Mengupas Tuntas Asas Lex Temporis Delicti

Pendahuluan: Waktu Sebagai Dimensi Keadilan

Dalam bentangan peradaban manusia, konsep keadilan senantiasa menjadi pusat perdebatan filosofis dan fondasi pembentukan masyarakat yang teratur. Keadilan bukan hanya soal benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana, kapan, dan dengan aturan apa sebuah perbuatan dinilai. Di sinilah waktu menjelma menjadi dimensi krusial. Waktu bukanlah sekadar urutan detik yang berlalu, melainkan sebuah bingkai yang menentukan konteks, niat, dan yang terpenting, hukum yang berlaku. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda bisa dihukum hari ini atas perbuatan yang kemarin dianggap wajar. Dunia seperti itu tidak akan memiliki kepastian, dipenuhi ketakutan, dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah distopia yuridis semacam itu, lahirlah sebuah prinsip agung dalam hukum pidana: lex temporis delicti.

Secara harfiah, frasa Latin ini berarti "hukum pada waktu terjadinya delik (tindak pidana)". Ia adalah asas yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dituntut dan diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan pidana itu dilakukan. Asas ini merupakan benteng pertahanan utama individu melawan arbitrasi negara. Ia memastikan bahwa hukum tidak dapat ditarik mundur (non-retroaktif) untuk menjerat perbuatan yang di masa lalunya tidak dianggap sebagai kejahatan. Dengan demikian, lex temporis delicti adalah jantung dari kepastian hukum, pilar utama dari negara hukum (rule of law), dan penjamin keadilan yang dapat diprediksi.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam dan komprehensif mengenai asas lex temporis delicti. Kita akan menelusuri akar filosofis dan historisnya, membedah komponen-komponen yuridisnya, menganalisis fungsinya dalam melindungi hak asasi manusia, serta menjelajahi berbagai pengecualian dan perdebatan kontemporer yang mengitarinya. Dari ruang-ruang pengadilan kuno hingga tantangan di era digital, relevansi asas ini tetap tak tergoyahkan, menjadikannya sebuah topik yang esensial untuk dipahami oleh siapa pun yang peduli pada keadilan dan supremasi hukum.

Membedah Makna: Dekonstruksi Asas Lex Temporis Delicti

Untuk memahami esensi dari asas ini, kita perlu membedah setiap kata yang menyusunnya. Frasa "Lex Temporis Delicti" adalah sebuah konstruksi presisi dari bahasa Latin yang masing-masing katanya membawa bobot makna yang signifikan.

Lex: Hukum yang Tertulis dan Pasti

Kata "Lex" berarti "hukum" atau "undang-undang". Namun, dalam konteks asas ini, maknanya lebih spesifik. Ia tidak merujuk pada hukum kebiasaan yang tidak tertulis atau norma sosial yang cair. "Lex" di sini menunjuk pada hukum pidana yang telah diundangkan secara formal, tertulis, dan dapat diakses oleh publik (lex scripta). Ini menggarisbawahi prasyarat bahwa sebuah aturan harus jelas dan dirumuskan secara eksplisit sebelum dapat digunakan untuk menghukum seseorang. Hukum tidak boleh berupa bisikan atau interpretasi subjektif penguasa, melainkan sebuah teks yang kokoh dan dapat dijadikan rujukan oleh semua warga negara. Keterkaitan ini melahirkan prinsip turunan yang sangat penting: nullum crimen sine lege scripta (tidak ada pidana tanpa hukum tertulis).

