Mendalami 1 Asas Krusial: Pilar Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam samudra luas ilmu hukum, terdapat berbagai prinsip, doktrin, dan teori yang menjadi fondasi bagi berdirinya sebuah sistem peradilan yang adil dan beradab. Di antara semua itu, ada 1 asas yang menempati posisi sentral, yang sering dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir bagi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan negara yang tak terbatas. Asas ini adalah jantung dari hukum pidana modern, sebuah pilar yang tanpanya, konsep negara hukum akan runtuh menjadi tirani. Inilah Asas Legalitas, yang secara ringkas terangkum dalam adagium Latin yang masyhur: Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.

Frasa tersebut secara harfiah berarti "tidak ada delik (tindak pidana), tidak ada hukuman, tanpa adanya peraturan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Secara sederhana, asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau dihukum atas perbuatan yang, pada saat dilakukan, belum dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Lebih dari sekadar aturan teknis, asas ini merupakan manifestasi dari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini akan mengupas tuntas setiap jengkal dari 1 asas fundamental ini, mulai dari akar historisnya yang dalam, elemen-elemen esensial yang membentuknya, hingga relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Akar Sejarah dan Evolusi Pemikiran

Gagasan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum bukanlah hal baru. Jejak pemikiran ini dapat dilacak kembali ke peradaban kuno. Namun, formulasi Asas Legalitas seperti yang kita kenal sekarang merupakan buah dari pergulatan intelektual panjang, terutama selama Abad Pencerahan di Eropa.

Gema Awal dari Magna Carta

Meskipun belum eksplisit, semangat Asas Legalitas dapat dirasakan dalam Piagam Agung atau Magna Carta Libertatum yang dipaksakan kepada Raja John dari Inggris oleh para baronnya. Pasal 39 piagam tersebut menyatakan bahwa "tidak seorang pun yang merdeka akan ditangkap, atau dipenjarakan... kecuali melalui putusan yang sah dari rekan-rekannya, atau oleh hukum negeri". Ini adalah penolakan awal terhadap penangkapan dan hukuman yang sewenang-wenang oleh penguasa. Ia meletakkan dasar bahwa tindakan negara harus didasarkan pada "hukum negeri" (law of the land), bukan kehendak pribadi sang raja.

Fajar Pencerahan: Suara Para Filsuf

Abad ke-18 menjadi titik balik. Para pemikir Pencerahan mulai menggugat absolutisme monarki dan memperjuangkan supremasi hukum serta hak-hak individu. Dalam konteks ini, Asas Legalitas menemukan bentuknya yang lebih matang.

• Montesquieu (1689-1755): Dalam karyanya yang monumental, De l'esprit des lois (Roh Hukum), Montesquieu memperkenalkan konsep Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, hakim hanyalah "mulut undang-undang" (la bouche de la loi). Mereka tidak boleh menciptakan hukum, melainkan hanya menerapkannya. Gagasan ini secara implisit menolak adanya hukum yang tidak tertulis atau yang diciptakan oleh hakim, yang merupakan salah satu pilar Asas Legalitas.
• Cesare Beccaria (1738-1794): Filsuf Italia ini, melalui esainya yang berpengaruh, Dei delitti e delle pene (Tentang Kejahatan dan Hukuman), memberikan kritik pedas terhadap sistem peradilan pidana yang kejam dan arbitrer pada masanya. Beccaria berargumen bahwa hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman atas suatu kejahatan. Ia menulis, "Hukum harus diciptakan oleh legislator yang mewakili seluruh masyarakat... Hakim tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang." Ini adalah penegasan yang jelas terhadap prinsip bahwa hukum pidana harus berasal dari badan legislatif dan harus ada sebelum perbuatan dilakukan.

Kodifikasi dan Pelembagaan

Gagasan para filsuf Pencerahan ini kemudian dilembagakan dalam berbagai konstitusi dan kodifikasi hukum pasca-Revolusi Prancis. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis secara eksplisit menyatakan dalam Pasalnya yang ke-8: "Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum pelanggaran dilakukan, dan diterapkan secara sah."

Puncak dari pelembagaan ini terjadi ketika Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang ahli hukum Jerman, merumuskan adagium nullum crimen, nulla poena sine lege. Feuerbach melihat asas ini tidak hanya sebagai jaminan keadilan, tetapi juga sebagai alat psikologis. Menurutnya, dengan adanya undang-undang yang jelas dan ancaman hukuman yang pasti, warga negara akan terdorong untuk tidak melakukan kejahatan. Asas ini kemudian diadopsi secara luas di seluruh Eropa kontinental, termasuk dalam Code Pénal Prancis dan kemudian diadopsi oleh Belanda dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Melalui penjajahan, WvS inilah yang kemudian diwariskan dan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Anatomi Asas Legalitas: Empat Unsur Fundamental

Untuk memahami kedalaman 1 asas ini, kita harus membedahnya menjadi empat unsur atau pilar utama. Keempat pilar ini saling terkait dan bersama-sama membentuk benteng pertahanan yang kokoh terhadap kesewenang-wenangan.

"Keempat pilar ini adalah: Lex Praevia, Lex Scripta, Lex Certa, dan Lex Stricta. Masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum."

