai konstitusi nasional, menyatakan bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ini berarti hukum harus diterapkan secara imparsial, tanpa memandang status sosial, kekayaan, ras, agama, atau atribut lainnya. Dalam konteks internasional, ini juga berarti bahwa semua negara, besar atau kecil, kaya atau miskin, secara teoretis memiliki status hukum yang sama dalam organisasi internasional seperti PBB.

Asas Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

Jika suatu negara melanggar kewajiban internasionalnya, ia bertanggung jawab atas tindakan salah tersebut. Asas ini memastikan bahwa hukum internasional bukan sekadar seruan moral, tetapi memiliki konsekuensi. Tanggung jawab ini mengharuskan negara yang bersalah untuk:

• Menghentikan tindakan yang salah.
• Memberikan jaminan tidak akan mengulanginya.
• Memberikan reparasi penuh atas kerugian yang disebabkan. Reparasi dapat berupa restitusi (mengembalikan kondisi seperti semula), kompensasi (pembayaran ganti rugi finansial), atau kepuasan (permintaan maaf resmi, pengakuan kesalahan).

Tantangan dan Perdebatan Kontemporer

Meskipun gagasan asas universal sangat kuat, ia tidak lepas dari kritik dan tantangan yang signifikan. Perdebatan ini penting untuk menjaga agar konsep ini tidak menjadi alat dominasi, melainkan tetap menjadi sumber pembebasan.

Relativisme Budaya vs. Universalisme

Ini adalah perdebatan klasik dan yang paling persisten. Kaum relativis budaya berpendapat bahwa moralitas dan keadilan adalah produk dari budaya tertentu. Oleh karena itu, tidak ada standar universal yang dapat digunakan untuk menilai praktik budaya lain. Mereka menuduh bahwa klaim universalisme, terutama dalam hak asasi manusia, sering kali merupakan bentuk "imperialisme budaya" di mana nilai-nilai Barat dipaksakan pada seluruh dunia.

Di sisi lain, kaum universalis berpendapat bahwa meskipun ekspresi budaya dapat bervariasi, ada penderitaan dan martabat manusia yang bersifat universal. Penyiksaan tetaplah menyakitkan, terlepas dari di mana itu terjadi. Penindasan tetaplah salah, terlepas dari justifikasi budaya yang diberikan. Mereka berpendapat bahwa relativisme budaya yang ekstrem dapat digunakan sebagai dalih oleh rezim otoriter untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia. Jalan tengah sering dicari melalui konsep "universalisme relatif," yang mengakui prinsip-prinsip universal inti sambil memungkinkan adanya ruang untuk interpretasi dan penerapan yang beragam sesuai konteks budaya.

Masalah Penegakan (Enforcement)

Hukum internasional sering dikritik karena "tidak bergigi". Tidak ada polisi dunia atau sistem pengadilan dengan yurisdiksi wajib bagi semua negara. Penegakan sering kali bergantung pada kemauan politik negara-negara kuat, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Mahkamah Internasional (ICJ) hanya dapat mengadili kasus jika negara-negara yang terlibat setuju untuk tunduk pada yurisdiksinya. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghadapi tantangan karena beberapa negara besar tidak meratifikasi Statuta Roma.

Akibatnya, sering terjadi standar ganda di mana negara-negara kuat dapat melanggar asas universal tanpa konsekuensi signifikan, sementara negara-negara yang lebih lemah menghadapi sanksi atau intervensi. Kelemahan dalam mekanisme penegakan ini menjadi tantangan terbesar bagi kredibilitas tatanan yang didasarkan pada asas universal.

Geopolitik dan Kepentingan Nasional

Dalam dunia nyata, idealisme asas universal sering kali berbenturan dengan realisme kepentingan nasional dan geopolitik. Negara-negara mungkin mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia secara retoris tetapi mengabaikannya ketika berhadapan dengan sekutu strategis atau mitra dagang yang penting. Perjuangan untuk supremasi global, persaingan sumber daya, dan aliansi militer dapat membuat negara-negara memprioritaskan keamanan dan keuntungan mereka sendiri di atas komitmen terhadap norma-norma universal. Hal ini menciptakan sinisme dan mengurangi kepercayaan pada sistem global.

Masa Depan Asas Universal di Dunia yang Terhubung

Di era globalisasi, teknologi, dan tantangan bersama, relevansi asas universal justru semakin meningkat. Dunia menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara pun sendirian, seperti perubahan iklim, pandemi global, terorisme lintas batas, dan regulasi ruang siber.

Tantangan Baru, Prinsip Lama

Bagaimana asas universal diterapkan pada domain-domain baru ini?

• Perubahan Iklim: Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (common but differentiated responsibilities) adalah upaya untuk menerapkan asas keadilan pada masalah lingkungan. Ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab, tetapi negara-negara maju yang secara historis lebih banyak berkontribusi pada emisi memiliki tanggung jawab yang lebih besar.
• Ruang Siber: Bagaimana prinsip privasi, kebebasan berekspresi, dan yurisdiksi berlaku di dunia digital yang tanpa batas? Penerapan asas-asas hukum yang ada ke dalam konteks baru ini menjadi salah satu tantangan hukum terbesar saat ini.
• Kecerdasan Buatan (AI): Perkembangan AI memunculkan pertanyaan etis yang mendalam. Prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, transparansi, dan akuntabilitas manusia menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi ini melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.

Penguatan Tata Kelola Global

Untuk mengatasi tantangan penegakan, ada seruan terus-menerus untuk mereformasi dan memperkuat institusi global seperti PBB. Ini termasuk perdebatan tentang reformasi Dewan Keamanan, penguatan peran Majelis Umum, dan peningkatan sumber daya serta yurisdiksi pengadilan internasional. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih adil, demokratis, dan efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.

Kesimpulan: Kompas Moral Dunia yang Dinamis

Asas universal adalah lebih dari sekadar konsep hukum atau filosofis yang kering. Ia adalah aspirasi kolektif umat manusia untuk tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Dari jus gentium Romawi hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, perjalanan gagasan ini mencerminkan perjuangan panjang melawan tirani, kesewenang-wenangan, dan kekacauan. Ia adalah pengakuan bahwa kemanusiaan kita bersama lebih fundamental daripada perbedaan-perbedaan kita.

Meskipun dihadapkan pada tantangan berat dari relativisme budaya, politik kekuasaan, dan kelemahan penegakan, asas-asas ini tetap menjadi mercusuar. Mereka menyediakan bahasa dan kerangka kerja untuk mengkritik ketidakadilan, menuntut pertanggungjawaban dari yang berkuasa, dan membangun jembatan pemahaman antar peradaban. Mereka bukanlah seperangkat aturan yang statis dan kaku, melainkan kompas moral yang dinamis, yang terus-menerus kita interpretasikan dan perjuangkan penerapannya dalam menghadapi tantangan-tantangan baru.

Pada akhirnya, kekuatan sejati dari asas universal tidak terletak pada kemampuannya untuk ditegakkan oleh kekuatan militer, tetapi pada resonansinya dalam hati nurani manusia. Selama manusia mendambakan keadilan, mendambakan martabat, dan percaya pada kemungkinan dunia yang lebih baik, asas-asas ini akan terus menjadi pilar yang menopang harapan dan upaya kita untuk membangun peradaban global yang layak bagi semua.