Temporis: Titik Kritis pada Garis Waktu

"Temporis" adalah bentuk genitif dari kata "Tempus" yang berarti "waktu". Ini adalah inti dari asas ini, yang menempatkan waktu sebagai variabel penentu. Namun, "waktu" di sini bukanlah rentang waktu yang abstrak. Ia merujuk pada satu titik spesifik: saat perbuatan yang dituduhkan itu dilakukan (tempus delicti). Penentuan tempus delicti ini terkadang sederhana, namun sering kali menjadi sangat kompleks. Misalnya, pada kasus pencurian, waktunya jelas saat barang diambil. Namun, bagaimana dengan kejahatan siber yang lintas yurisdiksi dan zona waktu? Atau tindak pidana berlanjut seperti penggelapan yang dilakukan sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan? Atau perbuatan yang akibatnya baru muncul jauh di kemudian hari, seperti pencemaran lingkungan? Kompleksitas penentuan tempus delicti menjadi salah satu area perdebatan hukum yang paling menarik dan dinamis.

Delicti: Perbuatan yang Dilarang

"Delicti" adalah bentuk genitif dari "Delictum" yang berarti "delik", "tindak pidana", atau "perbuatan yang salah". Kata ini menegaskan bahwa fokus dari asas ini adalah pada perbuatan (actus reus) yang dilakukan oleh terdakwa. Hukum yang relevan adalah hukum yang berlaku saat perbuatan itu terwujud secara fisik atau saat kelalaian yang relevan terjadi. Asas ini tidak peduli dengan hukum yang berlaku saat penyelidikan dimulai, saat penuntutan diajukan, atau saat putusan pengadilan dijatuhkan. Fokusnya tunggal dan tak tergoyahkan: saat perbuatan itu sendiri terjadi. Ini menciptakan hubungan kausal yang jelas antara perbuatan, waktu, dan hukum yang mengaturnya.

Secara kolektif, Lex Temporis Delicti membentuk sebuah postulat yang kokoh: Hukum yang harus diterapkan dalam suatu perkara pidana adalah hukum yang hidup dan berkuasa pada momen ketika perbuatan yang dituduhkan itu dilakukan, tidak lebih dan tidak kurang.

Prinsip ini secara inheren melahirkan asas non-retroaktivitas, yang sering dianggap sebagai sinonimnya. Asas non-retroaktif melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut. Artinya, sebuah undang-undang baru yang mengkriminalisasi suatu perbuatan atau memperberat hukumannya tidak dapat diterapkan pada perbuatan yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan. Ini adalah perlindungan fundamental yang memastikan bahwa warga negara dapat mengatur perilakunya berdasarkan hukum yang ada, bukan hukum yang mungkin akan ada di masa depan.

Akar Sejarah dan Evolusi Filosofis: Dari Tirani ke Supremasi Hukum

Asas lex temporis delicti bukanlah sebuah penemuan modern yang muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari evolusi pemikiran hukum dan filosofis selama berabad-abad, yang lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Jejaknya dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, namun formulasi modernnya berakar kuat pada Era Pencerahan.

Gema dari Masa Lalu: Jejak Awal Non-Retroaktivitas

Meskipun tidak diformulasikan secara eksplisit seperti sekarang, ide bahwa hukum tidak seharusnya berlaku surut dapat ditemukan dalam beberapa sistem hukum kuno. Dalam Hukum Romawi, misalnya, terdapat adagium yang berbunyi "nulla poena sine lege" (tidak ada hukuman tanpa hukum), yang meskipun lebih fokus pada legalitas, secara implisit mengandung benih non-retroaktivitas. Para ahli hukum Romawi umumnya berpandangan bahwa undang-undang baru mengatur masa depan, bukan mengadili masa lalu. Demikian pula, dalam sistem hukum Inggris (Common Law), penolakan terhadap undang-undang ex post facto (undang-undang yang berlaku surut) telah menjadi bagian dari tradisi hukum sejak lama, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan absolut raja.

Era Pencerahan: Lahirnya Sang Pelindung

Pencerahan (Enlightenment) pada abad ke-17 dan ke-18 menjadi rahim intelektual bagi perumusan modern asas lex temporis delicti. Para filsuf pada masa ini, seperti John Locke, Montesquieu, dan Cesare Beccaria, menantang sistem peradilan monarki absolut yang sering kali brutal, tidak dapat diprediksi, dan sewenang-wenang. Mereka memperjuangkan sebuah sistem hukum yang rasional, manusiawi, dan yang terpenting, pasti.

