Hukum waris perdata merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Di Indonesia, hukum waris perdata umumnya berlaku bagi golongan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Eropa dan mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau yang dikenal sebagai hukum waris Barat. Memahami asas-asas yang mendasarinya sangat krusial bagi kepastian hukum dan keadilan dalam proses pewarisan.
Asas pertama dan paling fundamental dalam hukum waris perdata adalah asas keterikatan keturunan. Ini berarti hak untuk mewaris sangat erat kaitannya dengan hubungan darah yang sah antara pewaris dan calon ahli waris. Hubungan darah ini menjadi dasar utama penentuan siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Dalam sistem hukum waris perdata Barat, penggolongan ahli waris didasarkan pada tingkatan hubungan kekerabatan. Semakin dekat hubungan darah, semakin besar pula kemungkinan dan bagian warisannya.
Ahli waris dikategorikan dalam beberapa golongan, yang secara umum adalah sebagai berikut:
Penting untuk dicatat bahwa setiap golongan saling mengesampingkan golongan yang berada di belakangnya. Artinya, jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka golongan kedua, ketiga, dan keempat tidak berhak mewaris.
Asas kematian menyatakan bahwa seseorang baru dapat menjadi ahli waris ketika pewarisnya telah meninggal dunia. Pewarisan tidak dapat terjadi sebelum kematian pewaris. Harta peninggalan pewaris baru dianggap ada dan dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pewaris tersebut secara hukum dinyatakan meninggal. Ini berarti, hak waris seseorang bersifat potensial selama pewaris masih hidup dan baru menjadi konkret setelah pewaris meninggal.
Agar suatu warisan dapat terjadi, haruslah ada harta peninggalan dari pewaris. Asas keharusan ada harta peninggalan ini menegaskan bahwa tidak ada warisan tanpa adanya harta yang ditinggalkan. Harta peninggalan ini meliputi seluruh kekayaan pewaris, baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, hak-hak, serta kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan. Jika pewaris tidak meninggalkan harta sama sekali, maka secara teori tidak ada yang dapat diwariskan, meskipun hubungan kekerabatan tetap ada.
Dalam golongan ahli waris yang sama, hukum waris perdata menganut asas pewarisan yang merata. Ini berarti, apabila terdapat beberapa ahli waris dalam satu golongan yang sama dan memiliki kedudukan yang setara dalam hubungan kekerabatan, maka mereka berhak atas bagian warisan yang sama besar. Sebagai contoh, jika pewaris memiliki tiga orang anak, maka ketiga anak tersebut masing-masing berhak atas sepertiga dari harta warisan, kecuali jika ada ketentuan lain seperti wasiat yang sah. Asas ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris yang memiliki derajat kekerabatan yang sama.
Asas ini berkaitan dengan kedudukan suami atau istri yang hidup terlama. Jika pewaris memiliki pasangan hidup, maka pasangan hidup tersebut merupakan ahli waris dalam golongan pertama. Kematian perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pihak, menentukan siapa yang berhak atas harta bersama dan harta peninggalan. Pasangan yang hidup terlama memiliki hak untuk mewaris dari pasangannya yang meninggal dunia.
Meskipun hukum waris perdata mengatur peralihan harta, penting untuk diingat bahwa ahli waris juga dapat mewarisi utang dan beban dari pewaris. Namun, dalam praktiknya, ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi utang pewaris melebihi nilai harta warisan yang diterimanya. Mereka berhak untuk menolak warisan apabila beban utang lebih besar daripada harta yang ada, demi melindungi harta pribadi mereka.
Memahami asas-asas hukum waris perdata ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses peralihan harta berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpahaman terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpuasan di antara ahli waris.