Dalam dinamika penegakan hukum dan penyelenggaraan keamanan, sebuah prinsip fundamental yang seringkali menjadi landasan kerja kepolisian adalah asas subsidiaritas. Prinsip ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan sebuah panduan praktis yang menentukan sejauh mana dan dalam kondisi apa kepolisian memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam suatu persoalan. Memahami asas subsidiaritas sangat krusial bagi masyarakat untuk mengerti batasan kewenangan polisi, serta bagi aparat kepolisian itu sendiri dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.
Secara etimologis, 'subsidiaritas' berasal dari bahasa Latin 'subsidium', yang berarti 'bantuan' atau 'pertolongan'. Dalam konteks hukum dan tata negara, asas subsidiaritas mengandung makna bahwa otoritas yang lebih tinggi atau unit yang lebih sentral hanya boleh melakukan intervensi dalam urusan yang menjadi tanggung jawab unit yang lebih rendah atau lokal, apabila unit yang lebih rendah tersebut tidak mampu atau tidak efektif dalam menangani persoalan tersebut. Dengan kata lain, intervensi hanya dilakukan sebagai upaya bantuan ketika diperlukan, bukan sebagai pengganti peran utama.
Dalam ranah kepolisian, asas subsidiaritas berarti bahwa tindakan represif atau intervensi oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan sebagai jalan terakhir. Sebelum kepolisian mengambil tindakan, harus ada upaya penyelesaian masalah oleh pihak-pihak terkait di tingkat yang lebih rendah atau oleh struktur yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas, penyelesaian masalah secara damai, dan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.
Penerapan asas subsidiaritas dalam kepolisian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah melalui pendekatan pemolisian masyarakat (community policing). Dalam model ini, polisi tidak hanya berperan sebagai penindak kejahatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman. Melalui dialog, patroli yang teratur, dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas, polisi dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaiannya.
Contoh konkretnya adalah penanganan perselisihan antar tetangga. Alih-alih langsung memproses secara hukum pidana, polisi dapat berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara pihak yang berselisih. Jika mediasi berhasil, maka masalah terselesaikan tanpa harus menimbulkan beban bagi sistem peradilan pidana dan tanpa perlu intervensi kepolisian yang lebih dalam. Hanya jika upaya mediasi dan penyelesaian di tingkat komunitas tersebut gagal, atau jika ada unsur pidana yang jelas, barulah kepolisian mengambil langkah lebih lanjut.
Asas subsidiaritas juga mendorong polisi untuk lebih fokus pada kejahatan yang benar-benar mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memerlukan keahlian khusus kepolisian. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya kepolisian menjadi lebih efisien dan efektif. Kepolisian dapat memprioritaskan penanganan kasus-kasus besar, kejahatan terorganisir, atau gangguan kamtibmas yang memang memerlukan kehadiran dan kewenangan penuh aparat penegak hukum.
Ada sejumlah manfaat signifikan yang dapat diperoleh dengan menerapkan asas subsidiaritas dalam praktik kepolisian:
Namun demikian, penting untuk diingat bahwa asas subsidiaritas bukanlah alasan bagi kepolisian untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya. Ketika kejahatan terjadi dan memerlukan tindakan segera, atau ketika upaya penyelesaian di tingkat bawah menemui jalan buntu dan membahayakan publik, kepolisian wajib hadir dan menggunakan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Keseimbangan antara intervensi yang diperlukan dan penghormatan terhadap kewenangan pihak lain atau komunitas adalah kunci utama dari penerapan asas subsidiaritas yang bijaksana dan efektif dalam dunia kepolisian.