Charles de Montesquieu dan Pemisahan Kekuasaan

Dalam karyanya yang monumental, "The Spirit of the Laws", Montesquieu berargumen bahwa untuk mencegah tirani, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, tugas legislatif adalah membuat hukum untuk masa depan. Jika yudikatif (pengadilan) atau eksekutif (raja) dapat menciptakan hukum secara retroaktif, maka pemisahan kekuasaan menjadi ilusi. Warga negara akan hidup dalam ketakutan karena tidak pernah tahu apakah tindakan mereka yang sah hari ini akan dianggap ilegal besok. Bagi Montesquieu, hukum yang berlaku surut adalah ciri khas dari pemerintahan despotik.

Cesare Beccaria dan Kontrak Sosial

Cesare Beccaria, dalam magnum opusnya "On Crimes and Punishments", memberikan argumen yang paling kuat dan berpengaruh bagi asas non-retroaktivitas. Berpijak pada teori kontrak sosial, Beccaria menyatakan bahwa warga negara menyerahkan sebagian kecil kebebasan mereka kepada negara untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban. Namun, penyerahan ini didasarkan pada seperangkat aturan yang jelas dan disepakati. Menghukum seseorang berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan dilakukan adalah pelanggaran fundamental terhadap kontrak sosial tersebut. Ia menulis:

"Hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman atas kejahatan; dan wewenang ini hanya dapat berada di tangan legislator, yang mewakili seluruh masyarakat yang bersatu dalam kontrak sosial. [...] Jika hakim menciptakan hukum atau memperberat hukuman, ia akan menjadi legislator, dan itu adalah sebuah tirani."

Bagi Beccaria, kepastian hukum adalah segalanya. Seseorang harus tahu dengan jelas konsekuensi dari tindakannya sebelum ia melakukannya. Hukum pidana yang retroaktif mengubah hukum menjadi perangkap, bukan panduan.

Manifestasi dalam Konstitusi dan Hukum Internasional

Gagasan para pemikir Pencerahan ini tidak hanya tinggal di ranah filosofis. Mereka menginspirasi revolusi dan pembentukan konstitusi modern.

• Konstitusi Amerika Serikat: Melarang secara eksplisit pengesahan "ex post facto Law" baik oleh Kongres federal maupun oleh negara bagian. Ini adalah salah satu perlindungan hak individu yang paling awal dan paling kuat yang dikodifikasikan dalam sebuah konstitusi nasional.
• Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis: Salah satu dokumen paling berpengaruh dari Revolusi Prancis, menyatakan, "Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum pelanggaran itu dilakukan."

Setelah kengerian Perang Dunia, asas ini diangkat ke tingkat tertinggi sebagai hak asasi manusia universal. Ia diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk:

• Pasal 11 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): "Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, pada waktu perbuatan itu dilakukan."
• Pasal 15 (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Mengulangi prinsip yang sama dengan DUHAM, menjadikannya sebagai norma hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Dari ide-ide samar di masa lalu, melalui penajaman filosofis di Era Pencerahan, hingga kodifikasi dalam hukum nasional dan internasional, perjalanan lex temporis delicti adalah cerminan dari perjuangan umat manusia untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat yang adil, pasti, dan beradab.

Fungsi dan Signifikansi Yuridis: Tiga Pilar Supremasi Hukum

Asas lex temporis delicti bukan sekadar teknis yuridis yang kaku. Ia adalah prinsip hidup yang menjalankan tiga fungsi fundamental dalam sebuah negara hukum. Tiga fungsi ini—kepastian hukum, perlindungan individu, dan perwujudan keadilan—saling terkait dan membentuk fondasi bagi sistem peradilan pidana yang adil dan dapat dipercaya.

