Hukum Agraria Nasional di Indonesia merupakan sebuah sistem hukum yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Fondasi dari sistem hukum ini dibangun di atas beberapa asas fundamental yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Memahami asas-asas ini sangat penting untuk mengerti bagaimana sumber daya agraria dikelola, didistribusikan, dan dilindungi.
Salah satu asas yang paling mendasar adalah bahwa bangsa Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah Indonesia, termasuk segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Asas ini tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Konsep ini menegaskan bahwa tanah bukan hanya sekadar komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial dan merupakan modal untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan oleh bangsa Indonesia bukan berarti kepemilikan individual secara mutlak, melainkan sebagai penanggung jawab utama untuk memanfaatkannya demi kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat.
Asas fungsi sosial tanah merupakan jantung dari reformasi agraria Indonesia. Dalam Pasal 6 UUPA, ditegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, hak atas tanah tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas, kelestarian lingkungan, dan kepentingan negara. Penggunaan tanah yang berlebihan dan tidak produktif, atau penggunaan yang merusak lingkungan, dapat dibatasi atau bahkan dicabut demi memenuhi fungsi sosialnya. Asas ini mendorong masyarakat untuk bertani, membangun, dan memanfaatkan tanah secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Hukum Agraria Nasional mengedepankan prinsip pemanfaatan tanah yang maksimal dan merata, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki (luas maksimum dan minimum), serta upaya redistribusi tanah kepada petani yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mencegah konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir orang dan memastikan bahwa sumber daya agraria dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam pertanian. Keadilan tidak hanya berarti kesetaraan dalam kepemilikan, tetapi juga kesetaraan dalam akses terhadap pemanfaatan dan perlindungan hukum.
Dalam kerangka Hukum Agraria Nasional, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atas tanah, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang lainnya. UUPA menjamin bahwa semua hak atas tanah berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan rasa persatuan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa hak-hak ini memiliki batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin ketertiban dan kemanfaatan bersama.
Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, setiap bidang tanah dan hak-hak yang melekat padanya dicatat dalam daftar yang resmi. Hasil dari pendaftaran adalah diterbitkannya sertifikat tanah, yang menjadi bukti kepemilikan yang kuat dan sah di mata hukum. Sistem pendaftaran tanah yang tertib dan teratur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang turunannya, sangat esensial untuk mencegah sengketa tanah, mempermudah transaksi hak atas tanah, dan mendukung perencanaan pembangunan yang terarah.
Kelima asas tersebut – Penguasaan oleh Bangsa Indonesia, Fungsi Sosial Tanah, Kemanfaatan dan Keadilan, Non-Diskriminasi, serta Pendaftaran Tanah – merupakan pilar-pilar penting yang menopang seluruh sistem Hukum Agraria Nasional. Pelaksanaan asas-asas ini secara konsisten dan efektif akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya agraria Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan bangsa.