Hukum Agraria di Indonesia diatur secara fundamental oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ini hadir sebagai jawaban atas kompleksitas masalah pertanahan yang telah berlangsung lama, warisan dari sistem hukum kolonial yang memecah belah hak atas tanah. UUPA tidak hanya menata kembali kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga meletakkan dasar-dasar filosofis dan yuridis yang mendalam, yang tercermin dalam asas-asas hukum agraria yang terkandung di dalamnya. Memahami asas-asas ini krusial untuk mengerti arah dan tujuan kebijakan agraria nasional.
Salah satu asas fundamental UUPA adalah pengakuan atas kekuasaan asli bangsa Indonesia untuk mengatur dan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asas ini menegaskan bahwa negara, sebagai representasi dari bangsa Indonesia, memiliki kedaulatan tertinggi atas seluruh sumber daya agraria di wilayah NKRI. Hal ini berbanding lurus dengan semangat dekolonisasi dan penegasan kedaulatan nasional. Hak menguasai ini bukan berarti negara dapat memperlakukan sumber daya agraria semena-mena, melainkan harus digunakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Asas kebangsaan dalam hukum agraria menekankan bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan individu atau kelompok. Ini berarti bahwa kebijakan agraria, termasuk distribusi lahan, pemanfaatan sumber daya alam, dan perlindungan hak atas tanah, harus dirancang untuk memperkuat persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kepemilikan asing atas tanah di Indonesia, misalnya, dibatasi secara ketat untuk menjaga kedaulatan agraria nasional.
Asas nasonalisme berkaitan erat dengan asas kebangsaan. Prinsip ini menempatkan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sebagai bentuk penguasaan tanah yang harus dihormati oleh negara. Namun, hak ulayat tersebut harus digunakan secara berkelanjutan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau nasional. Prinsip nasonalisme juga tercermin dalam upaya pemberdayaan petani lokal dan perlindungan terhadap produksi pertanian dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.
Setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria harus senantiasa mengutamakan prinsip kemanfaatan dan kepentingan umum. Artinya, tanah dan sumber daya alam lainnya harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Negara memiliki hak untuk mengambil alih tanah demi kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit), namun dengan kewajiban memberikan ganti rugi yang layak dan adil.
Asas keserasian dan keseimbangan menuntut adanya harmoni antara hak-hak atas tanah dengan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya, serta antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan. Pengelolaan lahan pertanian harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi degradasi tanah, pencemaran air, atau kerusakan ekosistem. Keseimbangan ini juga berlaku dalam distribusi hak atas tanah, agar tidak terjadi konsentrasi lahan pada segelintir orang yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial.
Asas keberlanjutan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya agraria agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan mendatang. Hal ini mencakup pengelolaan lahan secara lestari, penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengeksploitasi secara berlebihan sehingga merusak kemampuan alam untuk beregenerasi.
UUPA juga mengandung asas demokrasi agraria, yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria. Ini berarti bahwa setiap kebijakan agraria harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama para petani, nelayan, dan masyarakat adat. Asas ini mendorong pemberdayaan masyarakat agraria dan penegakan hak-hak mereka.
Asas-asas hukum agraria dalam UUPA merupakan fondasi penting dalam penataan sistem agraria di Indonesia. Asas-asas ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban atas tanah, tetapi juga mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Memahami dan mengimplementasikan asas-asas ini secara konsisten adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria dan membangun Indonesia yang berkeadilan dari Sabang sampai Merauke.