Membedah Asas Kewarganegaraan: Pengertian Ius Soli dan Ius Sanguinis

Kewarganegaraan adalah sebuah ikatan hukum fundamental yang menghubungkan seorang individu dengan suatu negara. Status ini bukan sekadar identitas di atas kertas; ia memberikan serangkaian hak, seperti hak untuk memilih, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri, dan hak untuk tinggal serta bekerja tanpa batasan. Di sisi lain, ia juga menuntut serangkaian kewajiban, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum yang berlaku. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana sebuah negara menentukan siapa saja yang berhak menyandang status sebagai warganya?

Di seluruh dunia, terdapat dua asas utama yang menjadi landasan bagi sebagian besar hukum kewarganegaraan. Dua pilar ini adalah ius soli dan ius sanguinis. Istilah-istilah Latin ini mungkin terdengar akademis, namun konsep di baliknya membentuk fondasi identitas nasional, kebijakan imigrasi, dan bahkan takdir jutaan individu di seluruh dunia. Memahami perbedaan, sejarah, dan implikasi dari kedua asas ini adalah kunci untuk mengerti dinamika politik, sosial, dan demografi sebuah bangsa. Artikel ini akan mengupas secara mendalam pengertian, filosofi, penerapan, serta konsekuensi dari penerapan ius soli dan ius sanguinis dalam konteks global yang terus berubah.

Ius Sanguinis: Ikatan Berdasarkan Garis Keturunan

Ius sanguinis, yang secara harfiah berarti "hak darah" dalam bahasa Latin, adalah asas penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada keturunan atau nasionalitas orang tua. Menurut asas ini, di mana pun seorang anak dilahirkan, ia akan memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya (atau salah satu dari orang tuanya). Tempat kelahiran menjadi faktor sekunder atau bahkan tidak relevan sama sekali. Kewarganegaraan diwariskan, layaknya warisan genetik atau nama keluarga, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Akar Sejarah dan Filosofi Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis memiliki akar yang dalam pada konsep-konsep kuno tentang suku, klan, dan etnisitas. Jauh sebelum negara-bangsa modern terbentuk dengan batas-batas geografis yang jelas, identitas seseorang lebih sering terikat pada kelompok sosial atau etnisnya. Seseorang adalah bagian dari suku Frank, Goth, atau Saxon bukan karena ia lahir di wilayah tertentu, melainkan karena ia lahir dari orang tua yang merupakan anggota suku tersebut. Ikatan darah dan leluhur adalah penentu utama dari "kepemilikan".

Konsep ini kemudian dikodifikasikan dalam sistem hukum Romawi dan berkembang pesat di benua Eropa selama abad ke-19, seiring dengan gelombang nasionalisme. Banyak negara Eropa, seperti Jerman dan Italia, yang proses penyatuan nasionalnya didasarkan pada kesamaan bahasa, budaya, dan etnis, secara alami mengadopsi ius sanguinis. Filosofi yang mendasarinya adalah bahwa sebuah bangsa adalah komunitas orang-orang yang berbagi warisan budaya dan sejarah yang sama. Kewarganegaraan adalah ekspresi hukum dari keanggotaan dalam komunitas tersebut. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi dan identitas nasional dengan memastikan bahwa kewarganegaraan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki "darah" bangsa.

Kelebihan dan Keunggulan Ius Sanguinis

Penerapan asas ius sanguinis menawarkan beberapa keunggulan bagi negara yang menganutnya:

• Menjaga Identitas Nasional dan Budaya: Dengan mendasarkan kewarganegaraan pada keturunan, negara dapat lebih mudah mempertahankan kesinambungan budaya, bahasa, dan tradisi. Asas ini memperkuat gagasan bahwa bangsa adalah entitas organik yang terikat oleh sejarah bersama.
• Memperkuat Hubungan dengan Diaspora: Negara-negara dengan populasi diaspora yang besar di seluruh dunia (seperti Italia, Irlandia, atau Polandia) dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan komunitas mereka di luar negeri. Keturunan dari emigran, bahkan setelah beberapa generasi, sering kali masih dapat mengklaim kewarganegaraan negara leluhur mereka, yang mendorong investasi, pariwisata, dan loyalitas budaya.
• Mencegah Kewarganegaraan Otomatis bagi Pendatang: Asas ini mencegah anak-anak dari pekerja migran sementara, turis, atau bahkan imigran ilegal untuk secara otomatis menjadi warga negara hanya karena lahir di wilayah negara tersebut. Hal ini memberikan negara kendali yang lebih besar atas demografi dan komposisi populasi warganya.
• Kejelasan Garis Keturunan: Secara administratif, penentuan kewarganegaraan menjadi jelas jika dapat dibuktikan hubungan darah dengan seorang warga negara, terlepas dari kompleksitas situasi kelahiran.

