Simbol Hukum Perjanjian
Dalam studi hukum, perjanjian memegang peranan krusial sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Perjanjian menjadi dasar bagi berbagai transaksi, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga kontrak kerja. Di Indonesia, pemahaman mendalam mengenai asas-asas hukum perjanjian sangatlah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Salah satu tokoh penting yang mengupas tuntas topik ini adalah Prof. R. Soebekti, seorang pakar hukum yang karya-karyanya menjadi rujukan utama. Namun, dalam konteks pemikiran hukum yang lebih luas, pemahaman mengenai asas-asas hukum perjanjian juga banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir terdahulu yang meletakkan fondasi. Dalam artikel ini, kita akan menyoroti konsep asas-asas hukum perjanjian, dengan merujuk pada pemikiran yang dibangun oleh para ahli hukum terkemuka seperti Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kerangka hukum perjanjian di Indonesia.
Sebelum melangkah lebih jauh ke asas-asasnya, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan perjanjian itu sendiri. Secara umum, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ini adalah kesepakatan yang timbul dari kehendak bebas para pihak dan mengandung kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Di Indonesia, dasar hukum perjanjian terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Meskipun secara spesifik Wirjono Prodjodikoro mungkin tidak secara eksplisit memaparkan daftar asas-asas hukum perjanjian dalam satu karya monumental terpisah, pemikirannya mengenai hukum perdata secara umum dan kontrak sangatlah berpengaruh. Pendekatan beliau dalam memahami hukum seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang berlaku, yang kemudian diartikulasikan oleh para penerusnya seperti Prof. R. Soebekti. Prinsip-prinsip fundamental ini membentuk dasar dari setiap kesepakatan yang sah dan mengikat.
Secara garis besar, asas-asas hukum perjanjian yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, dan yang juga tercermin dalam pemikiran hukum perdata secara umum, meliputi:
Ini adalah asas yang paling mendasar. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta memilih pihak dengan siapa mereka ingin mengadakan perjanjian. Kebebasan ini diakui oleh hukum, namun juga dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan kata lain, para pihak bebas untuk membuat aturan main mereka sendiri dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum.
Asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian pada umumnya lahir sejak detik tercapainya kata sepakat (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai pokok-pokok pokok persoalan perjanjian. Tidak diperlukan bentuk formal tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain. Selama ada kesepakatan mengenai objek dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut sudah sah. Ini berbeda dengan perjanjian yang bersifat formalistik, di mana bentuk tertentu (misalnya tertulis atau di hadapan notaris) menjadi syarat sahnya.
Asas ini merupakan penjabaran dari Pasal 1338 KUH Perdata. Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak menuntut pelaksanaan atau ganti rugi.
Asas itikad baik menuntut agar pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan kejujuran, ketulusan, dan kesadaran penuh untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian tidak hanya dilihat dari apa yang tertulis, tetapi juga dari bagaimana para pihak bertindak dalam melaksanakannya. Itikad baik harus ada sejak awal perjanjian dibuat hingga pelaksanaannya selesai.
Asas kepribadian menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atas nama orang lain tanpa adanya kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau perjanjian. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini menekankan bahwa kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian melekat pada subjek hukum yang membuatnya secara langsung.
Pemikiran para ahli hukum seperti Wirjono Prodjodikoro, meskipun mungkin tidak dalam format daftar asas yang terstruktur secara kaku, telah memberikan landasan filosofis dan yuridis yang kuat bagi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia. Beliau membantu membentuk pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perdata berlaku dalam konteks konkret perjanjian. Pemahaman akan asas-asas ini sangat vital bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat berjalan di atas landasan keadilan, kepastian, dan kepatuhan terhadap hukum.
Dengan memahami asas-asas hukum perjanjian ini, masyarakat dapat menghindari perselisihan yang tidak perlu dan membangun hubungan kontraktual yang lebih kuat dan harmonis. Asas-asas ini bukan sekadar teori, melainkan fondasi praktis yang menopang seluruh sistem hukum perjanjian di Indonesia.