Hukum Pidana Internasional (HPI) merupakan bidang hukum yang kompleks dan terus berkembang, yang bertujuan untuk menindak kejahatan-kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku dalam batas-batas negara, HPI beroperasi di ranah lintas negara dan seringkali melibatkan entitas negara maupun individu. Untuk memastikan penegakan keadilan yang konsisten dan adil, HPI didasarkan pada serangkaian asas fundamental yang menjadi tulang punggungnya. Memahami asas-asas ini sangat krusial bagi siapa pun yang ingin mendalami atau berkontribusi pada upaya global melawan impunitas.
Salah satu prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum internasional, termasuk HPI, adalah prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur dan menindak kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan internasional, prinsip kedaulatan negara tidak lagi menjadi penghalang mutlak bagi penindakan. Yurisdiksi dalam HPI dapat diperluas melalui berbagai prinsip, memungkinkan negara atau forum internasional untuk mengadili pelaku kejahatan meskipun kejahatan tersebut tidak terjadi di wilayah mereka.
Asas teritorialitas adalah asas paling umum dalam hukum pidana, baik nasional maupun internasional. Asas ini menyatakan bahwa suatu negara berhak mengadili setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Ini mencakup wilayah daratan, perairan, dan udara suatu negara. Fleksibilitas dalam penerapannya juga mencakup "teritorialitas subjektif" (tindak pidana dimulai di wilayah negara tersebut tetapi selesai di luar) dan "teritorialitas objektif" (tindak pidana dimulai di luar tetapi selesai di wilayah negara tersebut).
Asas kewarganegaraan, atau sering disebut asas nasionalitas, memberikan negara hak untuk menuntut warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut. Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah dan menghukum warganya yang melakukan kejahatan, di mana pun itu terjadi. Asas ini penting untuk mencegah pelaku kejahatan internasional lolos dari jerat hukum hanya karena mereka berada di luar yurisdiksi negara tempat kejahatan dilakukan.
Asas perlindungan memungkinkan suatu negara untuk menuntut tindak pidana yang mengancam kepentingan vital negara tersebut, meskipun tindak pidana itu dilakukan di luar wilayah negara tersebut dan oleh bukan warga negaranya. Contohnya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, seperti spionase atau pemalsuan mata uang negara. Negara memiliki kepentingan untuk melindungi eksistensi dan kedaulatannya, sehingga asas ini memberikan dasar hukum untuk menindak ancaman tersebut.
Asas universalitas adalah salah satu asas terpenting dalam HPI modern dan menjadi bukti pergeseran paradigma dari kedaulatan negara yang eksklusif menjadi tanggung jawab internasional bersama. Asas ini menyatakan bahwa kejahatan tertentu yang dianggap sebagai ancaman bagi seluruh umat manusia dapat diadili oleh negara mana pun, terlepas dari di mana kejahatan itu terjadi, kewarganegaraan pelaku, atau kewarganegaraan korban. Kejahatan yang masuk dalam kategori ini biasanya adalah kejahatan yang sangat serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan terorisme. Melalui asas universalitas, komunitas internasional berusaha memastikan bahwa pelaku kejahatan serius tidak pernah bisa berlindung dari keadilan.
Meskipun bukan merupakan asas yurisdiksi secara langsung, konsep jus cogens memiliki implikasi besar dalam HPI. Jus cogens merujuk pada norma-norma fundamental dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak dapat diganggu gugat (non-derogable). Norma-norma ini mencakup larangan genosida, penyiksaan, perbudakan, dan agresi. Kejahatan yang melanggar norma jus cogens seringkali menjadi fokus penuntutan dalam HPI karena mereka mencerminkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang universal.
Selain asas-asas yang memberikan dasar yurisdiksi bagi negara, pembentukan pengadilan pidana internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga merupakan perkembangan krusial dalam HPI. Pengadilan ini beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti mereka hanya akan bertindak ketika negara-negara yang berwenang gagal atau tidak mampu secara tulus untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan. Pengadilan internasional memperkuat penerapan asas universalitas dan memastikan akuntabilitas bagi individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius.
Asas-asas hukum pidana internasional ini tidak hanya memberikan kerangka kerja hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen global untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga perdamaian dunia. Dengan terus memperkuat penerapan asas-asas ini, komunitas internasional berharap dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi generasi mendatang.