Kelemahan dan Kritik terhadap Ius Sanguinis

Meskipun memiliki keunggulan, ius sanguinis juga tidak luput dari kritik dan dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks:

• Potensi Menciptakan Apatride (Tanpa Kewarganegaraan): Ini adalah kelemahan paling signifikan. Jika seorang anak lahir di negara penganut ius sanguinis murni dari orang tua yang juga tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) atau yang kewarganegaraannya tidak dapat diwariskan karena hukum negara asal mereka, anak tersebut berisiko menjadi apatride. Ia tidak mendapatkan kewarganegaraan dari tempat lahirnya dan juga tidak bisa mendapatkannya dari orang tuanya.
• Masalah Integrasi bagi Imigran Generasi Kedua dan Ketiga: Di negara-negara seperti Jerman (sebelum reformasi hukumnya) atau Jepang, banyak keluarga imigran yang telah tinggal selama beberapa generasi. Anak dan cucu mereka yang lahir, besar, bersekolah, dan berbahasa di negara tersebut tetap dianggap sebagai "orang asing". Hal ini dapat menciptakan kelas masyarakat permanen yang terpinggirkan secara sosial dan politik, yang merasa tidak memiliki tempat di satu-satunya negara yang mereka kenal.
• Dianggap Eksklusif dan Berbasis Etnis: Di dunia yang semakin multikultural, asas yang didasarkan pada "darah" dapat dianggap usang dan tidak inklusif. Kritik modern sering kali menyoroti bahwa ius sanguinis dapat menyiratkan superioritas etnis tertentu dan menyulitkan proses asimilasi pendatang yang berkontribusi pada ekonomi dan masyarakat.
• Kompleksitas Birokrasi: Membuktikan garis keturunan, terutama jika dokumen dari negara lain diperlukan, bisa menjadi proses birokrasi yang rumit, panjang, dan mahal bagi individu yang ingin mengklaim kewarganegaraannya.

Negara-negara yang secara dominan menerapkan ius sanguinis antara lain Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan sebagian besar negara di Eropa Tengah dan Timur. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak dari negara-negara ini telah menambahkan elemen ius soli dalam undang-undang mereka untuk mengatasi masalah integrasi dan apatride.

Ius Soli: Ikatan Berdasarkan Tempat Kelahiran

Berkebalikan dengan ius sanguinis, ius soli adalah asas yang memberikan kewarganegaraan kepada seorang individu berdasarkan tempat kelahirannya. Istilah Latin ini berarti "hak atas tanah". Siapa pun yang lahir di dalam yurisdiksi teritorial sebuah negara—baik di darat, di perairan teritorial, maupun di atas kapal atau pesawat yang terdaftar di negara tersebut—secara otomatis berhak atas kewarganegaraan negara itu, tanpa memandang status kewarganegaraan orang tuanya.

Akar Sejarah dan Filosofi Ius Soli

Sejarah ius soli sangat erat kaitannya dengan sistem feodalisme di Inggris. Dalam tatanan feodal, semua tanah adalah milik raja, dan setiap orang yang lahir di atas tanah tersebut secara otomatis berutang kesetiaan (allegiance) kepada sang raja. Sebagai imbalannya, mereka berada di bawah perlindungan raja. Ikatan ini bersifat teritorial, bukan personal atau genealogis. Konsep ini kemudian berevolusi menjadi bagian dari hukum umum Inggris (common law) dan dibawa oleh para penjajah Inggris ke seluruh dunia.

