Dalam dunia hukum pidana, penentuan siapa yang berwenang mengadili suatu tindak pidana menjadi sangat krusial. Salah satu prinsip fundamental yang mengatur hal ini adalah asas teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan ketertiban hukum di dalam batas wilayahnya.
Wilayah negara tidak hanya mencakup daratan, tetapi juga perairan teritorial, ruang udara di atasnya, dan bahkan beberapa wilayah tertentu di luar batas fisik negara yang diakui oleh hukum internasional. Pemahaman yang baik mengenai batasan wilayah ini menjadi kunci dalam penerapan asas teritorial.
Asas teritorial bersumber dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan menegakkan hukum di dalam batas-batas teritorialnya. Hal ini mencakup hak untuk mengadili dan menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum pidana di wilayah tersebut. Beberapa poin penting dari asas teritorial meliputi:
Untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat beberapa contoh nyata penerapan asas teritorial dalam hukum pidana:
Ini adalah contoh paling umum. Jika seorang warga negara asing melakukan penipuan terhadap warga negara Indonesia di wilayah Jakarta, maka hukum pidana Indonesia yang berlaku. Pelaku akan diadili di pengadilan Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terlepas dari kewarganegaraannya.
Laut teritorial suatu negara biasanya diakui sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Jika sebuah kapal asing melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan narkoba, di dalam perairan teritorial Indonesia, maka Indonesia berhak untuk menindak, mengadili, dan menghukum awak kapal tersebut. Contohnya adalah penangkapan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang juga termasuk dalam cakupan yurisdiksi negara terkait sumber daya alam.
Pesawat udara yang terbang di ruang udara suatu negara tunduk pada hukum negara tersebut. Jika terjadi perkelahian atau kejahatan lain di dalam pesawat maskapai asing yang sedang melintas di atas wilayah udara Indonesia, maka hukum Indonesia dapat diterapkan. Hal ini berlaku, terutama jika tindakan tersebut membahayakan keselamatan penerbangan atau penumpang.
Meskipun kedutaan besar dianggap sebagai wilayah negara asing di negara tempatnya berada, secara umum, tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah kedutaan tersebut masih dapat dihubungkan dengan asas teritorial, terutama jika melibatkan warga negara setempat atau mengancam keamanan nasional. Namun, ini sering kali diatur lebih lanjut melalui perjanjian internasional (prinsip ekstrateritorialitas yang terbatas).
Ada juga konsep 'objektif' dari asas teritorial. Jika seseorang melakukan tindakan di luar wilayah negara, tetapi akibat atau hasil dari tindakan tersebut terjadi di dalam wilayah negara, maka hukum negara tempat terjadinya akibat tersebut dapat berlaku. Misalnya, seseorang menembakkan senjata dari negara tetangga ke wilayah Indonesia dan menyebabkan luka pada warga negara Indonesia. Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku, meskipun penembakan dilakukan di luar batas teritorialnya.
Meskipun asas teritorial adalah prinsip yang kuat, ada beberapa pengecualian dan perkembangan yang perlu diperhatikan. Konvensi hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memberikan kerangka kerja untuk hak dan kewajiban negara di wilayah perairan internasional, ruang udara, dan wilayah yang dipersengketakan. Selain itu, ada pula asas-asas lain yang melengkapi asas teritorial, seperti asas personalitas (berlaku bagi warga negara di mana pun mereka berada) dan asas universalitas (berlaku bagi kejahatan internasional yang dianggap kejahatan terhadap umat manusia).
Penerapan asas teritorial merupakan pilar penting dalam sistem hukum pidana global, memastikan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang terjadi di suatu wilayah negara akan dipertanggungjawabkan di bawah hukum negara tersebut. Pemahaman yang komprehensif tentang asas ini tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum agar sadar akan hak dan kewajiban hukum yang berlaku di wilayah negara.