1. Menjamin Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum adalah kondisi di mana warga negara dapat mengetahui dengan jelas apa saja hak dan kewajiban mereka, serta apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Tanpa kepastian, hukum menjadi tidak dapat diprediksi dan masyarakat akan hidup dalam kebingungan dan kecemasan. Lex temporis delicti adalah pilar utama dari kepastian hukum dalam ranah pidana.

Fungsi ini bekerja melalui beberapa cara:

• Prediktabilitas: Asas ini memungkinkan setiap individu untuk memprediksi konsekuensi hukum dari perilakunya. Sebelum melakukan suatu tindakan, seseorang dapat merujuk pada undang-undang yang berlaku saat itu untuk mengetahui apakah tindakannya merupakan kejahatan dan apa ancaman hukumannya. Ini memberikan panduan yang jelas bagi perilaku warga.
• Stabilitas Sosial: Ketika hukum stabil dan dapat diprediksi, ia mendorong ketertiban sosial. Warga negara cenderung mematuhi hukum karena aturannya jelas dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Sebaliknya, hukum yang retroaktif menciptakan ketidakstabilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.
• Membatasi Diskresi Aparat Penegak Hukum: Dengan menetapkan bahwa hanya hukum pada saat perbuatan yang berlaku, asas ini membatasi ruang bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk menerapkan hukum baru atau interpretasi baru secara surut. Mereka terikat pada "aturan main" yang ada pada saat peristiwa terjadi, mencegah penegakan hukum yang didasarkan pada selera atau tekanan politik sesaat.

2. Memberikan Perlindungan Individu dari Kesewenang-wenangan (Protection from Arbitrariness)

Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan, jika tidak dibatasi, cenderung korup dan sewenang-wenang. Salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang paling berbahaya adalah penggunaan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik atau kelompok minoritas. Hukum pidana retroaktif adalah senjata yang sempurna untuk tujuan ini.

Sebuah rezim yang tiranik dapat dengan mudah mengesahkan undang-undang baru yang mengkriminalisasi aktivitas politik oposisi yang di masa lalu sepenuhnya legal, lalu menggunakan undang-undang tersebut untuk memenjarakan para pengkritiknya. Lex temporis delicti berdiri sebagai perisai yang kokoh melawan praktik semacam ini. Ia memastikan bahwa negara tidak dapat mengubah aturan di tengah permainan untuk menargetkan individu atau kelompok tertentu. Asas ini adalah penegasan bahwa individu berada di bawah lindungan hukum (under the law), bukan di bawah kekuasaan manusia (under the men).

Perlindungan ini juga berlaku terhadap perubahan hukuman. Bayangkan seseorang melakukan perbuatan yang diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selama proses peradilan, legislatif mengubah ancaman hukuman untuk kejahatan tersebut menjadi 20 tahun. Tanpa lex temporis delicti, hakim bisa saja menjatuhkan hukuman 20 tahun. Asas ini melarang hal tersebut, memastikan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari yang diancamkan pada saat perbuatan dilakukan.

3. Mewujudkan Keadilan dan Moralitas Hukum (Realizing Justice and Legal Morality)

Pada level yang paling fundamental, menghukum seseorang berdasarkan aturan yang belum ada saat ia bertindak adalah sebuah tindakan yang secara inheren tidak adil. Keadilan menuntut agar seseorang diberi peringatan yang wajar (fair warning) bahwa perilakunya dilarang. Menghukum tanpa peringatan terlebih dahulu adalah bentuk penjebakan oleh negara.

Filsuf hukum Lon Fuller, dalam konsepnya tentang "moralitas internal hukum", menyatakan bahwa agar sebuah sistem hukum dapat disebut sebagai "hukum", ia harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah non-retroaktivitas. Hukum yang berlaku surut, menurut Fuller, gagal memenuhi syarat moral dasar untuk disebut sebagai hukum. Ia tidak lagi berfungsi sebagai panduan perilaku, melainkan sebagai alat pemaksaan belaka.