Asas ini menemukan lahan subur terutama di "Dunia Baru", yaitu benua Amerika. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Argentina, yang merupakan "bangsa para imigran", melihat ius soli sebagai alat yang sangat efektif untuk membangun sebuah bangsa baru. Filosofinya adalah bahwa dengan memberikan kewarganegaraan kepada semua yang lahir di tanah mereka, negara dapat dengan cepat mengasimilasi gelombang imigran yang datang dari berbagai belahan dunia. Ini menciptakan identitas nasional yang inklusif, di mana kesetiaan tidak didasarkan pada asal-usul etnis, tetapi pada komitmen bersama terhadap negara dan nilai-nilai yang dianutnya. Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat adalah salah satu contoh kodifikasi ius soli yang paling terkenal di dunia.

Kelebihan dan Keunggulan Ius Soli

Penerapan ius soli tanpa syarat (atau dengan sedikit syarat) membawa sejumlah manfaat signifikan:

• Mencegah Apatride secara Efektif: Ini adalah keunggulan utamanya. Dengan memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di wilayahnya, sebuah negara secara efektif menghilangkan risiko adanya individu tanpa kewarganegaraan yang lahir di dalam batasnya.
• Mendorong Asimilasi dan Integrasi: Ius soli adalah alat integrasi yang kuat. Anak-anak imigran secara otomatis menjadi bagian penuh dari masyarakat, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Ini mencegah terbentuknya komunitas-komunitas yang terisolasi dan terpinggirkan secara politik dari generasi ke generasi.
• Kesederhanaan Administratif: Asas ini sangat sederhana untuk diterapkan. Akta kelahiran sudah menjadi bukti yang cukup untuk status kewarganegaraan, mengurangi kerumitan birokrasi yang sering ditemukan dalam sistem ius sanguinis.
• Menciptakan Rasa Kepemilikan yang Sama: Dengan mendasarkan kewarganegaraan pada kelahiran di tanah yang sama, ius soli menumbuhkan gagasan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang etnis orang tua mereka, memiliki klaim yang sama atas bangsa dan masa depannya.

Kelemahan dan Kritik terhadap Ius Soli

Meskipun sangat inklusif, ius soli juga menghadapi perdebatan dan kritik yang tajam, terutama dalam konteks modern:

• Isu "Wisata Kelahiran" (Birth Tourism): Kritik yang paling sering dilontarkan adalah bahwa ius soli mendorong praktik "wisata kelahiran". Ini adalah fenomena di mana warga negara asing sengaja datang ke negara penganut ius soli untuk melahirkan, dengan tujuan agar anak mereka memperoleh kewarganegaraan negara tersebut beserta segala manfaatnya (seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan paspor yang kuat).
• Masalah "Anak Jangkar" (Anchor Baby): Istilah yang sering kali bernada peyoratif ini merujuk pada anak dari imigran tidak berdokumen yang lahir di negara ius soli. Kewarganegaraan anak tersebut di kemudian hari dapat digunakan untuk memfasilitasi proses imigrasi bagi anggota keluarga lainnya, atau setidaknya mempersulit proses deportasi orang tuanya. Hal ini menjadi isu politik yang sangat sensitif di banyak negara.
• Pemberian Kewarganegaraan kepada Mereka yang Tidak Memiliki Ikatan: Kritikus berpendapat bahwa memberikan kewarganegaraan kepada anak dari pengunjung sementara (turis, diplomat, pelajar) yang tidak memiliki niat untuk tinggal atau berkontribusi pada negara adalah tindakan yang meremehkan makna kewarganegaraan itu sendiri.
• Potensi Konflik Kewarganegaraan Ganda: Seorang anak yang lahir di negara ius soli dari orang tua yang berasal dari negara ius sanguinis secara otomatis akan memiliki dua kewarganegaraan. Meskipun banyak yang melihat ini sebagai keuntungan, bagi beberapa negara, hal ini dapat menimbulkan komplikasi terkait loyalitas, wajib militer, dan perpajakan.

Sebagian besar negara di benua Amerika, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, dan Argentina, masih menerapkan bentuk ius soli tanpa syarat. Namun, beberapa negara seperti Australia dan Inggris, yang dulunya penganut ius soli murni, telah memodifikasi undang-undang mereka untuk mensyaratkan bahwa setidaknya salah satu orang tua harus menjadi warga negara atau penduduk tetap yang sah.