1. Lex Praevia (Hukum Harus Ada Terlebih Dahulu)

Ini adalah inti dari Asas Legalitas. Unsur ini melarang pemberlakuan surut atau retroaktif suatu peraturan perundang-undangan pidana. Seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya, pada saat dilakukan, sudah secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum. Warga negara harus tahu perbuatan mana yang dilarang agar mereka dapat mengatur tingkah lakunya. Jika negara bisa menciptakan hukum pidana yang berlaku surut, maka tidak ada seorang pun yang aman. Setiap orang bisa dihukum hari ini atas perbuatan yang kemarin masih dianggap legal.

Larangan retroaktif ini bukanlah tanpa pengecualian. Pengecualian yang paling umum dan diakui secara universal adalah jika terjadi perubahan undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yang diterapkan. Misalnya, jika perbuatan A diancam hukuman 5 tahun penjara saat dilakukan, namun undang-undang baru mengubahnya menjadi 3 tahun penjara sebelum putusan dijatuhkan, maka hakim harus menerapkan hukuman yang lebih ringan. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.

2. Lex Scripta (Hukum Harus Tertulis)

Unsur ini mensyaratkan bahwa hukum pidana harus tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dengan kata lain, sumber utama hukum pidana adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini berarti hukum pidana tidak boleh didasarkan pada hukum kebiasaan (customary law) atau aturan-aturan tidak tertulis lainnya. Mengapa demikian? Karena hukum yang tertulis memberikan jaminan kepastian yang lebih besar. Siapa pun dapat membaca dan memahami isi undang-undang. Hal ini mencegah hakim untuk menghukum seseorang berdasarkan norma-norma subjektif atau kebiasaan yang tidak jelas batasannya.

Tantangan terhadap pilar lex scripta muncul di negara-negara yang juga mengakui hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat, seperti di Indonesia. KUHP yang baru berusaha menjembatani hal ini dengan tetap mengakui "hukum yang hidup di masyarakat", namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Diskursus mengenai ini sangat kompleks, menyeimbangkan antara kepastian hukum dari lex scripta dengan rasa keadilan masyarakat adat.

3. Lex Certa (Hukum Harus Jelas dan Tidak Ambigu)

Tidak cukup hanya tertulis, hukum pidana juga harus dirumuskan secara jelas, presisi, dan tidak menimbulkan multitafsir (ambigu). Unsur lex certa atau prinsip kepastian hukum ini menuntut agar delik dan sanksi pidana didefinisikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Jika suatu rumusan delik terlalu kabur atau bersifat "pasal karet", maka warga negara tidak akan tahu secara pasti batas antara perbuatan yang boleh dan yang dilarang. Ini membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang dapat menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya.

Contoh pasal yang sering dikritik karena kurang memenuhi unsur lex certa adalah pasal-pasal mengenai "perbuatan tidak menyenangkan" atau "penyebaran kebencian". Rumusan yang terlalu luas dapat digunakan untuk membungkam kritik atau menjerat lawan politik. Oleh karena itu, legislator memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan undang-undang pidana dengan ketelitian yang maksimal untuk memenuhi pilar penting dari 1 asas fundamental ini.

4. Lex Stricta (Hukum Harus Ditafsirkan Secara Ketat)

Unsur ini berkaitan dengan peran hakim dalam menerapkan hukum. Lex stricta melarang hakim untuk melakukan penafsiran secara analogi dalam hukum pidana yang dapat merugikan terdakwa. Analogi adalah metode penemuan hukum di mana suatu peraturan diterapkan pada kasus yang tidak diatur secara eksplisit, tetapi memiliki kemiripan esensial dengan kasus yang diatur. Dalam hukum perdata, analogi seringkali diperbolehkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Namun, dalam hukum pidana, penggunaan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru atau memperluas cakupan delik yang sudah ada adalah terlarang. Hal ini untuk mencegah hakim bertindak sebagai legislator (judge-made law) dan menghukum seseorang atas perbuatan yang sesungguhnya tidak tercakup dalam rumusan undang-undang. Hakim hanya diperbolehkan melakukan interpretasi ekstensif (memperluas makna kata dalam rumusan) sejauh masih berada dalam batas-batas yang dapat diterima dari makna harfiah teks undang-undang tersebut. Jika ada keraguan dalam penafsiran, maka penafsiran yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yang harus dipilih (prinsip in dubio pro reo).

Fungsi dan Signifikansi Asas Legalitas dalam Negara Hukum

Pentingnya 1 asas ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Ia memiliki beberapa fungsi vital yang menjadi penopang utama sebuah negara hukum yang demokratis.

1. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Ini adalah fungsi paling fundamental. Asas Legalitas melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Ia menjamin hak atas kebebasan, keamanan, dan hak untuk tidak dihukum secara retrospektif. Tanpa asas ini, setiap warga negara hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan, karena negara bisa kapan saja menyatakan perbuatan mereka di masa lalu sebagai kejahatan.
2. Fungsi Jaminan Kepastian Hukum: Dengan mewajibkan hukum pidana tertulis, jelas, dan tidak berlaku surut, Asas Legalitas memberikan kepastian bagi warga negara. Setiap orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian ini memungkinkan individu untuk merencanakan hidup mereka, melakukan kegiatan ekonomi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa khawatir akan tuntutan pidana yang tidak terduga.
3. Fungsi Demokratis dan Pembatasan Kekuasaan: Asas ini menegaskan bahwa yang berhak menentukan apa itu kejahatan dan apa hukumannya adalah lembaga legislatif, sebagai representasi rakyat, bukan eksekutif atau yudikatif. Ini adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan. Hakim dan polisi hanya pelaksana undang-undang, bukan pembuatnya. Ini membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan yudisial dan eksekutif.
4. Fungsi Edukatif dan Preventif: Seperti yang dikemukakan Feuerbach, adanya undang-undang pidana yang jelas dan pasti memiliki fungsi preventif. Warga negara yang mengetahui adanya ancaman sanksi pidana akan cenderung menahan diri dari melakukan perbuatan terlarang. Undang-undang pidana juga berfungsi sebagai panduan moral dan sosial, mendidik masyarakat tentang nilai-nilai yang dilindungi oleh negara.

Tantangan Kontemporer dan Dinamika Pengecualian

Meskipun tampak kokoh, Asas Legalitas tidaklah statis. Ia terus diuji dan ditantang oleh perkembangan zaman, serta memiliki beberapa pengecualian yang diakui secara internasional untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih tinggi.

Kejahatan Internasional dan Prinsip Retroaktivitas

Salah satu tantangan terbesar terhadap pilar lex praevia (larangan retroaktif) muncul pasca-Perang Dunia II dalam Pengadilan Nuremberg. Para petinggi Nazi diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, perbuatan yang pada saat dilakukan belum terkodifikasi secara komprehensif dalam hukum pidana internasional. Para pembela berargumen bahwa pengadilan ini melanggar Asas Legalitas.

Namun, pengadilan menolak argumen ini dengan dasar bahwa perbuatan-perbuatan tersebut (seperti genosida dan penyiksaan sistematis) pada hakikatnya sudah merupakan kejahatan menurut "prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab", meskipun belum tertulis dalam satu traktat tunggal. Pengecualian ini kini diakui untuk kategori kejahatan yang sangat serius (core crimes) seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Logikanya adalah bahwa pelaku kejahatan sekeji itu tidak dapat berlindung di balik dalih teknis bahwa tidak ada undang-undang tertulis yang melarangnya pada saat itu. Keadilan substantif dianggap lebih utama daripada legalitas formal yang kaku.

Perkembangan Teknologi dan Kejahatan Siber

Dunia digital melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak terbayangkan oleh para pembuat KUHP klasik. Peretasan (hacking), pencurian identitas, penyebaran malware, atau penipuan berbasis phishing adalah contohnya. Hukum seringkali tertinggal dari laju inovasi teknologi. Hal ini menantang pilar lex scripta dan lex certa. Apakah perbuatan "mengambil data digital secara tidak sah" dapat disamakan dengan "pencurian" dalam KUHP lama? Penafsiran analogi dilarang, sehingga legislator dituntut untuk terus-menerus memperbarui undang-undang pidana agar relevan dengan zaman, seperti dengan menciptakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan undang-undang terkait lainnya.

Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law)

Seperti disinggung sebelumnya, pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat dalam sistem hukum nasional merupakan sebuah dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum dan rasa keadilan lokal. Di sisi lain, ia berpotensi menggerus pilar lex scripta dan lex certa karena sifatnya yang seringkali tidak tertulis dan batasannya yang tidak selalu jelas. KUHP baru Indonesia mencoba mengatasi ini dengan menetapkan bahwa hukum yang hidup tersebut dapat berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip hukum umum, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Ini adalah upaya kompromi yang implementasinya akan terus menjadi bahan perdebatan hukum.

Kesimpulan: Jantung yang Terus Berdetak

Dari penelusuran panjang ini, menjadi sangat jelas bahwa Asas Legalitas bukanlah sekadar adagium kuno yang dihafal oleh mahasiswa hukum. Ia adalah sebuah prinsip hidup yang menjadi dasar bagi interaksi antara negara dan warga negara dalam ranah yang paling sensitif: penjatuhan sanksi pidana. 1 asas ini, dengan empat pilarnya yang kokoh, berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu dari kekuasaan absolut, sekaligus sebagai kompas yang mengarahkan negara untuk bertindak berdasarkan hukum, bukan kehendak.

Ia menjamin bahwa keadilan tidak bersifat arbitrer, bahwa hukuman tidak didasarkan pada balas dendam yang tak terukur, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengetahui aturan main sebelum mereka dituduh melanggarnya. Meskipun menghadapi tantangan dari globalisasi, teknologi, dan dinamika sosial, esensi dari Asas Legalitas tetap tak tergoyahkan. Ia adalah napas dari kepastian hukum dan detak jantung dari sebuah negara hukum yang beradab. Memahami, menghormati, dan menjaga kemurnian penerapan asas ini adalah tanggung jawab kita bersama, demi mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil, dapat diprediksi, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.