Oleh karena itu, lex temporis delicti bukan hanya aturan teknis, tetapi juga sebuah pernyataan moral. Ia mencerminkan keyakinan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan dengan memberikan panduan yang jelas, bukan untuk membalas dendam atas perbuatan masa lalu dengan standar masa kini. Ia mengakui martabat individu sebagai agen moral yang mampu membuat pilihan berdasarkan aturan yang diketahui, dan menolak gagasan bahwa negara dapat sewenang-wenang mengubah standar penilaian moral dan hukum terhadap warganya.

Pengecualian dan Debat: Ketika Garis Waktu Menjadi Fleksibel

Meskipun asas lex temporis delicti dan non-retroaktivitas adalah prinsip yang sangat kokoh, ia tidaklah absolut. Dalam praktik hukum, terdapat beberapa situasi dan pengecualian di mana penerapan hukum secara surut justru dianggap lebih adil atau diperlukan. Pengecualian ini bukanlah penyangkalan terhadap asas utama, melainkan penyesuaian yang didasarkan pada prinsip keadilan yang lebih tinggi.

Asas Lex Mitior: Pengecualian yang Berpihak pada Terdakwa

Pengecualian yang paling universal dan diterima secara luas adalah penerapan asas lex mitior atau in dubio mitius. Prinsip ini menyatakan bahwa jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan tetapi sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan undang-undang yang baru lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka undang-undang yang barulah yang harus diterapkan.

Logika di balik lex mitior sangat kuat. Jika masyarakat, melalui legislatornya, telah memutuskan bahwa suatu perbuatan tidak lagi dianggap sejahat sebelumnya (misalnya dengan mengurangi ancaman hukuman) atau bahkan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan sama sekali (dekriminalisasi), maka tidak ada lagi kepentingan publik yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat berdasarkan hukum lama yang sudah usang. Melanjutkan penuntutan atau penghukuman berdasarkan standar lama akan terasa seperti balas dendam yang tidak perlu.

Contoh Ilustratif:

Andi melakukan perbuatan X pada bulan Januari, yang saat itu diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Proses peradilannya berjalan hingga bulan Juni. Pada bulan Mei, parlemen mengesahkan undang-undang baru yang mengubah ancaman hukuman untuk perbuatan X menjadi maksimal 5 tahun. Berdasarkan asas lex mitior, hakim yang mengadili Andi tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari 5 tahun, karena hukum yang baru lebih ringan baginya. Jika undang-undang baru tersebut bahkan menghapuskan perbuatan X sebagai tindak pidana, maka Andi harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Penerapan asas lex mitior adalah contoh sempurna bagaimana sistem hukum menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Ia memperbolehkan retroaktivitas, tetapi hanya jika itu menguntungkan individu, sejalan dengan tujuan utama hukum pidana untuk melindungi hak asasi.

Kejahatan Internasional Luar Biasa (Extraordinary Crimes)

Debat paling sengit mengenai retroaktivitas muncul dalam konteks kejahatan internasional yang paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Argumen utama muncul setelah Perang Dunia II dalam Pengadilan Nuremberg, di mana para pemimpin Nazi diadili atas kejahatan yang definisinya baru dikodifikasikan secara formal setelah perbuatan mereka dilakukan.

Para pembela berargumen bahwa pengadilan tersebut melanggar asas nullum crimen sine lege. Namun, para jaksa dan hakim membalas dengan beberapa argumen tandingan yang kuat:

• Pelanggaran Hukum Kebiasaan Internasional: Meskipun belum dikodifikasi dalam sebuah perjanjian tunggal, perbuatan seperti pembunuhan massal dan perbudakan telah lama dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum kebiasaan internasional dan "prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab".
• Keadilan Universal: Ada perbuatan yang begitu mengerikan dan bertentangan dengan esensi kemanusiaan (mala in se) sehingga pelakunya tidak dapat berlindung di balik argumen teknis bahwa tidak ada undang-undang tertulis yang melarangnya pada saat itu. Membiarkan kejahatan semacam itu tanpa hukuman akan menjadi penghinaan yang lebih besar terhadap keadilan.

