Dalam ranah hukum pidana, penentuan berlakunya suatu hukum pidana di suatu negara seringkali merujuk pada berbagai asas. Salah satu asas yang krusial dalam mengatur batas wilayah berlakunya kekuasaan negara atas tindak pidana adalah Asas Nasional Pasif. Asas ini, meskipun terkadang kurang disorot dibandingkan asas lainnya seperti asas teritorial atau asas nasional aktif, memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan kepastian hukum.
Secara fundamental, Asas Nasional Pasif merupakan perluasan dari asas nasional aktif. Jika asas nasional aktif menekankan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di mana pun tindak pidana itu terjadi, maka asas nasional pasif melengkapi dengan fokus pada korban. Dalam kerangka asas nasional pasif, hukum pidana suatu negara dapat berlaku atas tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara tersebut, apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negara dari negara yang menerapkan asas ini.
Mengapa asas ini penting? Keberadaan warga negara di luar batas teritorial negara asal menjadi salah satu faktor yang memicu lahirnya berbagai asas perluasan hukum pidana. Dalam kasus tindak pidana yang menimpa warga negara di negara lain, terdapat dua fokus utama: pelaku dan korban. Asas nasional aktif berfokus pada pelaku yang merupakan warga negara. Sementara itu, Asas Nasional Pasif berfokus pada korban yang merupakan warga negara. Ini mencerminkan sebuah prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, bahkan ketika mereka berada di luar negeri.
Penerapan asas nasional pasif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum maksimal bagi warga negara. Bayangkan sebuah skenario di mana seorang warga negara menjadi korban kejahatan serius di negara lain, dan negara tempat kejahatan itu terjadi tidak memiliki peraturan yang memadai atau tidak mampu memproses pelaku secara adil. Dalam situasi seperti ini, asas nasional pasif memberikan dasar hukum bagi negara asal korban untuk melakukan penuntutan, seolah-olah tindak pidana itu terjadi di dalam negeri. Hal ini seringkali didasarkan pada pertimbangan perlindungan warga negara dan upaya untuk mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap warga negara tersebut.
Namun, penerapan Asas Nasional Pasif tidak selalu mudah dan seringkali diiringi dengan berbagai pertimbangan yuridis. Salah satu tantangan utamanya adalah mengenai yurisdiksi. Negara yang menerapkan asas ini harus dapat menegaskan klaim yurisdiksinya atas tindak pidana yang terjadi di luar wilayah kedaulatannya. Hal ini membutuhkan landasan hukum yang kuat dan seringkali diimplementasikan melalui kerjasama internasional, seperti ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik. Selain itu, pertimbangan kedaulatan negara lain juga menjadi faktor penting. Penerapan asas ini tidak boleh secara sewenang-wenang melanggar kedaulatan negara tempat tindak pidana sebenarnya terjadi.
Dalam praktik, Asas Nasional Pasif seringkali terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius atau memiliki dampak luas, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, atau kejahatan yang secara langsung merugikan kepentingan vital negara asal korban. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya tumpang tindih yurisdiksi yang berlebihan dan potensi konflik antarnegara. Sebagian besar sistem hukum pidana di dunia, termasuk di Indonesia, mengakui asas teritorial sebagai asas utama. Namun, asas nasional aktif dan pasif seringkali diakui sebagai asas perluasan yang bersifat subsidier atau komplementer.
Pengembangan Asas Nasional Pasif sejalan dengan meningkatnya mobilitas internasional dan globalisasi. Semakin banyak warga negara yang bepergian, bekerja, atau bahkan tinggal di luar negeri, sehingga potensi menjadi korban tindak pidana di negara lain pun meningkat. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum yang mencakup asas-asas perluasan, termasuk asas nasional pasif, menjadi krusial untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan keadilan dapat ditegakkan, terlepas dari lokasi geografis terjadinya tindak pidana yang menimpa mereka.
Dalam konteks hukum pidana internasional, asas nasional pasif menegaskan kembali bahwa hubungan antara negara dan warganya tidak terputus hanya karena perbedaan batas geografis. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk campur tangan demi melindungi kepentingan warganya, terutama ketika kepentingan tersebut terancam oleh tindakan pidana. Fleksibilitas ini memungkinkan negara untuk bertindak proaktif dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi warga negaranya di panggung global.