Dunia Nyata: Sistem Campuran dan Kasus Indonesia

Realitas hukum kewarganegaraan di dunia modern jarang sekali hitam-putih. Sangat sedikit negara yang menerapkan ius soli atau ius sanguinis dalam bentuknya yang paling murni. Sebagian besar negara mengadopsi sistem campuran (hibrida) yang menggabungkan elemen dari kedua asas tersebut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari masing-masing sistem sambil meminimalkan kelemahannya.

Model Sistem Campuran

Beberapa model sistem campuran yang umum ditemui adalah:

1. Ius Sanguinis Dominan dengan Elemen Ius Soli: Ini adalah model yang paling umum di Eropa dan Asia. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol pada dasarnya adalah negara ius sanguinis, tetapi mereka telah menambahkan ketentuan ius soli. Sebagai contoh, seorang anak yang lahir di wilayah mereka dari orang tua asing dapat memperoleh kewarganegaraan secara otomatis atau melalui proses yang lebih mudah jika salah satu orang tuanya juga lahir di sana (double ius soli) atau jika orang tuanya telah menjadi penduduk sah untuk jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah integrasi dan apatride.
2. Ius Soli Dominan dengan Pembatasan: Model ini diadopsi oleh negara-negara seperti Inggris dan Australia. Mereka beralih dari ius soli tanpa syarat menjadi ius soli yang dimodifikasi. Di negara-negara ini, seorang anak yang lahir di wilayah mereka hanya akan mendapatkan kewarganegaraan jika setidaknya salah satu orang tuanya adalah warga negara atau penduduk tetap (permanent resident) pada saat kelahiran anak tersebut. Ini adalah cara untuk mengatasi kekhawatiran tentang "wisata kelahiran" dan imigrasi ilegal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengadopsi sistem yang dominan ius sanguinis tetapi dengan elemen ius soli terbatas. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara ikatan keturunan sebagai dasar identitas bangsa dan prinsip hak asasi manusia untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan.

Prinsip utamanya adalah ius sanguinis. Seseorang dianggap sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) jika:

• Lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
• Lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
• Lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.

Namun, UU tersebut juga mengakui beberapa kondisi berdasarkan ius soli terbatas, terutama untuk mencegah apatride. Seseorang menjadi WNI jika:

• Lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
• Baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
• Lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Anak yang lahir dari perkawinan campuran (salah satu orang tua WNI dan lainnya WNA) atau anak yang lahir di negara penganut ius soli dari orang tua WNI, akan memiliki kewarganegaraan ganda hingga ia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk melindungi hak-hak anak dalam keluarga multinasional.

Kesimpulan: Dua Asas dalam Dunia yang Terus Bergerak

Ius soli dan ius sanguinis lebih dari sekadar istilah hukum; keduanya adalah cerminan dari bagaimana sebuah bangsa memandang dirinya sendiri. Ius sanguinis berbicara tentang sejarah, warisan, dan ikatan darah yang telah terjalin selama berabad-abad. Ia menekankan kesinambungan dan identitas bersama yang diwariskan. Di sisi lain, ius soli berbicara tentang masa depan, inklusivitas, dan identitas yang ditempa di atas tanah yang sama. Ia menekankan asimilasi dan penciptaan komunitas baru dari berbagai latar belakang.

Tidak ada satu sistem yang secara universal lebih baik dari yang lain. Pilihan antara keduanya, atau kombinasi di antara keduanya, sangat bergantung pada sejarah, kondisi demografis, nilai-nilai politik, dan tujuan sebuah negara. Di era globalisasi saat ini, di mana migrasi manusia melintasi batas negara menjadi hal yang lumrah, perdebatan tentang asas kewarganegaraan akan terus berlanjut. Negara-negara di seluruh dunia terus menyesuaikan undang-undang mereka, mencoba mencari titik keseimbangan yang ideal antara menjaga identitas nasional, mengelola imigrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Memahami kedua asas ini memberi kita lensa yang kuat untuk melihat dan menganalisis dunia yang kompleks dan saling terhubung ini.