Debat ini terus berlanjut. Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara tegas menganut prinsip non-retroaktivitas. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah statuta tersebut berlaku. Namun, perdebatan tetap relevan untuk pengadilan ad hoc atau mekanisme keadilan transisional yang dibentuk untuk menangani kekejaman di masa lalu.

Hukum Prosedural dan Interpretatif

Sebuah pembedaan penting sering dibuat antara hukum pidana substantif dan hukum acara (prosedural). Hukum substantif adalah hukum yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan hukuman. Hukum acara adalah aturan tentang bagaimana proses peradilan harus dijalankan (misalnya, aturan tentang alat bukti, penangkapan, atau persidangan).

Larangan retroaktivitas umumnya berlaku paling ketat untuk hukum substantif. Perubahan dalam hukum acara sering kali dapat diterapkan secara retroaktif, selama perubahan tersebut tidak merugikan hak-hak fundamental terdakwa, seperti hak atas pembelaan yang adil. Sebagai contoh, jika sebuah undang-undang baru memungkinkan penggunaan bukti video dalam persidangan, aturan baru ini dapat diterapkan pada kasus-kasus yang perbuatannya terjadi sebelum undang-undang tersebut ada. Namun, jika aturan baru itu menghapus hak terdakwa untuk mengajukan banding, penerapannya secara retroaktif akan sangat problematis dan kemungkinan besar tidak konstitusional.

Tantangan Kontemporer di Era Digital dan Globalisasi

Di dunia yang terus berubah dengan cepat, didorong oleh inovasi teknologi dan interkoneksi global, asas kuno seperti lex temporis delicti menghadapi tantangan dan pertanyaan baru. Relevansinya tidak berkurang, tetapi penerapannya menjadi semakin kompleks dan memerlukan interpretasi yang canggih.

Menentukan 'Tempus Delicti' dalam Kejahatan Siber

Dunia digital mengaburkan batas-batas waktu dan ruang. Hal ini menciptakan kesulitan besar dalam menentukan kapan tepatnya sebuah kejahatan terjadi (tempus delicti), yang merupakan prasyarat untuk menerapkan lex temporis delicti.

• Kejahatan Lintas Waktu dan Yurisdiksi: Seorang peretas di negara A meluncurkan serangan siber terhadap server di negara B, dengan menggunakan server perantara di negara C. Serangan itu dipicu pada pukul 10 malam waktu setempat, tetapi dampaknya baru terasa beberapa jam kemudian di zona waktu yang berbeda. Jika hukum di salah satu negara tersebut berubah di antara waktu-waktu tersebut, hukum mana yang berlaku? Kapan sebenarnya 'delik' itu terjadi? Saat kode mulai dieksekusi, saat mencapai target, atau saat kerusakan terjadi?
• Kejahatan Berkelanjutan (Continuing Offenses): Malware seperti ransomware dapat menginfeksi sistem, tidak aktif selama berbulan-bulan, dan baru diaktifkan kemudian untuk mengenkripsi data. Apakah kejahatan terjadi saat malware pertama kali ditanam, atau saat ia diaktifkan? Ini menjadi sangat relevan jika ada perubahan undang-undang anti-malware di antara dua titik waktu tersebut.
• Pelanggaran Data: Kapan kejahatan pelanggaran data terjadi? Saat data dicuri secara tidak sah? Saat data itu dijual di dark web? Atau saat individu korban mengalami kerugian finansial sebagai akibatnya? Setiap definisi waktu dapat mengarah pada penerapan hukum yang berbeda.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kerangka kerja hukum yang mampu mengadaptasi konsep-konsep tradisional tentang 'perbuatan' dan 'akibat' ke dalam realitas dunia maya yang tidak berwujud.

