BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Bagi perusahaan, menjadi sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendaftarkan karyawannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Konsep tanggungan BPJS Kesehatan perusahaan ini berarti perusahaan turut berkontribusi dalam pembiayaan iuran kepesertaan karyawannya, sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta peraturan turunannya. Pasal 14 Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS sesuai tingkatan hak kelas jaminan sosial. Bagi perusahaan, pemenuhan kewajiban ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam sumber daya manusia. Karyawan yang terlindungi jaminan kesehatan cenderung lebih produktif, fokus pada pekerjaan, dan memiliki rasa aman yang lebih tinggi. Risiko hilangnya produktivitas akibat sakit yang tidak tertangani dapat diminimalkan secara signifikan.
Secara umum, terdapat dua skema utama terkait tanggungan BPJS Kesehatan perusahaan:
Besaran iuran BPJS Kesehatan sendiri dihitung berdasarkan persentase dari upah atau gaji karyawan. Saat ini, tarif iuran JKN-KIS adalah sebesar 5% dari total upah (gaji pokok + tunjangan tetap) per bulan. Dari besaran 5% tersebut, perusahaan wajib membayarkan minimal 4% dan sisanya sebesar 1% dibayarkan oleh peserta (karyawan). Namun, untuk pekerja penerima upah dengan batasan upah tertentu, besaran iuran dan pembagiannya bisa berbeda dan mengikuti peraturan yang berlaku.
Perusahaan yang terdaftar sebagai badan usaha wajib melakukan pendaftaran karyawannya melalui sistem tanggungan BPJS Kesehatan perusahaan. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan data karyawan, seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tanggal lahir, dan informasi gaji. Setelah terdaftar, perusahaan juga berkewajiban melaporkan setiap perubahan status karyawan (misalnya karyawan baru masuk, keluar, atau perubahan data) secara berkala kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran pun harus dilakukan tepat waktu setiap bulannya.
Selain kewajiban hukum, menyediakan tanggungan BPJS Kesehatan perusahaan memberikan sejumlah manfaat tambahan bagi perusahaan, di antaranya:
Memahami dan melaksanakan kewajiban terkait tanggungan BPJS Kesehatan perusahaan adalah aspek fundamental dalam manajemen sumber daya manusia modern. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi negara. Dengan memastikan setiap karyawan terdaftar dan terlindungi, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis melalui tenaga kerja yang sehat dan produktif.