Pengertian Hukum Kontrak Menurut Agus Yudha Hernoko

Hukum kontrak, atau yang sering disebut sebagai hukum perjanjian, merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Memahami esensi dan prinsip-prinsip hukum kontrak menjadi krusial bagi setiap individu maupun badan usaha yang terlibat dalam transaksi hukum. Dalam kajian mengenai hukum kontrak, karya dan pandangan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. seringkali menjadi rujukan penting. Beliau memberikan kontribusi signifikan dalam mengartikulasikan dan menginterpretasikan berbagai aspek hukum kontrak di Indonesia.

Inti Pandangan Agus Yudha Hernoko tentang Hukum Kontrak

Menurut Agus Yudha Hernoko, hukum kontrak pada dasarnya adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang timbul karena adanya kesepakatan (perjanjian) yang mengandung unsur-unsur kehendak, kemampuan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Beliau menekankan bahwa kontrak bukan sekadar dokumen tertulis, melainkan sebuah manifestasi dari kehendak bebas para pihak untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum.

Salah satu konsep kunci yang sering dikemukakan oleh Prof. Agus Yudha Hernoko adalah tentang pentingnya "itikad baik" dalam pelaksanaan kontrak. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian harus senantiasa didasari oleh itikad baik dari para pihak. Itikad baik ini mencakup kejujuran, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku. Jika pelaksanaan kontrak bertentangan dengan itikad baik, maka akibat hukum yang timbul bisa jadi tidak sah atau dapat dipermasalahkan. Konsep ini sejatinya berakar pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Unsur-unsur Kontrak Menurut Perspektif Agus Yudha Hernoko

Agus Yudha Hernoko menguraikan unsur-uns penting yang harus terpenuhi agar suatu kontrak dianggap sah dan mengikat secara hukum. Unsur-uns ini terbagi menjadi dua kategori utama:

• Unsur Esensialia: Merupakan unsur-uns pokok yang harus ada agar suatu perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai jenis perjanjian tertentu. Tanpa unsur esensialia, perjanjian tersebut tidak akan terbentuk. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, unsur esensialianya adalah barang dan harga.
• Unsur Naturalia: Merupakan unsur-uns yang menurut undang-undang selalu melekat pada jenis perjanjian tertentu, kecuali jika para pihak secara tegas menyampingkannya. Contohnya, dalam jual beli, adanya jaminan penjual atas cacat tersembunyi adalah unsur naturalia.
• Unsur Aksidentalia: Merupakan unsur-uns yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian, yang biasanya tidak diatur oleh undang-undang. Unsur ini lebih bersifat pengaturan tambahan sesuai kesepakatan para pihak.

Beliau juga mengingatkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (toestemming);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid);
3. Suatu hal tertentu (bepaalde voorwerpt);
4. Suatu sebab yang halal (geoorloofde oorzaak).

Agus Yudha Hernoko memberikan penekanan khusus pada "kesepakatan" (toestemming). Kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang timbul dari kehendak bebas para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Jika kesepakatan tersebut tercemar oleh unsur-uns ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Peran dan Fungsi Hukum Kontrak

Dalam pandangan Prof. Agus Yudha Hernoko, hukum kontrak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi utama hukum kontrak meliputi:

• Menciptakan Kepastian Hukum: Kontrak memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga mengurangi potensi perselisihan dan memberikan dasar yang kokoh untuk penyelesaian sengketa.
• Mendorong Stabilitas Ekonomi: Dengan adanya kontrak yang dapat diandalkan, para pelaku ekonomi merasa aman untuk melakukan investasi, perdagangan, dan berbagai bentuk transaksi lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
• Melindungi Hak-hak Pihak: Kontrak berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak, memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan undang-undang yang berlaku.
• Mewujudkan Keadilan: Pelaksanaan kontrak yang didasari itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Beliau juga sering menyoroti bahwa hukum kontrak bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, sebagaimana diatur dalam prinsip kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan ini tidak absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kesimpulan

Secara ringkas, pengertian hukum kontrak menurut Agus Yudha Hernoko adalah ranah hukum yang mengatur kesepakatan para pihak untuk menciptakan hubungan hukum, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Pandangannya yang mendalam tentang unsur-uns kontrak, pentingnya itikad baik, serta fungsi vital hukum kontrak memberikan landasan teoritis dan praktis yang kuat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum perjanjian di Indonesia.