Perlombaan antara Inovasi Teknologi dan Legislasi

Teknologi sering kali bergerak jauh lebih cepat daripada proses legislatif. Fenomena baru yang merusak dapat muncul dan menyebar luas sebelum legislator sempat merumuskan undang-undang untuk mengaturnya. Contohnya termasuk penyebaran deepfake untuk penipuan, pencurian aset kripto dengan metode baru, atau bentuk-bentuk pelecehan online yang inovatif.

Ketika kerugian besar terjadi, muncul tekanan publik dan politik yang kuat untuk segera "melakukan sesuatu". Dalam situasi ini, ada godaan besar bagi legislator untuk merancang undang-undang yang berlaku surut untuk menjerat para pelaku awal yang telah mengeksploitasi celah hukum. Di sinilah asas lex temporis delicti memainkan perannya sebagai rem darurat yang kritis. Ia mengingatkan bahwa, betapapun berbahayanya suatu perbuatan baru, menghukumnya secara retroaktif akan menciptakan preseden yang lebih berbahaya bagi supremasi hukum dalam jangka panjang. Solusinya adalah proses legislasi yang lebih gesit dan proaktif, bukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip fundamental.

Globalisasi dan Harmonisasi Hukum

Globalisasi berarti kejahatan, terutama kejahatan ekonomi dan terorisme, semakin bersifat transnasional. Hal ini meningkatkan pentingnya kerja sama hukum internasional. Namun, setiap negara memiliki sistem hukum dan undang-undang pidananya sendiri. Ketika seorang pelaku melakukan kejahatan yang dampaknya terasa di banyak negara, pertanyaan tentang hukum mana yang berlaku (lex loci delicti) dan kapan ia berlaku (lex temporis delicti) menjadi sangat rumit. Harmonisasi hukum pidana melalui perjanjian internasional menjadi semakin penting, tetapi prosesnya lambat dan sering kali sulit. Asas lex temporis delicti tetap menjadi panduan, tetapi harus diterapkan dalam konteks yang jauh lebih kompleks yang melibatkan berbagai sistem hukum yang berinteraksi.

Kesimpulan: Penjaga Abadi Gerbang Keadilan

Asas lex temporis delicti lebih dari sekadar frasa Latin yang menghiasi buku-buku teks hukum. Ia adalah perwujudan dari perjuangan panjang manusia melawan ketidakpastian dan kesewenang-wenangan. Dari medan perdebatan para filsuf Pencerahan hingga ruang sidang pengadilan modern yang menangani kejahatan siber, prinsip ini terbukti memiliki daya tahan dan relevansi yang luar biasa.

Ia berfungsi sebagai jangkar yang menambatkan penilaian hukum pada momen spesifik di masa lalu, mencegahnya terseret oleh arus perubahan opini publik atau kepentingan politik di masa kini. Dengan melakukan itu, ia menopang tiga pilar esensial dari sebuah masyarakat yang adil: kepastian hukum yang memungkinkan warga merencanakan hidup mereka tanpa rasa takut; perlindungan hak individu dari kekuasaan negara yang tak terbatas; dan perwujudan keadilan yang rasional dan bermoral.

Meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan baru di era digital dan global, serta diimbangi oleh pengecualian yang adil seperti asas lex mitior, esensi dari lex temporis delicti tetap tidak berubah. Ia adalah penjaga gerbang keadilan, yang memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai panduan yang menerangi jalan ke depan, bukan sebagai senjata yang menyerang dari belakang. Selama kita menghargai supremasi hukum, kepastian, dan martabat individu, asas ini akan selamanya menjadi salah satu prinsip paling fundamental dan tak tergoyahkan dalam arsitektur keadilan pidana.