Arisan, baik dalam bentuk uang maupun barang, telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Ia berfungsi tidak hanya sebagai metode menabung bersama, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Namun, ketika arisan melibatkan barang bernilai—seperti elektronik, perhiasan, atau bahkan kendaraan—pertanyaan mengenai **hukum arisan barang** mulai muncul. Apakah kegiatan ini murni perdata, ataukah ia bisa bersinggungan dengan ranah hukum yang lebih kompleks?
Arisan barang adalah sistem pengumpulan dana oleh sekelompok orang di mana setiap anggota rutin menyetor sejumlah uang, dan pada setiap periode tertentu, salah satu anggota mendapatkan hak untuk mengambil barang yang telah disepakati nilainya. Perbedaan utama dengan arisan uang adalah wujud barang yang diterima pemenang putaran.
Secara umum, kegiatan arisan di Indonesia diakui sebagai bentuk perjanjian perdata yang sah, selama tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320. Syarat-syarat tersebut meliputi: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan kausa yang halal.
Poin Kunci Hukum: Dalam konteks hukum, arisan barang sering dianggap sebagai kontrak atau perjanjian sulam (gabungan), yang menggabungkan unsur pinjam-meminjam dan jual beli yang dilakukan secara bertahap. Selama tidak ada unsur penipuan, paksaan, atau tujuan yang melanggar ketertiban umum, perjanjian ini sah secara hukum perdata.
Permasalahan hukum paling umum muncul ketika terjadi wanprestasi (ingkar janji). Dalam arisan barang, wanprestasi bisa terjadi dalam dua bentuk utama:
Jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya seringkali merujuk pada hukum perdata. Jika kesepakatan awal arisan telah dibuat secara tertulis, bukti tertulis ini akan sangat menentukan dalam proses mediasi atau gugatan perdata. Jika arisan bersifat lisan, pembuktian bisa menjadi lebih sulit, meskipun kesaksian dari anggota lain masih bisa digunakan.
Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah apakah arisan barang dapat dikategorikan sebagai penghimpunan dana masyarakat (HDKM) ilegal yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau bahkan sebagai praktik rentenir.
Menurut peraturan yang berlaku, kegiatan yang diawasi OJK adalah lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi dengan imbal hasil (return) tertentu, atau menghimpun dana dalam skala besar dengan tujuan mencari keuntungan profesional. Arisan barang, selama dilakukan secara tertutup antaranggota dan bersifat sosial (bukan lembaga profesional yang mencari nasabah publik), umumnya tidak dikategorikan sebagai praktik penghimpunan dana ilegal.
Namun, batasnya bisa kabur jika:
Jika suatu arisan sudah melampaui ranah sosial dan mengarah pada kegiatan bisnis yang menimbulkan risiko sistemik bagi masyarakat luas, aparat penegak hukum dan OJK mungkin akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.
Untuk memastikan arisan barang berjalan lancar tanpa hambatan hukum, sangat disarankan untuk mengadopsi prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Kesimpulannya, **hukum arisan barang** di Indonesia berada dalam ranah hukum perdata selama kesepakatan tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melanggar kaidah hukum yang lebih tinggi. Perlindungan terbaik bagi semua anggota adalah melalui transparansi dan dokumentasi yang kuat sejak awal berjalannya arisan. Jika terjadi sengketa, jalur musyawarah adalah yang utama, diikuti oleh penyelesaian hukum perdata jika diperlukan.